Pulang Kuliah Kantongi Dollar

Reydonnyzar Moenek - Kapuspen/Jubir Kemendagri

 

Wartawan JPNN nyelonong masuk ruang kerja Reydonnyzar Moenek. Sibuk Pak? Ditanya demikian, sembari beranjak cepat dari kursinya, Kapuspen Kemendagri itu dengan enak menjawab seraya ngakak," Enggak, biar dikira sibuk aja."

Ya, sehari-hari Reydonnyzar Moenek memang sibuk. Urusan utamanya sebagai Kapuspen/Jubir Kemendagri adalah melayani wartawan. Saking sibuknya, ada bakat terpendam yang tidak tersalurkan. Tersumbat oleh rutinitas. Apa itu?

Pada 1989-1993, tatkala masih menjadi staf di Pemprov Jawa Tengah, pria yang akrab dipanggil Donny itu punya kerjaan khusus, yakni menyusun naskah pidato Ismail, gubernur Jateng yang fenomenal itu.

Tugas khusus dari pimpinan itu sangat menyita waktunya. Akhir pekan tidak bisa berleha-leha. "Sabtu Minggu saya harus menyelesaikan enam hingga delapan naskah pidato sambutan Pak Gubernur untuk acara awal-awal pekan," ujar Donny, bercerita tentang masa lalu.

Rutinitas itu, bagi Donny, menyenangkan sekaligus menyedihkan. Senang karena tugas menyusun naskah pidato merupakan tugas spesial, tak sembarang orang bisa mengerjakannya. Dipercaya mengerjakannya, sebagai seorang staf, sudah tentu senang luar biasa.

Lantas apa sedihnya? "Habis waktu akhir pekan dan pidato hanya dibacakan sebentar, setelah itu tidak terpakai lagi," kata Donny, sembari senyum.

Bakat menuangkan gagasan menjadi deretan kalimat di atas kertas, mendapat ruang lagi tatkala Donny dipercaya menjadi pemimpin redaksi "Beringin", majalah milik Golkar saat itu.

Semakin percara diri, makin lincah menulis. Artikel opininya dikirim dan dimuat ke sejumlah media massa. "Saat itu di Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, dan ada beberapa lagi yang lain," ucapnya. "Pernah menulis artikel tentang korupsi, ditegur atasan karena saat itu masalah korupsi masih sensitif," imbuhnya.

Sayangnya, aktivitas sambilannya sebagai penulis terputus lantaran alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Semarang dan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) itu harus melanjutkan studinya ke Philipina dan Australia.

Tapi yang namanya bakat, tetap tak bisa tersumbat lama-lama. Sepulang kuliah dari kedua negara tetangga itu, Donny menulis tiga buku berseri tentang analisa investasi. Hanya saja, hak ciptanya sebagai penulis buku dalam dua bahasa itu dibeli oleh sebuah lembaga internasional. Donny rela melepaskan hak ciptanya, dengan kompensasi setumpuk dollar.

"Pulang kuliah, bawa dollar, langsung beli rumah," ujarnya sembari terkekeh, ciri khasnya.

Jadi, kapan menulis lagi? Donny tidak langsung menjawab. Rupanya dia mencoba mengingat-ingat, seberapa banyak sebenarnya tulisannya yang berceceran, yang mestinya bisa dikumpulkan untuk dijadikan sebuah buku, bahkan beberapa buku. "Tapi nggak tahu dimana. Sayang," katanya sembari mengernyitkan dahi. Kali ini tidak tertawa.[]

Sumber : www.jpnn.com

Makna Substantif Pilgub



Budi Setiyono - — Budi Setiyono MPol Admin PhD, dosen Magister Ilmu Politik Undip

 


PEMILIHAN gubernur (pilgub) adalah momentum sangat strategis bagi komunitas suatu provinsi untuk bersama-sama me-review jalannya pemerintahan masa lalu dan memproyeksikan pemerintahan masa depan. Fokus dari dua agenda itu bukanlah berbicara tentang siapa yang akan menjadi gubernur melainkan bagaimana provinsi kita telah dan akan dikelola, sehingga rakyat mencapai kesejahteraan.

Pihak yang paling bertanggung jawab melakukan tugas itu adalah partai politik karena di tangan merekalah amanat perekrutan kepemimpinan diberikan oleh konstitusi. Dalam konteks teori politik, memilih calon adalah salah satu tugas utama partai dalam demokrasi representatif.

Ranney (1981: 78) menjelaskan, ’’seleksi calon pejabat adalah proses di mana partai politik memutuskan siapa orang yang secara legal memiliki kemampuan untuk memegang jabatan yang akan diamanatkan oleh pemilih dan layak dipilih dalam pemilu...’’

Dalam kaitan ini, seharusnya partai memiliki sistem, kriteria calon, dan tata cara pemilihan internal yang membuat mereka memiliki calon-calon yang berbeda dari partai lain (Norris, 2005). Dengan demikian, pemilihan pejabat publik semacam gubernur harus bisa memastikan tersedianya dua hal.

Pertama; adanya variasi (diferensiasi) program yang ditawarkan partai, dan kedua; adanya diferensiasi daftar calon (nama) oleh partai. Bila nama-nama yang disodorkan oleh partai sama saja maka hal itu menunjukkan kegagalan partai dalam fungsi seleksi kepemimpinan.

Salah Kaprah

Pilgub Jateng dilaksanakan pada 2013. Sayangnya, kesalahan fatal partai kembali terulang. Hampir semua partai gagal menjalankan fungsi menjadikan pilgub dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan demokrasi di Jawa Tengah.

Beberapa kesalahan fatal itu antara lain, pertama; partai sejauh ini terlalu sibuk berwacana siapa yang akan menjadi gubernur, sambil (pura-pura) lupa atau tidak tahu apa tugas yang harus dipikulkan kepada para kandidat nantinya. Partai sibuk melakukan survei popularitas figur tapi melupakan artikulasi kepentingan rakyat. Lupa mengidentifikasi apa kebutuhan rakyat ke depan, dan lalai menawarkan program rasional untuk memenuhi kebutuhan itu.

Kedua; partai membuat daftar nama-nama kandidat gubernur yang sama belaka. Daftar kandidat yang diajukan berkisar pada sekelompok nama tertentu. Hal ini menunjukkan kegagalan partai mempersiapkan kaderisasi kepemimpinan secara baik, sehingga stok kepemimpinan di provinsi ini  terlihat terbatas.

Ketiga; partai masih mewacanakan atau mengizinkan adanya mobilitas antarpartai bagi politikus. Dengan kata lain, partai masih menoleransi dan memberi ruang kepada politikus kutu loncat. Partai gagal membentuk karakter ideologis yang bersifat mandiri. Akibatnya, parpol menjadi terlihat sebagai entitas yang sangat pragmatis: mereka hanya mencari tokoh yang bisa membayar dan memenangi pilgub, tanpa peduli terhadap program apa yang akan ditawarkan.

Keempat; partai tidak menawarkan peta jalan (roadmap) setelah pilgub. Dengan demikian, kasak-kusuk yang diwacanakan hanya berkutat pada masalah kulit, yakni bagaimana memenangi kompetisi dalam pilgub, bukan diskursus yang berfokus pada esensi persoalan di balik perlunya proses pemilihan seorang gubernur.

Bagi partai, tampak tidak penting apa yang akan terjadi di Jawa Tengah setelah pilgub dilaksanakan. Yang paling penting bagi mereka adalah calon yang diajukan terpilih, titik. Empat kesalahan tersebut tampaknya hal remeh-temeh tetapi justru di sanalah letak esensi mengapa kita harus repot mengadakan pilgub. Bila kesalahan-kesalahan itu terus dipraktikkan, pilgub tidak akan memiliki makna substantif bagi rakyat, melainkan hanya seremoni dan pesta demokrasi abal-abal. (10)

Sumber : suaramerdeka.com

Buruh dan Pengusaha Harus Bersatu


Ali Wongso Sinaga -
Ketua DPP Partai Golkar Bidang Tenaga Kerja dan Anggota Fraksi Partai Golkar DPR

 

Hari Buruh Sedunia (May Day) 2012 telah berlalu. Namun, itulah momentum tepat untuk merefleksikan perjuangan bagi perbaikan kesejahteraan buruh Indonesia saat ini. Sebagai bagian dari warga bangsa, kesejahteraan buruh masih jauh dari harapan, baik dari sisi upah maupun jaminan sosial sehingga perlu ditingkatkan.

Termasuk dalam hubungan industrial (buruh-pengusaha) pun masih ditandai jauh dari rasa adil dan harmonis. Buruh masih diposisikan sebagai pihak yang lemah, bukan sebagai mitra pengusaha. Hal ini tidak terlepas dari iklim usaha yang kurang kondusif. Banyak persyaratan dengan beban-beban yang sesungguhnya sangat memberatkan pengusaha hingga berimbas pada nasib buruh.

Negara sendiri belum efektif menerapkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik sesuai tuntutan reformasi. Akibatnya, praktik high cost economy dengan implikasi negatif dan amat luas telah merambah ke berbagai lini serta level secara kronis setiap hari. Selaku penyelenggara negara, pemerintah semestinya mengambil peran proaktif melalui tindakan berani dan efektif untuk memberantas praktik pungutan-pungutan liar sampai ke akar-akarnya, yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Seandainya pemerintah mampu memotong "jaringan" pungli itu, maka kemampuan pengusaha untuk menyejahterakan buruh praktis akan meningkat signifikan. Karena itulah, faktor penyebab high cost economy adalah musuh bersama bagi pengusaha dan buruh. Simultan dengan itu, pemerintah perlu menata kembali sistem upah nasional dengan mengacu pada kebutuhan hidup layak dan berkeadilan. Formulanya tidak harus menimbulkan ketegangan antara pengusaha dan buruh.

Khusus terkait permasalahan outsourcing, pemerintah perlu mengkaji ulang dan mengaturnya kembali secara sungguh-sungguh. Aspirasi buruh dan pengusaha harus diperhatikan, tanpa mengorbankan buruh. Untuk memperbaiki hubungan industrial ke depan agar menjadi lebih harmonis dan adil, pengusaha semestinya proaktif membangun forum komunikasi bipartit antara unsur serikat buruh/pekerja dan manajemen/pengusaha secara teratur dan berkala. Pemerintah wajib mendorong komunikasi itu di semua level sampai ke tingkat perusahaan.

Forum bipartit akan memberikan ruang sharing untuk memecahkan masalah (problem solving) pengusaha-buruh. Selain dapat menumbuhkan semangat kemitraan, sekaligus dapat menempatkan mereka menjadi dua subjek yang saling menghidupi (symbiosis mutualistis) dan sama-sama eksis dalam proses industrial. Dengan demikian, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja bersama (PKB) oleh pengusaha bersama buruh, tidak akan ada hambatan berarti.

Bagi buruh, sebagai subjek yang eksis dengan produktivitas kerja optimum, mesti ikut proaktif memperjuangkan hak-haknya agar bisa hidup makin sejahtera dalam hubungan industrial secara adil dan harmonis. Namun, perjuangan itu perlu dilakukan dengan cara-cara yang elegan dan simpatik sesuai koridor aturan yang ada. Cara-cara yang menimbulkan ekses antipati publik mesti dihindari. Demikian pula halnya terhadap pihak-pihak yang bermaksud menunggangi untuk kepentingan politik sempit, harus diwaspadai secara cermat.

Buruh mesti bisa mewaspadai adu domba dengan siapa pun. Seyogianya bersama pengusaha saling menghidupi dan saling mendukung bagaikan dua sisi mata uang. Buruh justru mesti bersatu dengan pengusaha, mendesak pemerintah selaku penyelenggara negara agar serius memberantas praktik-praktik liar yang kian membebani pengusaha hingga menghambat peningkatan kesejahteraan kaum buruh. []

Sumber : golkar.or.id

Membangun Air Bersih

Haryono Suyono - Ketua Yayasan Damandiri

 

Minggu lalu, Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra bersama Rektor Universitas Tamansiswa Palembang Sofyan Hasan menyelenggarakan seminar nasional pembangunan berwawasan kerakyatan di Palembang. Seminar itu mendatangkan tiga pakar utama nasional, yakni dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Penasihat Bappenas Sri-Edi Swasono, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, dan saya sendiri sebagai Ketua Yayasan Damandiri. Seminar itu dipadati peserta dari berbagai daerah di Sumatera Selatan.

Dalam sambutannya, Wali Kota memberikan sajian menarik tentang kiprah pemerintahan kota yang dipimpinnya selama hampir dua tahun. Dalam kurun itu beliau berhasil mengajak masyarakat Palembang meningkatkan kesejahteraannya. Pemkot memulai gerakan pembangunan dengan mengalirkan air bersih secara merata untuk seluruh masyarakat di wilayahnya.

Ajakannya kepada masyarakat Palembang menyegarkan fungsi kesehatan keluarga melalui penyediaan air bersih itu membawa dampak ganda yang luar biasa. Rakyat makin bergairah diajak peduli memberikan perlindungan kepada anak bangsa lain berupa perbaikan rumah tidak layak huni, mendidik anak balita dalam pendidikan anak usia dini (PAUD), mengirim anak bersekolah, serta kegiatan lain yang diarahkan pada perbaikan ekonomi bagi keluarga kurang mampu. Khusus mengenai kegiatan menyekolahkan anak-anak, menjadi lebih menarik karena biaya sekolah hampir seluruhnya dibantu oleh pemerintah kota. Dengan demikian, orangtua tidak mempunyai alasan untuk keberatan mengirim anaknya ke sekolah.

Dengan adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakatnya itu, Pemkot makin bisa berkonsentrasi pada upaya perbaikan infrastruktur yang memungkinkan masyarakatnya membangun kemampuan ekonomi yang bisa mendongkrak tingkat kesejahteraan menjadi lebih baik. Keberhasilan itu dirasa memuaskan, tetapi secara jujur Wali Kota merasa miris apakah kebijaksanaan dan kerja keras itu akan diteruskan di masa depan.

Dalam presentasi sesudah kesempatan Wali Kota, saya selaku pimpinan Yayasan Damandiri memberi jaminan bahwa apabila masyarakat puas serta mempunyai komitmen dan siap membangun forum pemberdayaan keluarga (posdaya) untuk melanjutkan langkah-langkah yang telah diambil oleh Wali Kota yang membuka jalan yang begitu baik, sekaligus menyegarkan kembali dan sanggup membudayakan jiwa gotong royong secara sungguh-sungguh. Hampir pasti gagasan dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Wali Kota yang gesit dan dinamis akan tetap dilanjutkan dengan jiwa besar oleh masyarakat luas.

Masyarakat tidak lagi akan mencoba, tetapi telah merasakan nikmatnya hidup sehat, anaknya sekolah dan bisa membangun usaha ekonomi untuk mendukung hidup layak secara terhormat dalam lingkungan yang makin bersih dan menyenangkan. Palembang secara diam-diam telah melaksanakan pemberdayaan keluarga dan sekaligus awal dari upaya pengentasan kemiskinan berbasis millennium development goals (MDGs).

Dengan sentuhan sedikit saja, Palembang bisa secara sistematis membudayakan langkah-langkah strategis yang mendongkrak munculnya keluarga sejahtera, bebas kemiskinan, dan sekaligus meningkatkan IPM serta menyelesaikan target-target MDGs dengan mulus.

Sumber : suarakarya-online.com