Posisi Parpol dalam Pilgub Jateng

Oleh : Wisnu Suhardono

 

Banyak pihak, terutama pengamat politik, menganggap proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2013 mengalami stagnasi yang kurang sehat bagi proses konsolidasi demokrasi. Pendapat itu mendalihkan pada beberapa indikator. Pertama; isu pilkada masih berkutat pada persoalan figur, bukan substansi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Kedua; keterbatasan jumlah kandidat , baik sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur.

Dua hal itu dipandang mendistorsi makna substansi pilgub, bahkan mereduksi nilai demokrasi dalam pesta yang menelan biaya minimal Rp 600 miliar itu. Dengan demikian pilgub menjadi berkesan elitis, tidak menyediakan pilihan kebijakan yang memadai bagi publik untuk membandingkan dan memilih.

Partai pun seolah-olah tersandera dalam dominasi beberapa gelintir elite yang merasa dibutuhkan partai, ketimbang sebaliknya. Dalam tataran teoritis, dominasi elite dalam proses perekrutan kepemimpinan memang dinyatakan sebagai perkara jamak.

Studi tentang elite dalam tulisan Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, dan Robert Michels menekankan bahwa elite memiliki superioritas material, intelektual, dan moral, sehingga mampu membuat kelompok kecil itu mengecoh mayoritas besar. Kita harus mengakui hal itu mengingat dengan alasan popularitas dan elektabilitas, parpol memiliki ketergantungan pada figur populer yang memiliki jejaring kuat untuk memenangi pilkada.

Apalagi, saat ini partai belum terlihat menemukan pola perekrutan kepemimpinan publik yang baku dan sistemik. Tetapi perlu mencatat bahwa partai bukannya tidak berusaha menjalankan fungsi perekrutan elite dengan baik. Saya berkeyakinan masing-masing partai berusaha mencari kandidat terbaik untuk diusung dalam pilgub. Hanya tataran praktis tidak selalu sejalan dengan tataran idealistik.

Banyak Biaya

Salah satu kendala yang dihadapi partai adalah fakta kompetisi dalam sistem pemilihan langsung sebagaimana Pilgub Jateng 2013 butuh banyak biaya. Meski bermain jujur dan legal, pasangan kandidat tetap harus mengeluarkan uang minimal mendekati bilangan 100 miliar untuk bisa kampanye efektif ke seluruh wilayah provinsi ini. 

Hal ini menyebabkan banyak kader partai berpikir ulang sebelum memutuskan maju dalam kompetisi. Dengan demikian, meski suatu partai memiliki banyak kader terbaik dan mumpuni, mereka belum tentu bersedia maju dalam pencalonan mengingat beban finansial yang harus mereka pikul.

Selain itu, partai (terutama partai menengah) memiliki berbagai kesulitan menentukan koalisi yang tepat untuk mengakomodasi kepentingan politik. Sebagaimana dipersyaratkan undang-undang, pasangan kandidat dari jalur partai harus mendapat dukungan suara minimal 15% dari satu atau gabungan partai politik.

Dengan ketentuan ini, di Jateng hanya PDIP dan Partai Demokrat yang bisa mengusung sendiri kandidatnya, adapun partai lain harus membentuk koalisi. Ini pekerjaan tidak ringan mengingat tiap partai memiliki ideologi, kepentingan, dan cara pandang tersendiri terhadap permasalahan di provinsi ini.

Dalam konteks inilah perlu jalan keluar yang cerdas dan strategis. Langkah penting yang harus diambil adalah terlebih dahulu menyamakan persepsi, visi, dan misi antarparpol. Tiap parpol hendaknya menggali sedalam-dalamnya keluh-kesah dan harapan rakyat, untuk dijadikan   agenda bersama dalam menjalankan pemerintahan mendatang.

Secara retrospektif, parpol harus mengevaluasi apakah penyelenggaraan pemerintahan selama ini telah berada pada rel yang benar sesuai harapan mereka. Secara prospektif, parpol juga harus mencari tahu keinginan rakyat yang harus diwujudkan oleh pemprov.

"Perlu Menumbuhkan Kesadaran Kolektif bahwa Provinsi ini dalam 5 tahun ke Depan Memerlukan Pemerintahan yang Mampu Mengakselerasi Ketertinggalannya dari Provinsi lain di Jawa."

 

Melayani Masyarakat

Selain itu, perlu meumbuhkan kesadaran kolektif bahwa provinsi ini dalam 5 tahun ke depan memerlukan pemerintahan yang mampu mengakselerasi ketertinggalannya dari provinsi lain di Jawa. Walau banyak meraih prestasi, berbagai indikator menunjukkan Jateng provinsi peringkat ke-4, setelah DKI Jakarta, Jabar, dan Jatim.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada medio Maret 2012 angka kemiskinan Jateng 15,34%, sedangkan Jakarta 3,69%, Jabar 10,09%, dan Jatim 13,40%. Penanganan masalah kemiskinan harus menjadi fokus perhatian. Setelah muncul kesadaran kolektif dan masing-masing parpol bersedia bergabung dalam spirit substantif, barulah mencari kandidat yang kredibel dan dapat mewujudkan  harapan rakyat. Idealnya, tokoh itu berasal dari internal parpol yang berkoalisi.

Seandainya ketentuan ini hanya membuat koalisi tidak terwujud secara efektif maka sudah seharusnya parpol menanggalkan ego masing-masing yang bersifat pragmatis, untuk mencari figur tersebut secara objektif.

Hanya dengan kembali pada substansi melayani masyarakat itulah maka fungsi, jati diri, dan kehormatan partai akan mendapatkan apresiasi dan kecintaan dari rakyat. Terlalu sayang momentum pilgub kita lewatkan begitu saja tanpa ada upaya mengajak rakyat berpartisipasi dengan penuh kesadaran untuk menentukan masa depan mereka sendiri. (10)

Wisnu Suhardono, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah

 

Dimuat dalam Harian Suara Merdeka, Jumat, 4 Januari 2013.

Penguatan Karakter Bangsa dan Visi Indonesia

dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi


Orasi Ilmiah Wisuda Sarjana Universitas Nasional (Unas), Tahun Akademik 2011/2012.
Jakarta Convention Center, 30 September 2012


Oleh : Ir. H. ABurizal Bakrie

 

 



Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua.


Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Universitas Nasional, Bapak Prof. Ir. Ibrahim Abdullah, MIE. MA.

Yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Universitas Nasional, Bapak Drs. Ramlan Siregar, M.Si.

Yang saya hormati Rektor Universitas Nasional, Bapak Drs. El Amry Barmawi Putra MA.

Yang saya hormati Senat Guru Besar, para Dekan dan Dosen, Lembaga Kemahasiswaan serta Civitas Academica Universitas Nasional.

Yang saya cintai dan banggakan adik-adik wisudawan dan wisudawati, serta orang tua dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Sebagai insan yang beriman, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan perkenan-Nya, kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat wal afiat pada acara Wisuda Sarjana Universitas Nasional hari ini.

Selanjutnya, saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan SELAMAT kepada adik-adik wisudawan dan wisudawati beserta seluruh keluarga yang selama ini memberikan dukungan lahir dan batin. Saya ikut bersyukur dan berbahagia atas diraihnya prestasi akademik.

Hadirin yang saya hormati

Sebelum saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul “Penguatan Karakter Bangsa dan Visi Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi”, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada segenap civitas academica Universitas Nasional yang telah berhasil mencetak sarjana-sarjana baru. Sudah tentu para sarjana baru ini menambah modal bangsa Indonesia dalam ikhtiar membangun masa depan yang lebih baik. Semoga Unas dapat terus meningkatkan kualitas perannya dalam mengemban amanah Tridharma Perguruan Tinggi; mencetak manusia-manusia Indonesia yang berilmu, berintegritas tinggi, dan berwawasan luas; melakukan penelitian yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat; dan melakukan pengabdian bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Amanat Tridharma Perguruan Tinggi tersebut menjadi semakin relevan diaktualisasikan dalam dunia yang berubah dengan cepat di era globalisasi ini, dimana persaingan antar-bangsa pada tingkat global semakin ketat. Bangsa kita tidak hanya butuh manusia-manusia Indonesia yang berilmu dan berwawasan luas, tetapi yang lebih mendasar adalah manusia-manusia Indonesia yang berkarakter kebangsaan yang kuat.

Saya yakin hal tersebut sejalan dengan semangat dan etos dasar pendirian Unas sebagai perguruan tinggi swasta tertua di Jakarta dan yang tertua kedua di Indonesia. Unas didirikan dalam suasana revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, yakni pada tahun 1949. Unas mewarisi etos perjuangan bangsa. Maka, sudah sangat tepat manakala pada Lustrum Unas kedua, pada tahun 1959, Presiden Soekarno memberikan predikat kepada Unas sebagai UNIVERSITAS PERJUANGAN. Tentu saja hal tersebut merupakan suatu kebangaan, karena tidak banyak universitas yang berpredikat sebagai UNIVERSITAS PERJUANGAN. Karenanya, sudah selayaknya manakala seluruh civitas academica Unas bersyukur dan berbangga dengan akar sejarahnya sebagai UNIVERSITAS PERJUANGAN.

Apabila dimaknai secara mendalam, maka perjuangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan, merupakan alat perjuangan yang ampuh dalam membangun kesadaran kebangsaan, karena lembaga pendidikan merupakan kawah candradimuka untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul yang dibutuhkan untuk mengisi kemerdekaan. Kesadaran dan semangat ke arah itulah yang harus terus dirawat oleh segenap Civitas Academica Unas sebagai kampus pelopor dan UNIVERSITAS PERJUANGAN dalam memperkokoh karakter dan jati diri bangsa.

Para wisudawan dan wisudawati serta hadirin yang saya banggakan.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk meyakini bahwa kesuksesan kita sebagai bangsa, ditentukan oleh keberhasilan kita membangun jati diri bangsa, yaitu bagaimana kita “meng-Indonesia”, menjadi manusia Indonesia yang sejati dan seutuhnya. Dengan memahami, menjiwai dan mengamalkan karakter jati diri bangsa ini merupakan prasyarat mutlak agar kita berhasil menjadi pemenang di era globalisasi.

Namun demikian, belakangan ini kita semua tersentak dan merasa sangat prihatin dengan maraknya perkelahian pelajar dengan korban jiwa yang tidak sedikit. Hal tersebut jelas merupakan fenomena yang sangat serius dan dapat menghambat upaya kita untuk membangun karakter bangsa. Perkelahian pelajar yang telah menjadi permasalahan klasik kita, tidak saja terjadi di Jakarta tetapi juga telah merambah ke berbagai kota di Indonesia.

Tentu saja, kita semua harus mau instrospeksi dan mawas diri, mengingat perkelahian pelajar dan/atau mahasiswa tersebut disebabkan oleh banyak faktor dan tidak berdiri sendiri. Dalam perspektif pendidikan, kita semua harus mengkaji lebih jauh, apakah pendekatan kita selama ini telah benar, pendekatan yang dimaksudkan selain untuk mencetak insan akademis yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkuat kepribadian karakter bangsa dan mencetak insan-insan terdidik yang berbudi pekerti luhur.

Perkelahian pelajar memang bukan semata-mata tanggung jawab institusi pendidikan, tetapi juga bagaimana kita semua turut berperan agar anak-anak kita, tunas-tunas masa depan bangsa kita, luput dari imbas negatif kompleksitas permasalahan sosial-kemasyarakatan dan kebangsaan kita, serta dari ekses-ekses negatif globalisasi. Dalam kaitan inilah, menjadi sangat relevan kiranya, manakala pembangunan karakter bangsa kita, juga sekaligus menangkal ekses-ekses negatif globalisasi.

Selain fenomena perkelahian pelajar, apabila dikaitkan dengan dinamika politik kita, masih dijumpai adanya fenomena bahwa tradisi politik kita masih diwarnai oleh intrik-intrik politik, politicking, bahkan  fitnah-fitnah politik, bukan persaingan kualitatif di mana ide dan gagasan menjadi instrumen politik. Dengan kata lain, tradisi politik kita belum sepenuhnya berpanduan ideologis dan berbasiskan tradisi akademik. Terhadap realitas dan fenomena demikian, sejak memimpin Partai Golkar, saya selalu menekankan agar tradisi intrik itu ditinggalkan, sebaliknya tradisi persaingan kualitatif yang mengedepankan ide dan gagasan menjadi instrumen politik  harus diperkuat guna menghadapi peluang dan tantangan globalisasi. Hal ini dapat dipahami mengingat tradisi intrik dapat merusak karakter bangsa, karena bersifat tidak produktif, bahkan kontraproduktif yang melemahkan positioning bangsa dalam arena persaingan globalisasi yang bersifat “shopisticated competition”, persaingan yang menekankan aspek kualitatif dan rasionalitas.

Dalam konteks inilah, fungsi dan peran perguruan tinggi sebagai persemaian bagi hadirnya insan-insan akademis yang dibekali ilmu pengatahuan diharapkan mampu untuk menyiapkan sumber daya manusia yang andal dan berkarakter dalam menghadapi persaingan global yang semakin shopisticated. Manakala orientasi kualitas tidak kita tradisikan, niscaya kita akan selalu kalah dengan bangsa-bangsa lain. Sebaliknya, manakala tradisi persaingan kualitatif dan orientasi prestasi kita perkuat dan kedepankan, maka tidak saja kita akan mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar lainnya, tetapi kita akan tampil sebagai bangsa yang unggul dan maju.

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Indonesia adalah bangsa yang besar. Spektrum Keindonesiaan kita kaya dan warna-warni , sebuah mozaik indah yang menaungi gugusan pulau di Nusantara, sebuah zamrud katulistiwa yang berada di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia hadir dari suatu proses sejarah yang didasari semangat nasionalisme yang menyala-nyala. Bangsa Indonesia dihadirkan oleh segenap elemen bangsa dalam semangat kebersamaan, dalam momen-momen sejarah yang oleh sejarawan Prancis Profesor Ernest Renan sebagai le desir d’etre ensemble, sebuah kehendak dari rakyat untuk menyatukan diri dalam Tanah Air, Bangsa, dan bahasa yang satu.

Dengan momen historis ini, kita diingatkan kembali pada seruan Bung Karno bahwa ungkapan “Dari Sabang Sampai Merauke” bukan semata-mata rangkaian empat kata tanpa makna. “Dari Sabang sampai Merauke” adalah satu kesatuan wilayah, satu kesatuan administratif, serta satu kesatuan hukum dan politik. Tetapi yang lebih penting lagi, “Dari Sabang sampai Merauke” adalah satu kesatuan semangat, satu cita-cita untuk  memajukan bangsa yang sama, yaitu bangsa Indonesia.

Itulah esensi nasionalisme Indonesia. Nasionalisme yang menegaskan bahwa, kita bersatu sebagai bangsa bukan oleh sentimen-sentimen primordial, melainkan pengalaman bersama semua warga bangsa dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan dalam suasana kebersamaan untuk hidup bersatu dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia, dengan demikian, berdimensi etis. Landasan etis itulah yang membuat tali dan jalinan kebangsaan kita kuat, justru karena adanya ikatan cita-cita atau visi Keindonesiaan kita.

Sebagai bangsa yang besar, kita harus memiliki visi yang besar, khususnya dalam menyongsong seratus taun Kemerdekaan Indonesia, yaitu Visi Indonesia 2045. Visi Indonesia tersebut adalah “Mewujudkan negara kesejahteraan, yaitu Indonesia yang bersatu, maju, mandiri, adil, dan sejahtera”. Guna mewujudkan visi tersebut, diperlukan upaya-upaya nyata, untuk :

Membangun masyarakat dan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berbudi luhur, dan berkepribadian tinggi berdasarkan  nilai-nilai Pancasila.
Mengembangkan masyarakat Indonesia yang berketahanan nasional, berbudaya demokrasi, menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan pluralisme, memiliki wawasan kebangsaan, dan semangat kesetiakawanan sosial.
Membangun sistem politik nasional yang mencerdaskan, demokratis, stabil, efektif, didukung oleh birokrasi yang profesional, serta peningkatan kesadaran, ketaatan dan penegakan hukum, serta peningkatan pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia.
Membangun sistem dan birokrasi penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan prinsip good governance, profesional, efisiensi, transparan, dan akuntabel, dengan terus melanjutkan reformasi birokrasi dan meningkatkan pemberantasan korupsi.
Membangun perekonomian nasional yang kokoh, tangguh dan berbasis ilmu pengetahuan dan pembangunan inovasi, berdasarkan asas kekeluargaan dengan prinsip kemandirian, efisiensi berkeadilan, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, industri, pertanian, kelautan, infrastruktur dan konektivitas, serta UMKM dan koperasi.
Membangun Indonesia dari desa, dengan secara berlipatganda pembangunan di pedesaan dalam segala aspek dan bidang kehidupan terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan UMKMK.
Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang didukung oleh pemerataan pembangunan antar-daerah dan antar-wilayah, serta pemerataan pendapatan dan hasil pembangunan di antara masyarakat.
Mengembangkan industri nasional yang berdaya saing tinggi yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan inovasi, terutama industri logam dasar dan permesinan, industri kimia, industri yang memanfaatkan bio-teknologi, industri pangan, industri transportasi, industri telekomunikasi, industri kelautan, industri energi (termasuk energi terbarukan), dan industri berbasis sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Civitas akademica dan hadirin yang saya hormati.

Dengan berbagai upaya dan langkah-langkah nyata tersebut, maka Insya Allah, langkah kita dalam menjawab berbagai tantangan globalisasi menjadi semakin ringan dan pasti. Globalisasi memang bersifat paradoks. Di satu sisi, globalisasi menghadirkan berbagai dampak negatif, tetapi di sisi lain, juga memberikan peluang yang luas bagi bangsa manapun untuk bersaing. Hanya bangsa yang memiliki daya saing yang kuatlah yang eksis dan survive. Daya saing yang kuat, hanya dapat diwujudkan, manakala suatu bangsa memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, sehingga tidak banyak bergantung dengan bangsa lain. Mandiri sesungguhnya merupakan sikap mental, karakter. Mental dan karakter yang mandiri akan membuat seseorang percaya pada kemampuan dan kualitas dirinya. Rasa percaya dirinya keluar, memancar justru pada saat ia berada di ranah persaingan dan perjuangan. Dalam konteks inilah, karakter bangsa yang kuat merupakan modal dasar bagi kuatnya kemandirian bangsa di berbagai bidang.

Marilah kita lihat apa yang dialami oleh China dan Jepang sekarang, sebagai contoh bangsa-bangsa kuat dan maju di kawasan Asia. Negara-negara tersebut memiliki karakter bangsa yang kuat, ditandai dengan tingginya nasionalisme dan etos kerja. Kapasitas mereka untuk menjadi negara yang kuat, juga didukung oleh sumberdaya manusia yang andal dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. China, misalnya tidak dapat lagi disebut sebagai “negeri tirai bambu” yang tertutup, karena dengan karakter bangsanya sangat kuat, telah mampu mempengaruhi ekonomi dunia. Kemajuan ekonomi China yang luar biasa itu terjadi, karena karakter bangsa benar-benar tercermin dari adanya etos kerja yang tinggi.

Demikian juga dengan bangsa Jepang yang dikenal memiliki “semangat Bushido” yang mendasari sikap pantang menyerah dan produktivitas yang tinggi. Jepang juga dikenal sebagai bangsa yang tetap berpegang pada tradisi leluhur mereka yang baik, di tengah-tengah kompetisi global yang sangat potensial menggusur nilai-nilai tradisional.. Selain China dan Jepang, kita juga dapat menyimak kemajuan Korea Selatan dan, dalam batas-batas tertentu, India. Negara-negara tersebut juga sangat fenomenal dalam pertumbuhan ekonominya. Ini terkait dengan karakter bangsa yang kuat dalam merespons persaingan global secara inovatif. Kuncinya tetap pada sumberdaya manusia yang andal, dan memiliki komitmen yang tinggi untuk bangsanya.

Globalisasi harus kita hadapi. Sebagaimana dikatakan Bung Karno, “Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme”. Karenanya, sebagai bangsa, kita tidak dapat menutup diri, melainkan harus membuka diri. Namun, keterbukaan kita sebagai bangsa, harus diimbagi dengan kesiapan yang matang dalam menghadapi berbagai tantangan globalisasi. Kesiapan yang matang tersebut merupakan muara dari proses nation character building. Inilah yang harus kita sadari bersama. Jangan sampai proses nation character building kita berjalan stagnan, atau bahkan mundur ke belakang. Nation character building harus terus diperkuat.

Hadirin yang berbahagia

Saya menaruh harapan yang besar kepada para peserta wisuda dan segenap civitas academica, untuk nantinya tidak sekedar mengejar karir dalam menekuni profesi dan meningkatkan kapasitas kinerja secara profesional, tetapi yang jauh lebih penting adalah tetap memiliki kesadaran yang tinggi terhadap komitmen kebangsaan kita. Yakni, bagaimana berpikir dan bertindak untuk kemajuan bangsa. Hal ini mengingatkan kita pada nasihat Bung Karno tentang “membangun jiwa bangsa”, bahwa “keahlian saja tanpa dilandasi jiwa yang besar, tidak akan mencapai tujuannya”. Karena itulah, mutlak diperlukan “nation character building”, yang dalam hal ini menempatkan lembaga-lembaga pendidikan secara sentral dan strategis.

Lembaga-lembaga pendidikan, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi sangat strategis dalam memainkan peran-peran transformatifnya dalam rangka penguatan karakter dan jati diri bangsa. Karenanya, dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan merupakan ujung tombak dalam pembangunan karakter bangsa. Dengan tradisi pendidikan yang baik dan berkualitas, maka diharapkan anak-anak kita, tunas-tunas harapan bangsa kita ke depan adalah anak-anak Indonesia yang tidak saja hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kematangan emosional, kesalehan sosial, dan juga tentu saja nasionalisme yang tinggi. Dalam konteks inilah, saya yakin dan berharap bahwa para sarjana lulusan Unas, merupakan sarjana-sarjana paripurna yang memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan visi Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Civitas akademica dan hadirin yang saya hormati.

Demikianlah orasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, izinkan saya untuk mengucapkan SELAMAT kepada para wisudawan dan wisudawati sekalian, saya berdoa untuk kesuksesan karir serta keberkahan hidup saudara-saudara di masa depan.

Sebagai “hadiah” untuk adik-adik wisudawan dan wisudawati serta segenap Civitas Academica, perkenankan saya mempersembahkan tiga bait pantun, berikut  ini :

BELI TINTA TULIS DI BUKU
BIKIN PUISI DI DALAM TAMAN
KULIAH DI UNAS KEBANGGAANKU
LULUS SARJANA JADI TELADAN

PERGI KE  PERPUSTAKAAN SETIAP HARI
PERPUSTAKAAN KAMPUS SELALU RAMAI
ALUMNI  UNAS  BEKERJA MANDIRI
SELALU HADIR MEMBERI SOLUSI

SELENDANG SUTRA DIPAKAI PENARI
INDAH DIPAKAI SANGAT SERASI
GLOBALISASI JANGANLAH DITAKUTI
BILA SIAP DAN PUNYA JATI DIRI

Sekian, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalammu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Momentum Adu Tangkas

Hajriyanto Tohari

Fraksi Partai Golkar - Wakil Ketua MPR



Kisruh Polri vs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin memanas. Berita terbaru, Polri menarik 20 penyidiknya dari KPK. Sementara 14 perwira tinggi Polri dilaporkan tak lulus ujian masuk KPK.

"Perseteruan" Polri vs KPK memang tidak bisa dipisahkan dari kisruh sebelumnya manakala mereka berebut penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan simulator kemudi untuk ujian memperoleh SIM di Korlantas Mabes Polri. Polri maupun KPK sama-sama berkukuh untuk bisa menangani kasus yang melibatkan sejumlah petinggi Polri itu.

Sesuai dengan UU, KPK adalah pihak yang berhak menangani kasus itu. Tetapi, Polri tetap keukeuh ingin menangani kasus di jajarannya itu. Polisi bertekad jalan terus dengan mendasarkan diri pada memorandum kesepahaman tiga lembaga penegak hukum: kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

Kalau perdebatan tentang siapa yang berhak menangani kasus itu terus bergulir, maka tidak akan terjadi titik temu. Padahal kalau uji materi atau judicial review terkait masalah itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, niscaya hanya menghabiskan waktu. Jangan-jangan selama menunggu proses di Mahkamah Konstitusi, terjadi penghilangan barang bukti dan sebagainya yang tentu tidak produktif bagi upaya pemberantasan korupsi.

Ada yang sangat vital dan fundamental yang membuat Polri berkukuh ingin menangani kasus korupsi di institusinya. Oleh sebab itu, biarkan saja, kedua institusi--KPK dan Polri--berlomba-lomba menangani kasus itu. Rakyat sudah tidak mempersoalkan apakah itu "kucing gemuk" ataukah "kucing kurus". Yang terpenting, kucing mana yang lebih gesit menangkap "tikus" untuk bisa segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Kita tidak relevan lagi membandingkan galah lurus atau galah bengkok untuk menyengget mangga dari pohonnya. Rakyat akan melihat "galah" mana yang sejati dan "galah" mana yang palsu untuk mengungkap kasus korupsi. Pada akhirnya, rakyat hanya akan mencermati mana emas dan mana loyang.

Kalau Polri sudah bertekad ikut mengungkap kasus itu, mereka harus serius dan tidak malah menghalang-halangi langkah KPK. Sebaliknya, KPK perlu bekerja keras membuktikan bahwa temuan kasus korupsi yang disangkakannya terbukti benar. Terkait barang bukti, kedua institusi harus fair, jangan saling menutupi karena rakyat mencermati kasus yang diduga melibatkan petinggi-petinggi Polri itu.

Rakyat sendiri sudah bosan dan jenuh dengan perdebatan-perdebatan hukum antara penasihat hukum Polri dan pendapat publik. Selain hanya akan menghabiskan waktu, energi, dan pikiran, hasilnya pun akan muspro. Apalagi Presiden sendiri tetap memandang kedua institusi merupakan penegak hukum yang sah dan berhak menangani kedua kasus itu.

Yang terpenting, antusiasme Polri yang menyala-nyala untuk ikut menangani kasus itu bisa menjadi momentum untuk memperbaiki citranya. Bukankah citra Polri sedang terpuruk menyusul berbagai kasus yang melilitnya, seperti kasus mafia pajak, rekening gendut, dan sebagainya?

Antusiasme Polri itu bisa menjadi taruhan. Kalau kinerja Polri mengecewakan rakyat, dapat dipastikan citranya akanemakin terpuruk karena tak sepadan lagi dengan semangatnya yang menggebu-gebu. Tetapi, kalau polisi bekerja cepat, tegas, dan tidak pandang bulu, maka citranya akan meningkat.

Jadi, dalam kasus Polri vs KPK, kita ambil positifnya. Biarkan keduanya ambil bagian dalam kebajikan untuk mengungkap kasus agar clear, bukan sebaliknya malah menutup-nutupi atau menghalang-halangi. Biarkan mereka adu cepat, adu tangkas, dan adu ketangguhan dalam mengungkap kasus korupsi. Siapa pemenangnya, Polri atau KPK? Rakyat ingin melihat![]

Sumber: suarakarya-online.com

Nusron Wahid: Pejuang Pluralisme

 

Ketokohan Nusron Wahid sangat populer dan membumi di kalangan pemuda Nahdlatul Ulama (NU). Terbukti, dia dipercaya memimpin Gerakan Pemuda (GP) Ansor sejak 2011 lalu.
Langkah politik lulusan Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini sejak awal hampir tidak pernah lepas dari nuansa agama. Lahir dan dibesarkan di lingkungan pesantren, pria setengah baya yang menjadi suami Dily Rosi Timadar ini sekali lagi menunjukkan kepemimpinannya dalam mengendalikan organisasi pemuda di NU.
Tak tanggung-tanggung, Senin (16/7) yang lalu, organisasi yang dipimpinnya merayakan puncak hari lahir (harlah) ke-78 secara meriah di Solo. Acara itu dihadiri Presiden SBY, Menteri Agama Suryadharma Ali, dan juga jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II serta puluhan ribu kader GP Ansor yang memadati Stadion Manahan. Ini pun membuat dirinya layak diperhitungkan sebagai tokoh muda NU.

Politikus Partai Golkar ini pun ingin menunjukkan jati diri organisasi yang dipimpinnya itu sebagai garda depan organisasi Islam yang cinta damai dan antikekerasan.

Anggota Komisi XI DPR ini juga dikenal sebagai politikus muda yang sangat getol memperjuangkan aspirasi rakyat. Ia memang dikenal gigih memperjuangkan toleransi dan kerukunan umat beragama dan pluralisme. Ini pun ditunjukkannya pada perayaan harlah dengan melibatkan Paduan Suara Universitas Kristen.

Mantan Ketua Umum PB PMII periode 2002-2003 ini pun menginginkan peran dan fungsi agama harus dioptimalkan dalam menyelesaikan permasalahan bangsa, seperti pengentasan kemiskinan.

Mantan wartawan surat kabar ekonomi ini yakin, agama bisa menjadi pedoman hidup, tidak terkecuali bagi seorang wakil rakyat seperti dirinya.

Sumber: suarakarya-online.com