Golkar dalam “Pilpres 2012”


Oleh : Indra J Piliang*

Belakangan ini muncul berita macam-macam di media massa, sehubungan dengan nama-nama yang diusung dalam pemilihan presiden RI tahun 2014-2019. Di antara sejumlah nama, terdapat Ir Aburizal Bakrie, Ketua Umum DPP Partai Golkar. Terdapat banyak informasi yang simpang siur, terkait dengan proses pencalonan yang masih panjang.

Rapimnas Partai Golkar 2011 sama sekali belum memutuskan siapa yang dicalonkan oleh Partai Golkar dalam Pilpres 2014. Hanya saja, hampir semua Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Provinsi, beserta kekuatan lain seperti SOKSI, MKGR, KOSGORO, AMPI, AMPG, KPPG, MDI dan lain-lain menyampaikan dukungan kepada Ir Aburizal Bakrie sebagai capres. Tidak ada lagi nama lain yang diusung.

Begitu juga sejumlah pertemuan DPD-DPD I Partai Golkar, baik di Balikpapan, Banjarmasin, maupun Bali. Kesemuanya berujung kepada dukungan tunggal, sekaligus permintaan, agar Aburizal Bakrie bersedia menjadi capres. Dilihat dari aspek (elite) internal itu, tentulah prosesnya berlangsung mulus.
Hanya, masih ada sejumlah agenda.
Pertama, keputusan resmi pencalonan Ir Aburizal Bakrie sebagai Presiden RI akan dilakukan dalam Rapimnas tahun 2012, bisa jadi sekitar bulan Oktober 2012. Menjelang bulan itu, kader dan simpatisan Partai Golkar di berbagai tingkatan melakukan program karya dan kekaryaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Mesin partai dilumaskan, sehingga mampu berjalan pada saat yang tepat.
Kedua, sementara proses itu terjadi, Partai Golkar akan mengadakan survei yang terkait dengan elektabilitas Partai Golkar, termasuk nama-nama yang dimasukkan sebagai calon presiden. Terdapat dua kategori nama, yakni dari internal dan eksternal Partai Golkar. Nama-nama itu tentu juga termasuk pasangan cawapresnya.
Ketiga, setelah proses itu disepakati, dengan sendirinya tim resmi kampanye bakal Capres dan Cawapres Partai Golkar ini dibentuk. Kenapa masih “bakal capres-cawapres”? Karena secara resmi prosesnya belum mengikuti kalender yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum. Penetapan oleh KPU-pun tergantung hasil pemilu legislatif pada bulan April 2014.
Jadi, secara keseluruhan, belum ada proses Pilpres yang terjadi sepanjang tahun 2012 ini.
Hiruk-pikuk yang berkembang di media massa, seolah-olah Pilpres terjadi pada tahun 2012, sama sekali diluar jangkauan dan agenda Partai Golkar. Pilpres 2012 hanya terjadi di Amerika Serikat, bukan di Indonesia. Partai Golkar tentu akan melihat dengan serius perjalanan Pilpres 2012 di Amerika Serikat itu, serta tentu belajar banyak untuk mendapatkan perspektif internasional.
Sekalipun terdapat sejumlah “tim sukses” dalam proses pencalonan Ir Aburizal Bakrie, itupun sah-sah saja. Sebagian besar dari tim-tim itu adalah bentuk dari partisipasi politik, berdasarkan pelajaran dalam dua kali pilpres sebelumnya. Partai Golkar dianggap mengalami “keretakan” di kalangan elite, selama Pilpres 2004 dan Pilpres 2009. Sedini mungkin, proses politik yang sekarang adalah bagian dari usaha menghindari dan menutupi bolong-bolong itu.

Namun, bisa juga dikatakan bahwa Partai Golkar mengalami semacam “pilpres mini”, sebelum keputusan diambil lewat Rapimnas 2012 – atau Rapimnas Khusus --. Pilpres mini ini lebih ke kerja keras seluruh jajaran partai untuk menaikan elektabilitas, baik partai maupun Ir Aburizal Bakrie sendiri. Sejumlah masalah sudah dipetakan, baik yang terhidang lewat media massa, maupun yang disampaikan dalam dokumen-dokumen resmi partai.

Masalah yang muncul dari internal partai tentu sudah mendapatkan antisipasi yang cukup, mengingat proses konsolidasi yang dilaksanakan terus-menerus. Sementara yang datang dari eksternal memperoleh proses pendalaman dari jajaran partai, termasuk Balitbang DPP Partai Golkar. Dengan kebebasan media seperti sekarang, dimana siapapun bisa menulis beritanya sendiri lewat sosial media sampai pesan pendek, masalah yang kecil bisa dibesar-besarkan. Sebaliknya, masalah besar bisa dikecilkan.
Pilpres 2012, baik di internal Partai Golkar ataupun di Amerika Serikat, sama sekali adalah satu keniscayaan dalam sejarah demokrasi di dunia. Tak ada yang benar-benar baru. Demokrasi tidak hanya butuh sekadar pernyataan, namun terlebih lagi prosedur yang disiplin untuk menjalankannya. []

*Penulis adalah Ketua Balitbang DPP Partai Golkar

sumber :http://www.golkar.or.id
Penulis adalah Ketua Balitbang DPP Partai Golkar

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DALAM JABATAN PUBLIK & JABATAN POLITIK

(Mengapa perempuan perlu memperhatikan masalah politik dan berpartisipasi di dalamnya)

FARIDA RAHMAH, S.Ag, M.Si
(Wakil Sekretaris DPD Partai GOLKAR Prov. Jateng
- Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Prov.Jateng)

Kondisi Objektif

  • Kurang kehendak politik (political will)
  • Kurang massa kritis (critical mass)
  • Kurang percaya diri masuk dunia politik
  • Kurang dukungan dari perempuan lain

Pengalaman Politik Perempuan 2004



Ancaman
Ketidakadilan gender – stereotipe, diskriminasi, marginalisasi, subordinasi, kelebihan beban, kekerasan
Keberadaan dan kuatnya patriarkhi

Tantangan

  • Akses yang berbeda
  • Dukungan lemah terhadap partisipasi perempuan
  • Pengetahuan perempuan masih potensi

Kampanye Massa




Pesta Demokrasi





Dimensi Kebangsaan

  • Pancasila dan UUD 45
  • Cita-cita bernegara
  • Cita-cita Nasional
  • Ciri Pluralitas – Bhineka Tunggal Ika - multikulturalisme

Kenapa  Warganegara Penting?

  • Negara itu wadah hidup
  • Perlu pengaturan karena ada rakyat, wadah hidup dan mahluk hidup lainnya
  • Ada aturan seperti UU, tujuan negara, pengakuan negara lain
  • Ada pemerintahan yang tugasnya mengatur

 

Siapa Warganegara

  • Berdasarkan UU
  • Orang Indonesia Asli,
  • Individu yang ditetapkan UU
  • Mengajukan kewarganegaraan
  • Ada kewajiban dan aturan
  • Ada klausul yang menghilangkan kewarganegaraan


Undang-undang

  • UUD RI Tahun 1945, pasal 26, 27, 28.
  • UU No 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI (LNRI Tahun 2006 No 63 TLNRI No 4634

Hak dan Kewajiban

  • Kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan
  • Pekerjaan dan penghidupan yang layak
  • Berserikat dan berkumpul
  • Memeluk agama
  • Membela negara
  • Mendapatkan pendidikan

Tugas Negara terhadap Warganegara

  • Melindungi warganegara
  • Memajukan kesejahteraan
  • Mencerdaskan kehidupan bangsa
  • Menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hak Azazi Manusia

  • Melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia supaya manusia tidak memangsa sesama
  • Manusia mahluk sosial, kebebasan ada ciri hak manusia lain
  • HAM – KDM (kewajiban dasar manusia)
  • Hak perempuan adalah hak Azazi Manusia
  • HAM harus ditegakkan

Dukungan Peluang Perempuan

  • Sejarah
  • Kewarganegaraan – kebijakan sosial tentang perempuan
  • Global

Peluang Sejarah

  • Kongres Perempuan I – 1928 – organisasi federasi
  • Kongres Perempuan II – 1935 – ibu bangsa

Peluang Nasional

  • Peraturan Undang-Undang
  • UUD RI 1945
  1. UU RI No 39 Tahun 1999 tentang HAM
  2. UU RI No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu
  3. UU RI No 2 Tahun 2008 tentang Parpol
  4. UU RI No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu
  • Kebijakan Sosial Pemberdayaan Perempuan


Peluang Global

  • Konvensi hak politik perempuan dalam piagam PBB (UU No 68 Tahun 1958 No 119 TLN-RI No 1653.
  • CEDAW – Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (UU No 7 Tahun 1984 – LNRI Tahun 1984 No 29 TLN-RI No 3277
  • Konvensi tentang hak hak ekonomi sosial budaya – UU 11 Tahun 2005 LNRI Tahun 2005 No 118 TLN-RI No 4557
  • Konvensi Hal sipil dan politik – UU 12 Tahun 2005-LNRI Tahun 2005 No 119, TLN-RI No 4558
  • Beijing Platform for Action 1995
  • MDGs


Implikasi BFPA dan MDGs bagi Perempuan

  • Kebebasan dari diskriminasi berdasarkan gender, ras, etnis, asal negara atau agama;
  • Kebebasan dari kekurangan untuk dapat menikmati kehidupan yang layak;
  • Kebebasan untuk berkembang dan mengembangkan potensinya;
  • Kebebasan dari rasa takut, dari ancaman terhadap keselamatan diri, penyiksaan, penangkapan yang sewenang-wenang dan tindakan kekerasan lainnya;
  • Kebebasan dari ketidakadilan dan penyimpangan hukum;
  • Kebebasan untuk berfikir, berbicara dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan serta berserikat;
  • Kebebasan untuk mendapat pekerjaan yang layak tanpa eksploitasi.


Penutup

  • Memajukan perempuan memajukan bangsa dan negara