Pilkada dan Peran Parpol


Oleh Wisnu Suhardono*

 

Pilkada serentak yang diselenggarakan akhir tahun ini merupakan terobosan politik penting dalam perkembangan demokrasi. Ini merupakan bagian dari penataan sistem politik yang terus berkembang sejak era reformasi, yang menempatkan daerah sebagai entitas otonom dan mandiri.

Sejak digelar pada pertengahan 2005 hingga sekarang, pilkada di Indonesia telah memperkuat basis legitimasi kepemimpinan politik lokal yang demokratis. Bagaimanapun fenomena pilkada, telah menjadi potret praktik demokrasi politik, di samping pileg dan pilpres.

Dalam konteks ini, wajah politik tidak bisa dipandang utuh bila mengabaikan fenomena pilkada. Ini mengingatkan kita pada adagium politik terkenal dari Tip O’Neill, ‘’all politics is local’’.

Melalui dinamika dan hasil akhir pilkada, politik Indonesia akan terpotret sedemikian rupa. Keberadaan dan kiprah pemimpin politik formal di pemerintahan lokal usai pilkada pun, tidak luput dari pengamatan yang luas. Walaupun tidak banyak, ada satu dua pemimpin lokal yang potensial dilejitkan ke tingkat nasional.

Keterpilihan Joko Widodo, mantan wali kota Surakarta dan gubernur DKI Jakarta menjadi presiden misalnya, memberi nilai tambah tersendiri terhadap potensi kepemimpinan lokal kita. Berbasis konstitusi dan perundangundangan di bawahnya, pemilihan gubernur/ wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota, melibatkan peran penting parpol dan masyarakat.

Parpol memiliki posisi penting dalam pencalonan kandidat, meskipun dimungkinkan lewat jalur perseorangan atau independen. Kendatipun demikian, sebagian besar kandidat maju lewat jalur parpol, baik diajukan partai pengusung sendiri maupun koalisi. Karena itulah, penting mencermati perkembangan parpol dewasa ini.

 

Kandidat Berkualitas

Secara umum sistem kepartaian di Indonesia tak dapat dilepaskan dari eksistensi kepengurusan di pusat. Solid tidaknya kepengurusan pusat parpol dapat berpengaruh pada pilkada. Bila rezim pilkada serentak identik dengan pemilu nasional, eksistensi dan peran maka kepengurusan parpol dari pusat sangat menentukan.

Peta pergulatan politik lokal dalam pilkada, tidak bisa berdiri sendiri karena juga ditentukan oleh kesiapan parpol-parpol pengusungnya, baik di tataran kepengurusan pusat (DPP), tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun peran wakil rakyat dari partai pengusung, baik di DPR maupun DPRD tingkat I dan tingkat II.

 

Dalam kaitan inilah, kita melihat hubungan tidak langsung antara kedewasaan parpol dalam memperkuat soliditas dan kelembagaannya. Karena itulah, realitas konflik di parpol, merupakan tantangan, tidak saja bagi masa depan parpol itu, tetapi juga dalam konteks masa depan kepemimpinan lokal.

Parpol memiliki tanggung jawab besar menghadirkan kandidat-kandidat berkualitas, karenanya parpol harus kuat dan berfungsi penuh di samping para kandidat itu. Terlebih lagi kandidat yang merupakan kader partai dan bukan dari struktur partai.

Dalam kerangka itulah, parpol yang berkonflik perlu berkaca diri dan berikhtiar untuk kembali bersatu. Syaratnya, para elite bersedia menurunkan ego politik masing-masing sehingga tercipta sinergi politik yang lebih kuat.

Pilkada bukan saja berpengaruh bagi masa depan sebuah parpol melainkan juga kepemimpinan lokal di masa depan. Sekaligus ajang pembuktian sejauh mana parpol-parpol eksis dan berperan menggulirkan kepemimpinan lokal. Yang tak mampu menata diri dan mengajukan kandidat terbaiknya, akan kehilangan momentum. Untuk itu, pilkada sebagai momentum harus diikhtiarkan oleh semua parpol pada tiap tingkatan.

Elite parpol seyogianya menyadari bahwa pilkada bukan sekadar terkait dengan kepentingan parpol melainkan juga keterlibatan rakyat dalam sebuah pesta demokrasi. Terlepas menang atau kalah dalam kontestasi itu, semua pihak yang terlibat harus bisa menunjukkan bahwa mereka telah menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi demokrasi. (10)

* Wisnu Suhardono - mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Diponegoro

Sumber : http://berita.suaramerdeka.com