Pesan Demonstrasi Nelayan

Oleh : Ferry Wawan Cahyono, S.Pi, M.Si




Ekspresi publik, terutama nelayan, terhadap kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, makin panas. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia diangap mengebiri kepentingan nelayan tradisional.

Hal ini terbukti dengan demonstrasi anarkis nelayan di beberapa daerah, termasuk di Jateng. Tak hanya itu, pemerintah juga memoratorium produksi, transshipment atau alih muatan di tengah laut. Pengunjuk rasa di Batang yang menuntut pencabutan larangan penggunaan jaring cantrang bahkan merusak fasilitas pemerintah. (SM, 4/3/15).

Pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang prorakyat, dan rakyat juga tidak boleh kebablasan dalam menyampaikan aspirasi. Secara hukum, ketegasan pemerintah tidak melanggar UU. Namun dari aspek kesejahteraan, pemerintah perlu kembali mempertimbangkannya.

Formulasi kebijakan Menteri Susi seharusnya mempertimbangkan aspek sosial politik. Caranya, merangkul pemda untuk menyosialisasikan dan memberikan jaminan kesejahteraan nelayan, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 1 Tahun 2014 pengganti UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Regulasi itu memberikan jaminan kepada rakyat, tidak hanya mengambil kebijakan sepihak. Artinya, seyogianya sebelum mengundangkan regulasi, pemerintah memiliki data riil tentang nelayan kecil, intensif mendampingi, menyiapkan alih teknologi tangkap ramah lingkungan, dan memberikan jaminan dana.

Ada pelajaran penting terkait aksi demo nelayan tersebut. Pertama; masyarakat ingin kembali mengingatkan substansi Pasal 33 Ayat 3 UUD 45 bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kedua; secara eksplisit unjuk rasa itu bentuk sikap proaktif masyarakat. Pemerintah acap mengabaikan aspek sosiologis, khususnya nelayan tradisional. Padahal kurang mantapnya tata kelola laut antara lain disebabkan sistem pembangunan kelautan yang belum bebas dari praktik ’’gambling’’, permainan spekulatif, dan kurangnya koordinasi antarlintas/ sektor.

Ketiga; selama ini negara absen dalam tata kelola laut. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki luas laut 5,8 juta km2, sekitar dua setengah lipat luas daratannya. Artinya, potensi sumber daya laut dan civil society merupakan salah satu tulang punggung kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia.

Kesadaran Maritim

Ketidakseriusan itu ditunjukkan dalam argumentasi yang berkutat pada larangan dan denda, tetapi solusi nyata hampir tidak tampak. Di satu sisi masyarakat mengapresiasi langkah Susi menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Namun di sisi lain masyarakat gelisah dengan kemenurunan produksi ikan berkait regulasi penangkapan ikan.

Larangan menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem sesungguhnya sudah diatur sejak 1980 dan melalui Keppres Nomor 39 dan UU Nomor 31 Tahun 2004. Produksi ikan tangkap nasional tiap tahun diprediksi 5 juta ton. Namun setelah Susi menerapkan kebijakan itu, produksi diprediksi mengalami penurunan 2 juta ton tiap tahun.

Kelautan dan perikanan merupakan sektor penting di belahan dunia, termasuk Indonesia. Ia bukan hanya berkontribusi positif terhadap kesejahteraan dan ilmu pengetahuan, eksploitasi dan eksplorasi pun menjadi bagian tidak terpisahkan. Pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi untuk mendukung keterwujudan negara maritim.

Untuk mengimplementasikan perikanan tangkap yang berkelanjutan, eksploitasi besar-besaran sumber daya hayati laut seyogianya dilakukan secara bertanggung jawab.Perlu menumbuhkan  kesadaran maritim melalui pendidikan, informasi, dan jaminan kesejahteraan oleh pemerintah bukan oleh pasar bebas. (10)

— Ferry Wawan Cahyono SPi MSi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, alumnus Magister Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro



Sumber : Suaramerdeka.com