Janji Saya untuk Papua

 

Minggu sore, 12 Februari 2012, saya kedatangan tamu istimewa. Serombongan tokoh asal Papua berkunjung ke rumah saya di Jl. Mangunsarkoro. Salah satu yang hadir sore itu adalah Alex Mebri, Panglima Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM).

Alex datang bersama 11 aktivis gerakan Papua datang ke rumah saya didampingi Yorris Raweyai, politikus asal Papua yang juga anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI. Saya senang sekali dengan kedatangan mereka. Papua bagi saya sudah seperti kampung halaman. Mendapat kunjungan dari Papua, seperti dapat kunjungan dari kerabat sekampung halaman.

Mengenai kedekatan saya dengan Papua ini sudah sering saya sampaikan di mana-mana. Dalam blog ini pun, sudah sering pula saya tulis.

Tak bisa dipungkiri, kedekatan saya dengan Papua terkait pengalaman saya saat menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Ketika itu saya pernah beberapa bulan tinggal di Yahukimo, daerah pegunungan, 20 kilometer dari Wamena, dalam rangka menangani kelaparan di sana. Itu merupakan pengalaman mendalam dalam hidup saya. Bahkan, saking cintanya saya dengan Papua, saya memakai nama “Yahukimo” untuk ID BlackBerry Messenger saya.

Pertemuan saya dengan Alex sore itu memang baru pertama kali. Tetapi, ketika kami mengobrol santai sambil makan-makan, saya merasakan ada satu keakraban, seolah kami ini sudah lama saling mengenal. Banyak hal yang kami bincangkan, terutama sekali seputar permasalahan Papua.

Dalam perbincangan, Alex menyatakan ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kembali ke NKRI. Saya terharu. Apalagi Alex mengatakan mereka pun berkomitmen untuk mengakhiri seluruh konflik dan kekerasan yang terjadi selama ini. Mereka berkomitmen untuk bersama-sama pemerintah Indonesia mencari solusi bagi seluruh permasalahan Papua, serta membangun Bumi Cendrawasih menjadi lebih sejahtera dan damai.

Alex mengatakan kekerasan dan konflik di Papua sesungguhnya bukan karena perkara merdeka atau tetap menjadi bagian dari NKRI, tapi lebih pada persoalan konflik elite politik di sana. Selain itu, yang jauh lebih penting adalah tuntuntan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik. Katanya, tidak sedikit oknum yang mengatasnamakan OPM dan berdalih memperjuangkan kemerdekaan Papua, lalu memicu konflik dan kekerasan di tengah masyarakat. Padahal, rakyat Papua sendiri tidak mereka perhatikan.

Saya amat setuju dengan pendapat Alex. Apalagi ketika dia mengatakan bahwa Papua tidak akan pernah menjadi lebih baik dan lebih sejahtera kalau terus-menerus dililit konflik dan kekerasan. Pembangunan tidak akan pernah berjalan kalau keamanan di tanah Papua masih bermasalah. Karena itu, Alex dan para pengikutnya bertekad mengakhiri seluruh konflik dan kekerasan agar bisa bersama-sama membangun serta menyejahterakan Papua.

Pertemuan saya dengan Alex ini mengingatkan saya dengan tokoh pencetus OPM, Nicholas Jouwe, yang juga pernah bertemu saya di rumah, sebelum akhirnya dia kembali ke NKRI. Dulu saat masih menjadi Menko Kesra, saya mengirim orang untuk membujuk satu-satunya pendiri OPM yang masih hidup dan telah menetap serta menjadi warga negara Belanda selama lebih kurang 40 tahun ini. Saya bujuk dia untuk datang ke Indonesia dan bertemu di rumah saya.

Tak seperti Alex, membujuk Nicholas untuk kembali ke NKRI tidaklah mudah. Dia sempat tidak mau memakai bendera Merah Putih dan lambang Garuda. Pada saat itu banyak rekan saya di kabinet marah dan menilai dia tidak perlu dipertemukan dengan Presiden. Padahal, saya berpendapat dia perlu bertemu Presiden untuk dijelaskan mengenai masalah Papua.

Saya bilang ke Presiden waktu itu: “Pak, saya kalah voting, tapi Bapak sebagai Kepala Negara, bukan sebagai Kepala Pemerintahan, ada baiknya menerima Nicholas Jouwe ini.” Akhirnya, Presiden bersedia menemui Nicholas di Cikeas. Pada saat itu dia mengatakan: “Bapak Presiden, saya akan kembali menjadi warga negara Indonesia dan membantu pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah Papua.”

Singkat cerita, akhirnya Nicholas tinggal kembali menjadi WNI dan tinggal di Papua. Sampai saat ini kami masih berhubungan baik. Tiap Lebaran, biasanya Nicholas dan keluarganya berkunjung ke rumah saya, tempat di mana kami dulu bertemu dan membicarakan masalah Papua bersama-sama.

Tak hanya pemimpin-pemimpin OPM saja yang pernah saya temui. Saat masih di Papua dan mengunjungi daerah-daerah pelosoknya, saya sering bertemu dengan prajurit-prajurit OPM. Banyak pasukan OPM yang menyerahkan senjata sukarela pada saya dan berikrar kembali ke NKRI. Tanpa paksaan. Ini karena mereka melihat daerah mereka dibangun, daerah mereka disejahterakan kala itu.

Kalau sekilas melihat tentara OPM, penampilan mereka memang seram-seram. Namun, saya tidak melihat penampilan luarnya, saya meyakini pada dasarnya semua manusia itu sama. Jika kita berlaku baik pada dia, maka dia juga akan baik pada kita.

Selama berada di sana, bahkan ketika bertemu para pimpinan militer OPM, saya tidak pernah menggunakan pengawalan pasukan. Saya juga tidak pernah memakai rompi anti peluru. Buktinya saya aman-aman saja. Tidak ada yang memanah saya, tidak ada yang menembak saya. Mereka tidak membenci orang, mereka cuma memperjuangkan kesejahteraan untuk daerah mereka.

Saya sering mengatakan di mana-mana dan berulang-ulang bahwa masyarakat Papua sebenarnya tidak ingin merdeka dari NKRI, mereka hanya ingin merdeka dari kemiskinan dan ketertinggalan akibat tidak meratanya pembangunan. Karena itu saya katakan pendekatan kesejahteraan adalah solusi yang tepat bagi Papua, bukan pendekatan keamanan.

Karena itu, kepada tamu dari Papua, kepada Alex dan rombongannya, sore itu saya katakan sebagai Ketua Umum Partai Golkar saya berjanji akan terus-menerus memperjuangkan kesejahteraan Papua. Saya bilang kepada Pak Alex, “Bapak, saya janji, dan janji saya ini tentu disaksikan Tuhan dan kita semua yang ada di sini: saya akan memperjuangkannya dengan seluruh kekuatan saya. Saya janji.

“Bapak, saya janji, dan janji saya ini tentu disaksikan Tuhan dan kita semua yang ada di sini: saya akan memperjuangkannya dengan seluruh kekuatan saya. Saya janji".

(Aburizal Bakrie)

Melalui Fraksi Partai Golkar, sebagai salah satu fraksi terbesar di parlemen, Partai Golkar juga akan memperjuangkan kebijakan yang baik dan tepat untuk Papua. Banyak legislator Papua di sana, salah satunya Yoris, yang sore itu juga hadir. Saya juga akan memanfaatkan posisi saya sebagai Wakil Ketua di Sekretariat Gabungan partai politik pendukung pemerintah untuk mengarahkan pemerintah agar mampu membuat program atau kebijakan yang tepat untuk Papua.

Sebelum Alex dan rombongan pamit, saya mendengar dari Alex bahwa mereka dijadwalkan bertemu Ketua DPR RI, Marzuki Alie dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tujuannya sama: menyampaikan komitmen untuk kembali ke pangkuan NKRI dan bersama-sama membangun Papua serta segera mengakhiri segala konflik dan kekerasan di sana.

Saya sungguh berharap pertemuan itu dapat menghasilkan rumusan-rumusan positif dan bermanfaat bagi Papua. Semoga masalah Papua bisa segera terselesaikan, sehingga kedamaian dan kemakmuran segera hadir kembali di Bumi Cendrawasih.


Sumber: http://icalbakrie.com

Profesor Dr Widjojo Nitisastro sudah wafat. Jumat 9 Maret 2012. Tak banyak generasi muda yang kenal sang profesor. Tapi mereka yang lahir lebih awal mengenal Widjojo adalah bagian dari sejarah ekonomi Indonesia.

Namanya melambung semenjak Orde Baru berdiri. Dia adalah satu dari sedikit tokoh nasional, yang bersama Presiden Soeharto menyusun fondasi ekonomi nasional. Bersama timnya, Widjojo sukses menyelamatkan negeri ini dari krisis. Utang yang menumpuk hingga US$2,5 miliar. Dan inflasi yang membumbung hingga 650 persen.

Sangatlah tidak berlebihan jika Widjojo Nitisastro disebut sebagai sang arsitek ekonomi Orde Baru. Dia tidak hanya mewariskan fondasi ekonomi itu, tapi juga menurunkan begitu banyak murid yang kini bekerja di pemerintahan dan perguruan tinggi.

Dilahirkan di Malang, 23 September 1927, Widjojo menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1955. Dia memperoleh gelar doktor dalam bidang ekonomi dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat, pada 1961.

Sebelum masuk pemerintahan, Widjojo pernah menjabat sebagai pemimpin Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi UI pada 1955-1957, Wakil Ketua/Sekretaris FE UI (1962), dan dekan Fakultas Ekonomi UI (1965-1967).

Widjojo mengawali karir di pemerintahan sebagai ketua Bappenas pada 1967. Jabatan ini dipegang hingga 1983. Tak cuma itu, dia juga pernah menduduki sejumlah jabatan penting, seperti Menteri Negara Ekonomi dan Industri (1973-1978), Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Industri (1978-1983), dan penasehat ahli bidang perencanaan pembangunan nasional (1983-2012).

Semasa di Bappenas, ia berhasil merumuskan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam satu rumusan Repelita, Rencana Pembangunan Lima Tahun. Arah kebijakan perekonomian dan pembangunan nasional itu diluncurkan pertama kali tahun 1969 dan berakhir 1974. Saat itu Repelita bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian, agar menstabilkan ekonomi peninggalan Orde Lama.

Pengamat ekonomi Pande Radja Silalahi mengatakan, program Repelita berhasil memerangi kesemrawutan ekonomi. Kegigihan tim ekonomi masa itu membuahkan hasil. Selain bisa mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat spektakuler, pemerintah juga bisa menekan inflasi ke level 7,8 persen pada 1970/1971 dan menjadi hanya 0,9 persen pada 1971/1972.

"Terlepas pro dan kontra, keberhasilan Repelita pada masa Soeharto, hasil itu sungguh luar biasa," kata Pande.

Program Repelita terus berlanjut dengan Repelita II (1974–1979), yang bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi.

Kemudian Repelita III (1979–1984) menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Dilanjutkan Repelita IV (1984–1989) yang bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Lalu Repelita V (1989–1994) yang menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.

Dengan pembangunan yang direncanakan ini, kata Pande, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki rencana yang mengikat. Para pejabat, baik di eksekutif maupun legislatif, tak bisa jalan di luar rencana itu. Repelita itu kemudian dijabarkan setiap tahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN).

Soal Repelita, Prof Dr Ali Wardhana memiliki cerita sendiri. Mantan penasihat ekonomi yang pernah juga menjabat Menko Ekuin dan Menteri Keuangan era Soeharto itu mengatakan bahwa pemikiran Prof Widjojo ini sangat mendalam. Dia selalu memikirkan suatu masalah dengan masak-masak sebelum dituangkan dalam tulisan, meskipun harus diselesaikan sampai menit-menit terakhir.

Dalam buku Kesan Para Sahabat tentang Widjojo Nitisastro yang diterbitkan Kompas 2007, Ali Wardana menceritakan, pola ini tak hanya terjadi saat Prof Widjojo masih mahasiswa. Saat menjabat Ketua Bappenas pun demikian.

Dia mengisahkan, suatu saat dalam sidang kabinet membahas isu tunggal, Repelita I.  Widjojo menjelaskan panjang lebar mengenai rencana pembangunan lima tahun pertama itu, namun tak ada bahannya. Semua menteri melihat ke kanan dan ke kiri.

Sesaat kemudian, bahan-bahan Repelita baru datang. "Semua menarik nafas panjang dan lega, rupanya buku baru selesai dibuat dan dilembur hingga pagi hari," ujar Ali.

"Gelar itu bukan tanpa alasan. Widjojo merupakan figur penting di era Presiden Soeharto".



Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Widjojo sebagai figur yang tetap memiliki ketenangan di tengah situasi yang tertekan. Pemikirannya sangat baik dan tenang menghadapi situasi. "Karena itu stabilitas ekonomi kita ada kemajuannya," ujar Jusuf Kalla.

Widjojo telah memberikan pemikiran dan menjadi pencetus dari perkembangan ekonomi Indonesia hingga bisa berkembang seperti ini.

Mantan Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita mengatakan sosok Widjojo merupakan seorang yang berkomitmen tinggi pada tugasnya untuk negara. Hal ini terlihat pada saat krisis ekonomi 1998. Kala itu, Widjojo yang menjabat sebagai penaihat ekonomi, menghabiskan seluruh waktunya di kantor, dan rela tidur di kursi kerjanya.

"Waktu kami melakukan pembicaraan dengan negara yang memberikan pinjaman, kami harus rapat sampai pagi," tutur Ginandjar.

Widjojo juga dikenal sebagai pencetus trilogi pembangunan yang diusung pemerintah Era Soeharto. Trilogi pembangunan adalah konsep pembangunan yang memperhatikan aspek pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas.

"Beliau juga yang menjabarkan delapan jalur pemerataan. Pemerataan pendapatan, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi, pada 1970, saat kita membangun, Beliau sudah mengembangkan konsep itu," imbuhnya.

****

Meski sudah menepi dari pemerintahan, saat ekonomi Indonesia diterpa krisis moneter 1998, Soeharto pun memercayai Widjojo mengambil langkah-langkah penyelamatan. Keputusan ini diumumkan Menteri Penerangan Hartono dan Gubernur Bank Indonesia Soedrajat Jiwandono di Bina Graha, 9 Oktober 1997.

David Ransom, seorang aktivis Kiri Baru di Amerika Serikat, dalam majalah bernama Ramparts, edisi 4 tahun 1970 menyebut Widjojo sebagai pemipin kelompok Berkeley di Indonesia. Dalam artikel itu Ransom menuduh Mafia Berkeley sebagai proyek AS, terutama CIA, untuk menggulingkan Soekarno dan melenyapkan pengaruh komunis di Indonesia.

Tapi tuduhan ini dibantah oleh Boediono, Wakil Presiden RI saat ini, sekaligus murid Widjojo Nitisastro. "Dikesankan bahwa pelajar Indonesia mendapat beasiswa dari lembaga AS, ini berarti mereka bagian dari rencana CIA untuk membuat Indonesia pro AS. Tuduhan seperti itu tidak adil," kata Boediono saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku Widjojo Nitisastro di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, 14 Januari 2010.

Menurut Boediono, Widjojo justru membawa Indonesia keluar dari jerat kebijakan ekonomi terpimpin. "Andai dia (David Ransom) menulisnya sekarang, menyaksikan perubahan di negeri sosialis, mungkin dia akan lebih memahami kebjakan ekonomi baru pak Widjojo dan timnya," ujarnya.

Tuduhan Widjojo Nitisastro sebagai boneka AS juga dinilai Boediono tidak masuk akal. Ini disebabkan kebijakan ekonomi Widjojo lahir dari pengalaman dan sejarah ekonomi yang terjadi di Indonesia.

"Dalam hal ini, pak Widjojo tidak berbeda jauh dari pandangan pendiri bangsa yg bercita-cita mempertemukan keadilan dengan kemakmuran, pemerataan, dan pertumbuhan. Cita-cita itu tidak lain dan tidak bukan karena pengalaman kita. Bukan gagasan yang dicangkok dari luar," tutur Boediono.

Kini, arsitek ekonomi berusia 84 itu telah pergi. Penyakit tuanya telah menggerogoti hingga akhirnya pada Jumat 9 Maret, pukul 2.20, jantungnya tak berdetak lagi.

Selamat jalan Profesor ...

Sumber: VIVAnews : 12 Maret 2012

Urgensi Perda Bahasa Jawa

Bambang Sadono*


Dengan dikukuhkannya semangat otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan dalam bentuk perundang-undangan, peluang untuk menggali dan mengembangkan budaya Jawa, termasuk bahasa dan sastranya terbuka lebar. Usaha mengimplementasikan dan menyosialisasikan butir-butir ajaran kearifan itu bisa dilakukan melalui sistem pendidikan, memanfaatkan media massa, dan menjaganya dengan sistem hukum dan perundang-undangan yang mengikat.

Untuk memfasilitasi, agar kekayaan budaya Jawa, khususnya melalui bahasa dan sastra, bisa menjadi sumber referensi kehidupan bernegara, butuh payung dan pengakuan secara nasional dalam bentuk undang-undang. Sementara tiap daerah pemangku kebudayaan Jawa dan pemakai Bahasa Jawa, baik provinsi maupun kabupaten/kota, harus meneguhkan dalam bentuk perda sebagai komitmen dari masyarakat di daerah itu.

Walaupun Jawa Tengah sudah dua kali menjadi tuan rumah kongres Bahasa Jawa, sampai saat ini perlindungan bahasa dan sastra Jawa dalam bentuk perundang-undangan, baru sebatas peraturan gubernur, belum sampai perda. Sampai pada Kongres V Bahasa Jawa di Surabaya, November 2011, yang merekomendasikan agar upaya perlindungan dan pelestarian bahasa dan sastra Jawa dilakukan melalui perda di provinsi atau kabupaten/ kota yang potensial sebagai pengguna Bahasa Jawa.

Tanpa perlindungan pun, walau menimbulkan rasa kecil hati dan keputusasaan, nyatanya bahasa dan sastra Jawa tak punah. Masih ada bahasa percakapan dalam kantor resmi, masih ada pentas keliling, masih ada media cetak yang terbit teratur, masih terdengar lagu keroncong, campursari, dan cetak ulang buku Wulangreh, Wedhatama, dan sebagainya. Bahkan masih banyak acara mantu, atau hajatan lain, yang menggunakan pengantar Bahasa Jawa.

Bahkan Bahasa Jawa masih merupakan penyumbang terbesar pembentukan kata baru dalam Bahasa Indonesia. Apalagi sebagai budaya pembentuk budaya nasional, budaya Jawa masih tetap dominan, ditransformasikan lewat pemimpin Jawa, seperti Bung Karno, Pak Harto, dan sebagainya. Ungkapan seperti mikul dhuwur mendhem jero; menang tanpa ngasorake; aja dumeh, adigang, adigung, adiguna; atau janma tan kena kinira dan sebagainya merupakan sumbangan Bahasa Jawa, sekaligus ajaran dan falsafah Jawa untuk budaya nasional.

Bahasa dan sastra berpengaruh dalam pembentukan karakter termasuk kearifan pada suatu komunitas atau bangsa. Di Inggris  puisi-puisi Shakespeare menjadi bacaan wajib sejak sekolah dasar untuk menanamkan tradisi etik dan kebudayaan.Tokoh-tokoh dalam karya sastra kerapkali memengaruhi hidup dan standar moral masyarakat. Orang Jawa sangat dipengaruhi oleh wayang, dan karya pujangga seperti Ranggawarsita, dan sebagainya. Pengaruh sihir Harry Potter adalah contoh lain betapa karya sastra pengaruhnya bahkan bisa lintas bangsa.

Betapa besar pengaruh bahasa dan sastra Jawa dalam pembentukan karakter, termasuk kearifan, bisa dilihat ketika ibu-ibu di Jawa menyanyikan bait-bait  Serat Wulangreh karangan Sri Paku Buwono IV atau Serat Wedhatama yang ditulis oleh Sri Mangkunagoro IV. Tradisi penularan nilai-nilai melalui karya sastra oleh para pujangga besar itu, diteruskan bahkan oleh ibu-ibu yang buta huruf dalam tradisi lisan.

Pengamanan Hukum    
Pengamanan secara legal, bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Misalnya baik norma anjuran untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, atau perintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu. Norma hukum harus menjamin kepastian hukum, menciptakan keadilan, dan bermanfaat bagi komunitas yang dilayani. Nilai-nilai  moral ataupun budaya yang telah dilembagakan menjadi norma hukum menjadi lebih efektif karena ditegakkan oleh negara, dan disertai sanksi yang bisa dipaksakan.

Jawa Tengah pada masa Gubernur HM Ismail pernah mengangkat konsep Wawasan Jati Diri, yang berbasis pada budaya Jawa, bahkan dikukuhkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Pada masa Gubernur Ismail inilah terlaksana Kongres I Bahasa Jawa. Dalam memimpin Jawa Tengah Ismail sering memanfaatkan berbagai ungkapan Bahasa Jawa dalam manajemen pemerintahannya, seperti istilah ana rembug dirembug; loro-loroning atunggal; nguwongke uwong; njawani; tutur; uwur; sembur, dan sebagainya.

Tahun 2010 lahir Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal (Bahasa Jawa) untuk Jenjang Pendidikan SD/ SDLB/ MI, SMP/ SMPLB/  MTs Negeri dan Swasta. Keputusan ini menegaskan kebijakan mengenai pengajaran Bahasa Jawa dari sekolah dasar sampai sekolah menengah.

Dalam Prolegda 2012, DPRD Jawa Tengah mencantumkan perencanaan untuk membahas Raperda Pelestarian, Pembinaan, Pengkajian, dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Jawa. Hanya dalam proses pembahasan judul raperda bergeser menjadi ”Bahasa dan Kesenian”. Mungkin lebih baik difokuskan kembali menjadi ”Bahasa Jawa” untuk menguatkan komitmen politis Jawa Tengah terhadap bahasa ibu ini.

Sebagai referensi, Bali mempunyai Perda Nomor 3 Tahun 1992 yang berjudul Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali. Demikian juga Jawa Barat, dengan Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pelestarian, Pembinaan, dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan  Aksara Sunda, yang kemudian direvisi dengan Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah. ()

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM), Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah


Sumber: suaramerdeka : 06 Maret 2012

Tahun Karya Kekaryaan

Oleh : Aburizal Bakrie - Ketua Umum Partai Golkar


Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Sulawesi, di Kota Angin Mamiri, Makassar, beberapa waktu lalu, memiliki arti penting bagi segenap pengurus dan kader Partai Golkar. Ini mengingat kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas VIII tahun 2009 sudah berjalan dua tahun dan makin dekat dengan Pemilu 2014.

Dua tahun sudah perjalanan kepengurusan Golkar dalam kerja sama menggerakkan partai sebagai mesin politik. Meski belum maksimal, namun patut disyukuri, alhamdulillah, sampai saat ini Golkar telah mencatat kemenangan sebesar 57 persen di pemilihan kepala daerah (pilkada) di seluruh Indonesia. Ini melampaui target keputusan rapimnas yang menetapkan 50 persen kemenangan.

Beberapa lembaga survei nasional pun telah menempatkan Golkar sebagai partai urutan pertama perolehan dukungan rakyat secara nasional. Dengan demikian, apabila pemilu dilaksanakan pada tahun ini, dapat dipastikan Golkar menjadi pemenang.

Rakornis itu harus menjadi momentum bagi Partai Golkar untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam pemenangan Pemilu 2014. Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung suara terpenting bagi Partai Golkar--khususnya di kawasan Indonesia timur--menjadi spirit kemenangan yang harus terus digelorakan. Kemenangan Partai Golkar di daerah itu harus dipertahankan dan ditingkatkan. Bahkan, kita harus dapat mengambil spirit kemenangan itu untuk menciptakan lumbung-lumbung kemenangan Partai Golkar di tempat-tempat lain, di seluruh kawasan Indonesia.

Untuk meraih kemenangan itu, paradigma pemahaman pemenangan pemilu yang bersifat konvensional harus diubah menjadi permanent campaign. Intinya, kegiatan kampanye politik sebagai sebuah proses yang bersifat kontinu, melalui serangkaian kegiatan secara konsisten menjadikan ide dan gagasan sebagai instrumen politik perlu lebih diprioritaskan.

Untuk itulah, tahun 2012 perlu dicanangkan sebagai tahun Gerakan Karya Kekaryaan. Gerakan ini menjadi momentum penting bagi saya selaku Ketua Umum Partai Golkar hadir di tengah-tengah rakyat Indonesia. Berkarya untuk rakyat. Tiada hari tanpa karya untuk rakyat Indonesia.

Gerakan ini diharapkan dapat mendorong aksi-aksi sosial Partai Golkar, sebagai implementasi ciri karakter karya kekaryaan yang konsisten dengan filosofi "Suara Golkar-Suara Rakyat", dengan sasaran utama pada kelompok strategis yang ada di pedesaan.

Aksi sosial itu, di samping sebagai perwujudan dari sikap "satunya kata dan perbuatan", juga untuk membuktikan pengabdian Partai Golkar kepada masyarakat, sekaligus sebagai pencerminan sikap konsistensi Partai Golkar dalam memperjuangkan konsep "Membangun Indonesia dari Desa".

Sangat tepat kiranya apabila rakornas ini dijadikan wahana evaluasi terhadap langkah-langkah selama ini, sekaligus menetapkan penguatan langkah-langkah strategis bagi pemenangan pilkada dan Pemilu 2014.

Sumber : suarakarya-online