Pesan Demonstrasi Nelayan

Oleh : Ferry Wawan Cahyono, S.Pi, M.Si




Ekspresi publik, terutama nelayan, terhadap kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, makin panas. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia diangap mengebiri kepentingan nelayan tradisional.

Hal ini terbukti dengan demonstrasi anarkis nelayan di beberapa daerah, termasuk di Jateng. Tak hanya itu, pemerintah juga memoratorium produksi, transshipment atau alih muatan di tengah laut. Pengunjuk rasa di Batang yang menuntut pencabutan larangan penggunaan jaring cantrang bahkan merusak fasilitas pemerintah. (SM, 4/3/15).

Pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang prorakyat, dan rakyat juga tidak boleh kebablasan dalam menyampaikan aspirasi. Secara hukum, ketegasan pemerintah tidak melanggar UU. Namun dari aspek kesejahteraan, pemerintah perlu kembali mempertimbangkannya.

Formulasi kebijakan Menteri Susi seharusnya mempertimbangkan aspek sosial politik. Caranya, merangkul pemda untuk menyosialisasikan dan memberikan jaminan kesejahteraan nelayan, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 1 Tahun 2014 pengganti UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Regulasi itu memberikan jaminan kepada rakyat, tidak hanya mengambil kebijakan sepihak. Artinya, seyogianya sebelum mengundangkan regulasi, pemerintah memiliki data riil tentang nelayan kecil, intensif mendampingi, menyiapkan alih teknologi tangkap ramah lingkungan, dan memberikan jaminan dana.

Ada pelajaran penting terkait aksi demo nelayan tersebut. Pertama; masyarakat ingin kembali mengingatkan substansi Pasal 33 Ayat 3 UUD 45 bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kedua; secara eksplisit unjuk rasa itu bentuk sikap proaktif masyarakat. Pemerintah acap mengabaikan aspek sosiologis, khususnya nelayan tradisional. Padahal kurang mantapnya tata kelola laut antara lain disebabkan sistem pembangunan kelautan yang belum bebas dari praktik ’’gambling’’, permainan spekulatif, dan kurangnya koordinasi antarlintas/ sektor.

Ketiga; selama ini negara absen dalam tata kelola laut. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki luas laut 5,8 juta km2, sekitar dua setengah lipat luas daratannya. Artinya, potensi sumber daya laut dan civil society merupakan salah satu tulang punggung kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia.

Kesadaran Maritim

Ketidakseriusan itu ditunjukkan dalam argumentasi yang berkutat pada larangan dan denda, tetapi solusi nyata hampir tidak tampak. Di satu sisi masyarakat mengapresiasi langkah Susi menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Namun di sisi lain masyarakat gelisah dengan kemenurunan produksi ikan berkait regulasi penangkapan ikan.

Larangan menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem sesungguhnya sudah diatur sejak 1980 dan melalui Keppres Nomor 39 dan UU Nomor 31 Tahun 2004. Produksi ikan tangkap nasional tiap tahun diprediksi 5 juta ton. Namun setelah Susi menerapkan kebijakan itu, produksi diprediksi mengalami penurunan 2 juta ton tiap tahun.

Kelautan dan perikanan merupakan sektor penting di belahan dunia, termasuk Indonesia. Ia bukan hanya berkontribusi positif terhadap kesejahteraan dan ilmu pengetahuan, eksploitasi dan eksplorasi pun menjadi bagian tidak terpisahkan. Pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi untuk mendukung keterwujudan negara maritim.

Untuk mengimplementasikan perikanan tangkap yang berkelanjutan, eksploitasi besar-besaran sumber daya hayati laut seyogianya dilakukan secara bertanggung jawab.Perlu menumbuhkan  kesadaran maritim melalui pendidikan, informasi, dan jaminan kesejahteraan oleh pemerintah bukan oleh pasar bebas. (10)

— Ferry Wawan Cahyono SPi MSi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, alumnus Magister Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro



Sumber : Suaramerdeka.com

50 Tahun Golkar: Pengabdian Tiada Akhir

Pidato HUT ke-50 Partai Golkar. Jakarta, 28 Oktober 2014

 

Pertama-tama, saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Mahabesar. Hanya atas berkahnyalah kita dapat berkumpul pada malam yang penuh rahmat ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua untuk merayakan 50 Tahun lahirnya Golongan Karya, serta untuk memperingati peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda yang dimotori oleh para pendiri bangsa kita 86 tahun yang silam.

 

Secara khusus, saya ingin mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Jusuf Kalla pada malam yang berbahagia ini. Di tengah kesibukan mempersiapkan dan memimpin pemerintahan yang baru terbentuk, beliau masih menyempatkan diri untuk hadir bersama kita. Inilah sebuah tanda persahabatan, sebuah gesture untuk bahu membahu dalam membangun Indonesia. Oleh karena itu,  kepada seluruh kader dan pimpinan Partai Golkar yang berada di ruangan ini, marilah sekali lagi kita memberikan applause yang meriah kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia.

 

Pada kesempatan ini pula, saya ingin mengucapkan selamat bekerja kepada segenap menteri anggota kabinet yang baru dilantik kemarin. Mereka adalah tokoh-tokoh yang berdiri di garis terdepan, membantu Presiden dalam mewujudkan sebuah tekad untuk membangun negeri yang kita cintai ini.

 

Terus terang, saya turut merasa senang bahwa nama kabinet baru ini adalah “Kabinet Kerja,” sebab maknanya tidak jauh berbeda dengan makna “golongan karya”. Kerja yang baik akan menjadi sebuah karya, dan karya yang positif pasti akan didukung sepenuhnya oleh Partai Golongan Karya. Oleh karena itu, walaupun kader-kader kami tidak berada dalam Kabinet Kerja, namun karena semangatnya sama, dan tekadnya juga pasti sama untuk membangun Indonesia, maka Partai Golkar akan selalu mengulurkan tangan, serta manakala dibutuhkan, akan siap menawarkan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

 

Apalagi, seperti yang disampaikan Bapak Presiden dalam pidato pelantikan di Senayan seminggu lalu, pemerintahan eksekutif yang beliau pimpin akan berusaha mewujudkan ajaran Trisakti dari Bung Karno, yaitu negara yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, serta berkepribadian secara budaya. Bung Karno adalah Sang Proklamator yang menjadi milik semua partai dan golongan. Ajaran dan cita-cita beliau adalah juga cita-cita kita bersama, sebuah cita-cita mulia yang tak akan lekang oleh zaman.

 

Oleh karena itulah, saya yakin bahwa bukan hanya Partai Golkar, tetapi juga seluruh kekuatan besar yang berada dalam barisan Koalisi Merah Putih akan mendukung sepenuh hati upaya Bapak Presiden dalam mewujudkan ajaran Trisakti secara tepat dan konsisten.

 

Demikian pula, kami semua bersyukur bahwa Bapak Presiden bertekad untuk menghidupkan kembali gagasan negara maritim sebagai konsep pembangunan yang utama. Laut bukanlah pemisah, namun pemersatu gugusan kepulauan di Nusantara. Sejak masa perjuangan kebangsaan di awal abad ke-20, kaum intelektual, pemikir dan sastrawan, seperti Sutan Takdir Alihsjabana, telah menyerukan bahwa gelombang samudera dan horizon di laut lepas adalah panggilan bagi sebuah bangsa yang ingin menjadi bangsa besar gilang gemilang. Laut bukanlah masa lalu, namun merupakan  masa depan kita, dan karenanya perlu dikelola dengan penuh kesungguhan.

 

Bung Karno pernah berkata, bahwa “dari Sabang sampai Merauke” bukanlah untaian empat kata semata, namun merupakan kesatuan administratif, politik, kesatuan kebudayaan, dan yang lebih penting lagi, kesatuan semangat dan cita-cita dari selurun anak bangsa untuk menyongsong masa depan yang cerah.

 

Tentu saja, merumuskan arah baru, mewujudkan sebuah konsep besar, serta memimpin 250 juta manusia Indonesia yang begitu beragam tidaklah semudah membalik telapak tangan. Tapi insya Allah, karena begitu besarnya harapan rakyat, serta berkat doa dan dukungan kita semua, pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Jokowi insyaAllah akan mengukir sukses di masa-masa mendatang.

 

Semua Presiden Indonesia telah memberikan dedikasi serta kontribusi yang positif. Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, dan Pak SBY: mereka semua adalah putra dan putri terbaik bangsa kita, tokoh-tokoh sejarah yang telah berbakti dan mengukir legacies yang akan terus kita kenang dengan penuh rasa syukur. Saya dan seluruh kader Partai Golkar yakin bahwa pada waktunya nanti, Insya Allah Pak Jokowi juga akan mengukir prestasi besar dan menjadi pemimpin kebanggaan kita semua.

 

Para pelaut Bugis sering berkata: layarku sudah terkembang, lebih baik tenggelam  daripada aku surut kembali. Pak Jokowi sekarang adalah nahkoda Indonesia. Kita berlayar bersama, mengarungi gelombang, menantang angin, untuk mencapai pelabuhan idaman. Your success is our success, keberhasilan Sang Nahkoda adalah keberhasilan kita semua. Selamat bekerja dan semoga sukses, Bapak Presiden. Insya Allah, perjalanan bangsa Indonesia akan direstui oleh Tuhan yang Maha-pengasih dan penyayang.

 

Bapak Wakil Presiden yang saya hormati

 

Hadirin yang saya muliakan

 

Golongan Karya kini telah berusia 50 tahun, setengah abad, sebuah usia yang sudah cukup matang.  Sejak awal era reformasi, Golkar telah melakukan metamorfosis menjadi sebuah partai politik, dan saat ini dapat dikatakan bahwa Golkar adalah partai politik paling senior di Indonesia.

 

Pada kesempatan ulang tahun emas yang berbahagia ini, dengan besar hati saya ingin menyampaikan bahwa Partai Golkar memberikan anugrah dan penghargaan kepada sejumlah tokoh yang telah memberikan dharma baktinya, bukan hanya buat Partai Golkar, tetapi lebih luas lagi, yaitu kepada negeri kita tercinta. Mereka adalah almarhum Jendral  Ahmad Yani, almarhum Hamengkubuwono IX, almarhum Wahono dan almarhum Haji Mochamad Said. Kami juga memberikan penghargaan kepada Mayjen Purnawiranan Amin Syam, mantan Ketua DPD Tingkat 1, Sulsel, serta seorang rekan anggota DPR RI yang belakangan ini sangat populer di media massa, yaitu Ibu Popong Otje Djundjunan.

 

Kepada tokoh-tokoh tersebut, atau kepada keluarga yang mewakili mereka, Partai Golkar menghaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya.

 

Dalam pasang dan surut, Partai Golkar telah mengawal Republik  Indonesia. Kami bersyukur bahwa betapapun terbatasnya, partai kami telah memberikan kontribusi positif, baik dalam mempertahankan pancasila sbg dasar dan ideologi negara,menjaga integrasi bangsa, membangun ekonomi dan manusia indonesia,maupun dalam menciptakan stabilitas politik serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.

 

Dengan usia yang semakin matang, kami bertekad untuk berusaha lebih baik lagi, berkembang bersama perkembangan zaman, tanpa meninggalkan warisan mulia yang menjadi jati diri kebangsaan kita, khususnya Pancasila, NKRI, UUD 45, serta semangat Bhineka Tunggal Ika.

 

Ulang tahun Golkar sebenarnya jatuh pada  20 Oktober yang lalu, tepat pada saat pelantikan Bpk Presiden dan Wakil presiden. Tetapi sengaja peringatan ulang tahun ke-50 ini kami adakan hari ini, pada tanggal 28 Oktober. Dengan ini Partai Golkar ingin mengajak semua pihak untuk tidak pernah melupakan sebuah peristiwa besar pada 28 Oktober 1928, yaitu Sumpah Pemuda. Pada saat itulah bangsa Indonesia bertekad untuk menyatu dalam satu payung kebangsaan, dengan satu bahasa nasional. Peristiwa tersebut adalah perwujudan lebih lanjut dari bangkitnya gerakan kebangsaan yang lahir 20 tahun sebelumnya, yang diawali dengan pembentukan organisasi Budi Oetomo. Kedua peristiwa sejarah inilah yang memungkinkan tercapainya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

 

Dengan menyinggung semua itu, Partai Golkar ingin mengingatkan bahwa perjalanan bangsa Indonesia kini telah cukup jauh dan secara bersama-sama kita harus memastikan bahwa Indonesia harus  berkembang menuju arah yang benar, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Kita pun harus meyakini, bahwa seperti apapun besarnya tantangan yang kelak kita hadapi, warisan sejarah adalah kekayaan kita, sumber inspirasi manakala kita berhadapan dengan pilihan-pilihan yang sulit.

 

Demokrasi Indonesia harus terus diperkuat, dan kita bangga bahwa Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, di mana demokrasi, Islam dan modernitas hidup berdampingan secara damai. Kita juga bangga dan bersyukur bahwa kemajemukan dan perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia bukanlah sumber pemecah belah, namun justru menjadi sumber kekayaan dan kelenturan kultural kita.

 

Lewat dua pemilu besar beberapa bulan yang silam, sekali lagi kita membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah tumbuh semakin arif dan dewasa. Dengan segala kekurangannya,pemilu kita adalah salah satu pemilu yang paling kompleks di dunia, namun kita berhasil melewati semua tahapnya, dan kini secara fair dan konsisten kita menerima dan mensyukuri hasil-hasilnya. Tentu saja, dalam proses besar dan kompleks ini, terjadi berbagai dinamika yang terkadang cukup tajam dan menggetarkan hati. Namun semua ini bukanlah merupakan isyarat perpecahan atau kehancuran, namun justru merupakan pertanda besarnya semangat, passion, dan keterlibatan perasaan kita dalam sebuah partisipasi politik bersama.

 

Itulah tanda bahwa demokrasi Indonesia melangkah semakin maju. Setelah pemilu selesai, tidak ada lagi menang dan kalah. Era kompetisi sudah berlalu. Pemenangnya hanya satu, yaitu seluruh bangsa dan rakyat Indonesia.

 

Indonesia telah menjadi sebuah model perkembangan positif di negara-negara yang sedang berkembang. Dunia melihat Indonesia, dan yang mereka saksikan adalah sebuah perkembangan yang mengagumkan, sebuah negeri besar dengan pluralitas yang begitu penuh warna, tetapi terus bergerak menjaga keterbukaan, kebebasan, persahabatan, serta senantiasa berusaha mewujudkan tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi bagi seluruh rakyatnya.

 

Dengan semua itulah kita menjadikan Sumpah Pemuda dan perjuangan kebangsaan di masa lalu menjadi perwujudan yang nyata di masyarakat. Sejarah menjadi nilai yang kita wujudkan pada hari ini, dan masa depan menjadi pelita harapan yang memotivasi kita untuk bekerja lebih baik lagi.

 

Bapak Wakil Presiden yang saya hormati

 

Hadirin yang saya muliakan

 

Dalam usianya yang setengah abad, Partai Golkar bertekad untuk menjadi kekuatan politik yang semakin konstruktif bagi semua pihak. Kami sepakat bahwa demokrasi yang sehat menghendaki peranan penyeimbangan di parlemen, bukan peranan oposisi yang asal-berbeda atau asal-menentang. Eksekutif dan legislatif: kedua lembaga ini harus menjalankan perannya masing-masing, saling mengontrol, saling mendorong dalam pencapaian kemajuan bersama.

 

Partai Golkar kini memasuki sebuah fase baru, di mana konsentrasi peranan kami akan lebih banyak bertumpu di lembaga legislatif dan lembaga non-pemerintahan lainnya. Bersama rekan-rekan di Koalisi Merah Putih, Kami akan memainkan peranan sebagai seorang sahabat yang loyal dan terbuka, mendorong kehidupan parlemen yang dinamis dan bertanggung jawab. Dengan koalisi yang semakin solid, Partai Golkar mendukung kerjasama partai ke dalam dua atau tiga tenda besar, sehingga pada ujungnya terjadi penyederhaan kehidupan politik secara sehat dan alamiah, dan pada gilirannya hal ini juga memperkuat sistem presidensial di negeri kita.

 

Terhadap pemerintah sebagai eksekutif, kami akan terus mengulurkan tangan dan membesarkan hati. Tetapi sahabat yang sejati tidak akan mengatakan hal-hal yang baik saja. Sahabat yang loyal tidak akan menjadi yes-men, hanya memuji dan hanya mengatakan hal-hal yang menyenangkan saja.

 

Karena itu, manakala diperlukan, dari waktu ke waktu Partai Golkar akan mengingatkan dan bersikap kritis. Partai Golkar juga akan selalu menyiapkan solusi alternatif, agar sikap kritis kami tidak menjadi sekadar ungkapan perbedaan, tetapi lebih merupakan ajakan untuk mencari penyelesaian sebuah masalah.

 

Itulah sikap dasar Partai Golkar. Kami akan terus menjaga keseimbangan politik yang dinamis. Partai Golkar tidak akan meminta, tetapi akan terus memberi kontribusi positif pada sahabat-sahabat kami. Partai Golkar tidak akan mempertajam perbedaan, tetapi justru akan terus mencari persamaan dengan partai dan kekuatan politik lainnya demi mewujudkan mimpi menjadikan Indonesia sebagai sebuah negeri maju, sebuah negeri besar yang membanggakan kita semua.

 

Akhirnya, perkenankanlah saya, mewakili segenap kader dan pimpinan Partai Golkar, untuk sekali lagi mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin. Semoga kita semua memperoleh rahmat dari Allah yang Maha Pemurah dan semoga bangsa Indonesia terus bertahan mengarungi perjalanan zaman.

 

Sebagai penutup, sebagaimana yang menjadi tradisi di Partai Golkar, perkenankanlah saya menutup pidato ini dengan membacakan tiga bait pantun:

 

Aku di sini kau di sana

 

Bergoyang lenso senang sendiri

 

Tapi kita bisa jalan bersama

 

Berjabat tangan membangun negeri

 

 

Pakai batik pakai kebaya

 

Berwarna-warni menarik bergaya

 

Alangkah indah langit Jakarta

 

Kalau gaya memang menghasilkan karya

 

 

Selendang kuning meliuk dan menari

 

Gadis manis menghibur hati

 

Partai Golkar kawan sejati

 

Selamat bekerja Presiden Jokowi

 

Dirgahayu Partai Golkar

 

Maju terus negeriku

 

Maju terus Indonesia tercinta

 

Wabillahi taufiq walhidayah

 

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

 

Sumber : http://icalbakrie.com

Kejahatan di Tahun Politik

Bambang Soesatyo - Anggota Komisi III DPR RI



BEBERAPA kejahatan besar di sektor keuangan negara justru terjadi di tahun politik, dan melibatkan oknum pejabat tinggi negara. Apakah dana hasil kejahatan itu dimanfaatkan membiayai aktivitas politik untuk meraih jabatan tinggi? Inilah tantangan bagi penegak hukum untuk menelusuri penggunaan dana hasil kejahatan itu.

Semasa menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Hadi Poernomo  diperkirakan mulai memroses keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA) pada periode awal tahun 2004, kendati BCA mengajukan dokumen keberatan itu sejak Juli 2003.

Berdasarkan telaah Direktorat PPh Ditjen Pajak, Keberatan BCA tak patut dikabulkan. Di tengah persiapan pemilihan umum tahun itu, tepatnya Maret 2004, Direktorat PPh merekomendasikan kepada Hadi Poernomo untuk menolak keberatan pajak BCA. Hadi tak sependapat dengan bawahannya.

Di tengah hiruk pikuk pemilihan presiden saat itu, Hadi ingin agar rekomendasi itu diubah. Melalui nota dinas 18 Juli 2004, Hadi memerintahkan Direktur PPh mengubah kesimpulannya agar keberatan pembayaran pajak yang diajukan BCA diterima seluruhnya.

Segalanya berjalan mulus hingga Hadi mengakhiri masa jabatannya sebagai Dirjen Pajak pada 2006. Dan, sejak Oktober 2009, dia terpilih menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sayang, hanya dalam hitungan jam setelah dia pamit dari BPK untuk jalani masa pensiun, Hadi langsung ditetapkan sebagai tersangka, karena kebijakannya mengabulkan keberatan pajak BCA ternyata merugikan negara.

Terkuaknya kasus Hadi Poernomo-BCA tentu saja mengingatkan orang pada lambannya penanganan kasus besar lain yang masih berkait dengan kejahatan pajak. Antara lain kasus manipulasi restitusi pajak oleh Wilmar Grup. Kasus ini nyata, karena diungkap oleh pegawai pajak sendiri

Skandal ini terungkap berkat laporan Kepala Kantor Pajak Pratama Besar Dua, M Isnaeni. PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT Multimas Nabati Asahan (MNA), menurut Isnaeni, diduga memanipulasi perhitungan restitusi pajak. Laporannya tak pernah ditindaklanjuti atasannya di Ditjen Pajak. Setelah delapan bulan menunggu sia-sia, Isnaeni pun mengadu ke Komisi III DPR.

Kasus ini diawali dengan pernyataan Ditjen Pajak bahwa WNI – MNA sebagai Wajib Pajak Patuh per Januari 2009. Dirjen Pajak saat itu dijabat Darmin Nasution. Setelah pernyataan itu, terjadi lonjakan nilai pengajuan restitusi PPN.

Di tengah kesibukan menyongsong pemilihan Presiden 2009, WNI minta restitusi PPN Rp 2,232 triliun, dan dikabulkan Rp1,093 triliun. MNA mengajukan Rp 1,162 triliun dan dicairkan Rp 484,05 miliar. Klaim restitusi yang belum dibayarkan diajukan lagi. Maka, sepanjang periode September 2009 – Februari 2010, WNI mengajukan resititusi Rp 1,597 triliun dan MNA minta Rp 808,5 miliar

Rupanya, Isnaeni mengendus dugaan tindak pidana. Ada indikasi direksi WNI – MNA merekayasa laporan transaksi jual-beli demi mendapat restitusi. Pada November 2009, Isnaeni pun mengajukan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (penyelidikan) atas dugaan tindak pidana oleh WNI – MNA.Tetapi usul ini tak digubris Darmin dan M Tjiptardjo yang saat itu menjabat Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak.

Pada September 2010, Darmin Nasution dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia, sedangkan jabatan Dirjen Pajak dipercayakan kepada M Tjiptardjo.  Hingga Desember 2013, penanganan kasus ini tak pernah jelas. Sempat ditangani Kejaksaan Agung, tetapi kemudian dikembalikan ke Ditjen Pajak dengan alasan tak cukup bukti. Aneh bukan; sebuah kasus yang diungkap oleh Kepala Kantor Pajak Pratama Besar Dua, tetapi disikapi dengan sangat minimalis.

Telusuri Penggunaan

Dalam konteks ini, tidak lengkap jika mega skandal Bank Century tidak dikedepankan sebagai contoh kasus lainnya. Benih kasus ini tumbuh di tengah persiapan menuju tahun Pemilu 2009. Sebagaimana disimak dari persidangan terdakwa Budi Mulya, para saksi mengemukakan bahwa FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) untuk Bank Century adalah keputusan yang terlalu dipaksakan. Pertama, karena bank ini tak memenuhi syarat. Kedua, karena nilai agunannya tak mencukupi.

Proses memaksakan persetujuan dan pencairan FPJP itu dimulai sejak Oktober – November 2008. Rapat Dewan Gubernur BI saat itu menjadi kurang kondusif karena beda pendapat yang cukup tajam. Namun, pada akhirnya, semua peserta rapat tunduk pada kehendak Gubernur BI saat itu, Boediono. Beberapa tindakan ilegal pun dilegalkan. Dari FPJP Rp.683 miliar kemudian diberikan lagi melalui mekanisme bailout yang membengkak dari komitmen awal Rp 632 miliar menjadi Rp 2,7 triliun per 24 November 2008.

Entah ada kaitannya atau tidak, mendekati waktu pendaftaran pasangan calon presiden-calon wakil presiden (Capres/Cawapres), Boediono pun meraih kandidat Cawapres. Bailout  kemudian terus menggelembung jadi Rp 6,7 triliun usai Pilpres 2009. Dan menjelang Pemilu 2014 Bank Century yang kini bernama Bank Mutiara pada Desember 2013 digelontorkan lagi Rp.1,2 triliun dengan alasan untuk mengamankan CAR.

BPK pada pertengahan April 2014 kemudian mengumumkan penggelontran dana tambahan bailout tersebut ditemukan banyak keganjilan dan penyimpangan. Selang dua hari kemudian, Ketua BPK itu menjadi tersangka kasus Pajak BCA bertepatan dengan ulang tahun sekaligus berakhirnya masa tugas yang bersangkutan sebagai Ketua BPK.

Mengingat bahwa nilai uang dari rangkaian kejahatan itu demikian besarnya, wajar jika muncul pertanyaan untuk apa saja uang triliunan rupiah itu digunakan? Sebagian kecil pasti dimanfaatkan untuk memperkaya diri atau kelompok. Mungkinkah bagian terbesar dari hasil kejahatan itu digunakan untuk membiayai kegiatan politik?

Setelah sekian lama publik hanya bisa berspekulasi, Anas Urbaningrum akhinya membuka tabir. Usai menjalani pemeriksaan di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi ) belum lama ini, Anas mengungkap indikasi tentang kemungkinan penggunaan dana Bailout Bank Century untuk membiayai kegiatan politik tahun 2009. Anas menunjuk hasil audit akuntan independen tentang penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebuah partai politik untuk pemilihan presiden 2009.

Anas curiga, ada aliran dana Bank Century yang digunakan untuk kampanye Pilpres 2009. Sebab, ada donatur individu atau korporasi yang identitasnya dipalsukan. Identitas donatur terdaftar, namun mereka tidak menyumbang dana kampanye.

Apa yang dikemukakan Anas langsung mengonfirmasi temuan lapangan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk kasus Bank Century tentang kejanggalan profil nasabah penerima dana Bailout. Faktor kejanggalan profil nasabah dan donatur partai ini mengindikasikan adanya operasi lain yang menunggangi keputusan KSSK menyetujui Bailout untuk Bank Century.

Mengapresiasi keberanian institusi penegak hukum mengungkap kejahatan-kejahatan besar menjadi sebuah keharusan. Dengan apresiasi itu, penegak hukum diharapkan lebih berani dan konsisten memerangi korupsi. Namun, mengungkap dan membawa para penjahat itu ke pengadilan saja terasa kurang cukup.

Masyarakat ingin tahu, mengapa kasus-kasus kejahatan besar sering terjadi menjelang atau pada tahun Pemilu? Uang hasil kejahatan itu digunakan untuk apa saja? Inilah tantangan yang pada saatnya nanti perlu dijawab para penegak hukum.

Institusi penegak hukum sebenarnya sedang dibuat malu oleh kasus Bank Century. Bayangkan, di negara hukum ini, penggunaan Rp 6 triliun lebih uang negara dari kas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal, penggunaan uang sebanyak itu berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).

Untuk model kejahatan seperti skandal Bank Century dan penggelapan pajak bernilai ratusan miliar atau triliunan rupiah, mengungkap dan memenjarakan para pelakunya saja dirasakan belum tuntas. Sekali lagi, publik ingin tahu uang hasil kejahatan itu digunakan untuk apa saja? Mudah-mudahan, pada saatnya nanti, saat momentum peralihan kekuasaan, penegak hukum mau berinisiatif menelusurinya. Dan menyeret pelaku kejahatan tersebut ke meja hijau. Tak peduli setinggi apapun jabatannya pada masa pemerintahan ini yang akan berakhir 20 Oktober 2014 mendatang. (*)



Sumber : http://partaigolkar.or.id

Mengundang Investor Pariwisata ke Wonosobo

Oleh: Indira Kartini MS


KOTA kecil Wonosobo terletak di jantungnya Jawa Tengah dianugerahi Tuhan dengan pemandangan gunung di sekitarnya yang indah. Kondisi alam seperti ini menjadikan Wonosobo sebagai kota yang sejuk dan asri. Sebuah suasana jarang dimiliki kota-kota kecil lainnya di seantero Pulau Jawa.

Anugerah dari Yang Maha Kuasa itu tentunya merupakan nilai lebih bagi Pemkab Wonosobo. Nilai lebih tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengundang investor dari dalam maupun luar negeri menanamkan modalnya di daerah ini. Dengan kondisi alam yang indah dan sejuk ini kalangan investor dapat ditawarkan untuk membangun dan mengembangkan sektor pariwisata.

Dengan masuknya aliran modal ke Wonosobo, tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah kabupaten. Yang tak kalah pentingnya ikut menggerakkan perekonomian rakyat melalui subsektor pariwisata, seperti terbukanya kesempatan membuka toko-toko cendera mata, rumah makan, kios-kios buah lokal (carica dan turunannya), serta penginapan-penginapan home stay.

Wonosobo memang memiliki potensi besar sebagai pusat destinasi wisatawan Nusantara maupun asing yang ingin berlibur ke Jawa Tengah. Udaranya sejuk dengan suhu rata-rata 24 derajat celcius, cukup pas bagi para pelancong menghabiskan waktunya beberapa hari di daerah ini.

Panorama pegunungan di sekitarnya menambah betah mereka berwisata ke kabupaten ini. Gunung Sumbing dan Sindoro di sebelah timur memberi kesan tersendiri bila kita memandangnya dari kejauhan.

Pengalaman Menakjubkan

Primadona dari destinasi wisata Wonosobo tentu saja Dataran Tinggi Dieng yang berda di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut.  Hanya berjarak tak lebih dari 30 kilometer saja dari kota Wonosobo, wisatawan sudah bisa menikmati suasana serta pengalaman menakjubkan di kawasan pegunungan ini. Di sini terdapat sejumlah candi Hindu kuno yang berada di tengah-tengah kawasan pegunungan.

Selain itu juga terdapat objek wisata Telaga Warna berupa danau besar yang sangat eksotis dan indah. Konon nama Dieng berasal dari bahasa Sansekerta yaitu  Di  yang berarti tempat yang tinggi dan Hyang yang artinya tempat para dewa-dewi. Dari dua kata itulah kemudian Dieng diartikan sebagai tempat kediaman para dewa dan dewi.

Untuk mendukung masuknya investasi, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu menyiapkan regulasi-regulasinya sehingga investor merasa nyaman serta aman berinvestasi di sini. Masalah kepastian tata ruang serta keamanan menjadi penting bagi para investor agar modal yang mereka investasikan tidak sia-sia.

Agar investor berduyun-duyun masuk ke sektor wisata Wonosobo, maka pihak pemerintah kabupaten juga harus memberi kemudahan dalam hal perizinannya. Jangan dibuat berbelit-belit. (52)

– Penulis adalah Wakil Ketua Komisi Tetap Bidang Pariwisata, Seni Budaya, dan Promosi Luar Negeri Kadin Indonesia.

Sumber : http://m.suaramerdeka.com