Transformasi Virus Politik Uang

Oleh: Dina Hidayana, S.P., M.Sc.*)



Seberapa pun kecilnya, menggunakan uang (tunai maupun berupa sumbangan barang tertentu dan lain-lain) yang dimaksudkan untuk memengaruhi orang-orang tertentu menjatuhkan pilihan atau sekadar bersedia mendatangi tempat pemungutan suara (TPS), baik dilakukan sebelum atau sesudah pemilihan umum (pemilu), sudah terhitung politik uang (money politic).

Jika politik uang seperti yang diatur undang-undang (UU) adalah bentuk pelanggaran dan secara moral tidak bisa diterima, memberikan sekedar Rp5.000 sekali pun sudah menggugurkan pencalonan seseorang dan menanggalkan semua moralitas yang melekat pada dirinya.

Dulu politik uang mudah dilihat. Strategi pemenangan pemilu yang melanggar aturan dan etika berkompetisi secara sehat ini tampil dalam wajah yang langsung terlihat, seperti membagi-bagikan amplop, pengganti uang transportasi atau dalam bentuk serangan fajar, yang hampir selalu diberikan dalam wujud tunai untuk perorangan.

Karena itu, orang mudah menganggap politik uang sudah tidak ada jika praktik-praktik tersebut juga sudah tidak ada. Bahayanya, sekarang politik uang tampil dalam wajah yang tidak dikenali; bahkan dalam wujud kewajaran dan kebaikan yang bukan saja bisa diterima tapi malah perlu dipraktikkan; atau malah dianggap sebagai bagian dari strategi politik dalam rangka memperjuangkan moralitas yang lebih besar.

Karenanya, membuat tidak gampang upaya melawan dan memberantasnya. Selalu saja ada alasan untuk membenarkan kebiasaan membagi-bagikan uang untuk tujuan memengaruhi pilihan para pemilih.

Pembenaran pertama, kebiasaan menyediakan sejumlah uang yang dibagi-bagikan kepada konstituen paling sering dianggap sebagai strategi politik, yang jelas-jelas salah, tapi bisa diterima untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Tujuan lebih besar yang dimaksud adalah yang penting berhasil lebih dulu menjadi anggota parlemen (kepala daerah atau kepala negara) baru setelah itu sikap politik ideal, membela kepentingan rakyat banyak, dan bermoral tinggi dipraktikkan.

Secara garis besar argumen ini menyerupai adagium yang sangat terkenal dalam dunia politik, yakni tujuan menghalalkan segala cara. Jika ada calon anggota legislatif (caleg) yang menghalalkan” segala cara, artinya termasuk cara-cara yang melanggar norma dan aturan, caleg atau kandidat pemimpin tersebut sudah seharusnya gugur terlebih dulu.

Bahkan, caleg atau kandidat pemimpin demikian perlu ditangkap dan dipersoalkan secara hukum dan norma yang berlaku karena melakukan pelanggaran. Seberapa kecil pun uang yang dikeluarkan, seorang kandidat tidak akan pernah bisa dinilai sah kemenangannya.

Orang seperti ini jika menjadi anggota parlemen atau pemimpin akan selamanya hidup dengan kekuasaan yang ilegal karena tidak diperoleh dengan cara yang benar dan sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, menggunakan cara apa saja, termasuk membagi-bagikan uang, dan saat setelah terpilih nanti mempraktikkan perilaku politik yang idealis adalah argumentasi yang kontradiktif.

Jika ada seorang caleg bertindak seperti itu, siapa yang bisa menjamin caleg yang ”menghalalkan segala cara” ini tidak  akan menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Menjadi kandidat  pemimpin adalah soal konduite dan memberi teladan.

Seorang caleg diyakini akan bertindak ideal setelah terpilih jika caleg yang dimaksud terlebih dulu ”mencontohkan” sikap ideal saat berkampanye. Sikap dan perilaku politik saat berkampanye adalah janji tanpa kata-kata seorang caleg kelak saat terpilih.

Pembenaran kedua, politik uang sering kali dibenarkan karena semua orang melakukannya. Bahkan, para “caleg pintar” yang bergelar “profesor dan doktor” juga membagi-bagikan uang. Visi, misi, dan juga kepandaian dianggap tidak cukup.

Uang tetap perlu ada untuk membuat orang semakin yakin dengan kandidat yang memang sudah dari sananya cerdas. Argumen ini mudah dipatahkan dengan tiga cara berikut ini.

Pertama, seperti kurang lebih yang dikatan Ranggawarsita beberapa abad lalu: zaman ini jaman edan. Siapa yang tidak ikut ngedan bakalan tidak kebagian. Maksudnya, orang sering salah kaprah ikut-ikutan melakukan kesalahan karena kesalahan itu telah menjadi “aturan main” yang—sekalipun salah—dianggap bisa diterima.

Orang lalu khawatir jika tidak ikut melakukan kesalahan yang sama bakal tidak kebagian apa-apa. Artinya, ikut-ikutan melakukan politik uang adalah sikap politik yang berorientasi kemenangan belaka dan tidak memedulikan moralitas dan etika.

Argumen di atas tak lain dari ajakan ramai-ramai berbuat salah tanpa sedikit pun upaya untuk mengubah keadaan yang buruk. Kedua, “menyogok” pemilih dengan uang berapa pun adalah kesalahan yang tidak akan pernah benar dengan sendirinya hanya karena dilakukan oleh mayoritas.

Memikat Hati

Kesalahan bukan soal berapa jumlah orang yang melakukannya dan apa derajat dan status sosial pelakunya. Kesalahan adalah soal melanggar aturan, norma, dan UU yang berlaku.

Orang pintar seperti profesor dan doktor harus dihukum lebih berat karena kepintaran yang bisa menuntun mengetahui mana perbuatan yang bermoral, legal, dan mana yang tidak malah tidak digunakan.

Ketiga, uang digunakan karena tak tersedia sumber daya kepandaian dan kecerdasan. Maksudnya, jika seorang caleg cukup cerdas dan pandai menyampaikan visi dan misinya atau menjanjikan program politik yang masuk akal dan bisa dipercaya, uang tidak akan diperlukan.

Sebaliknya, ketika uang diandalkan maka caleg tidak cukup pantas disebut sebagai kandidat yang cerdas dan intelektual. Atau, setidaknya caleg semacam ini tidak percaya dengan intelektualitasnya sendiri, sehingga masih memerlukan uang untuk memikat hati para pemilih.

Pembenaran ketiga, banyak anggota tim sukses yang membenarkan tindakan memberikan uang sebagai pengganti ongkos yang perlu dikeluarkan kepada calon pemilih untuk sekedar melangkahkan kaki ke TPS. Bahkan tindakan seperti ini dinilai tidak masuk kategori politik uang.

Sebab, seorang caleg justru dianggap bertindak budiman dengan menyediakan semacam uang pengganti kepada para konstituen yang harus mengeluarkan atau merelakan biaya tertentu untuk memberikan suara.

Sekilas argumen yang satu ini bisa diterima. Banyak pemilih yang hidupnya tergantung pada aktivitas yang sifatnya harian, yang tentu terganggu jika harus ke TPS. Tapi, yang dilupakan adalah aktivitas memilih adalah hak sekaligus kewajiban yang manfaat terbesarnya akan dinikmati oleh pemilih itu sendiri.

Mengorbankan sesuatu, termasuk aktivitas sehari-hari yang bisa mendatangkan penghasilan, adalah sesuatu yang memang perlu ditempuh jika seseorang menginginkan hasil yang baik.

Jika ada seorang pemilih memutuskan tidak ke TPS, pemilih seperti ini berarti tidak pernah punya niat untuk mengorbankan sesuatu dari dirinya, untuk mencapai hasil bersama yang lebih besar (negara yang sehat) yang juga akan dinikmatinya.

Pemilih jenis ini, jika diberi uang sekali pun, tidak akan pernah memilih dengan niat jelas dan benar, karena sejak awal tidak memiliki keinginan untuk “berpolitik“ yang baik. Politik uang menyuburkan perilaku politik masyarakat yang salah kaprah.

Pembenaran keempat, memberi hadiah dalam bentuk uang maupun barang dan program pembangunan fisik adalah “budaya orang timur” yang tidak ada kaitannya dengan sogok menyogok.

Jika seorang caleg setelah kampanye yang menghadirkan konstituen tidak memberikan hadiah, tindakan tersebut dinilai sebagai ketidakpantasan dari segi adat istiadat atau bahkan ketidaksopanan yang sulit diterima.

Argumen ini tampak benar dengan sendirinya. Sebab, memberi hadiah adalah kebiasaan turun-temurun, misalnya di masyarakat jawa.

Tapi, pertanyaannya, apakah seorang caleg yang membagikan hadiah dalam jumlah yang banyak akan tetap melakukan hal yang sama saat tidak ada kampanye?

Apakah seorang caleg atau kandidat kepala daerah dan kepala negara akan selalu melakukan berbagai kunjungan dengan membawa berbagai sumbangan/bantuan (membelikan seragam PKK, kerudung, sembako, pompa air, dan lain-lain) jika tidak ada kepentingan memenangi pemilihan?

Artinya, kebiasaan memberi hadiah mungkin menjadi adat istiadat, tapi mengatakan para kandidat yang akan bertarung dalam pemilu membagi-bagikan uang dan hadiah dalam rangka melaksanakan tradisi adalah upaya menutup-nutupi politik uang dengan alasan budaya.

Dan akhirnya, barangkali bentuk politik uang kontemporer  yang paling tidak kasatmata adalah kecenderungan para caleg menjajakan ”program politik” dalam bentuk sumbangan fisik dan santunan kesejahteraan.

Saat ini banyak masyarakat yang melihat masa kampanye pemilu sebagai saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Para caleg yang sedang berkampanye dipandang sebagai calon pemimpin yang baru bisa dinilai andal dan kredibel jika mampu secara instan dan cepat mengatasi beberapa persoalan.

Persoalan-persoalan itu seperti memperbaiki jalan rusak, membangun gapura atau membayarkan SPP anak sekolah dari keluarga miskin, bahkan tanpa harus menunggu para caleg tersebut terpilih sebagai anggota parlemen.

Sepintas kecenderungan ini bukan politik uang dan kewajaran yang bisa dibenarkan, terutama karena dibahasakan sebagai kepentingan umum. Masyarakat mungkin kesulitan mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan infrastruktur fisik dan layanan kesejahteraan yang sudah sepantasnya segera diatasi oleh para caleg yang akan menjadi wakil mereka.

Bersifat Kolektif

Apalagi jika masalah-masalah tersebut bersifat kolektif dan tidak berkaitan langsung dengan keuntungan orang per orang secara pribadi. Tapi, jika diperhatikan lebih saksama, kebiasaan meminta bantuan langsung kepada para caleg di masa kampanye merupakan kebiasaan yang membodohkan dan berpotensi mengalihkan fungsi DPR secara sistematis.

Analisisnya, pertama, bukan tugas para caleg atau anggota legislatif yang masih menjabat untuk mengatasi persoalan pembangunan infrastruktur fisik dan layanan kesejahteraan dalam wujud langsung seperti itu.

Urusan tersebut merupakan porsi eksekutif dan birokrasi yang membantunya. Masyarakat seharusnya menuntut eksekutif atau pemerintah dan birokrasinya untuk bekerja lebih baik.

Anggota legislatif (DPR/DPRD/DPD) berfungsi menyuarakan kepentingan (kolektif) masyarakat dan menekan sekaligus mengawasi pemerintah agar merespons.

Lebih penting lagi, tugas anggota DPR bukanlah membangun fisik dan layanan kesejahteraan (secara langsung), tetapi membangun dan menyediakan kerangka politik legal, regulasi, dan kebijakan yang memungkinkan pemerintah di berbagai tingkatan administrasi bisa menjalankan tugasnya.

Bantuan fisik dan layanan kesejahteraan sama sekali bukan program politik. Program politik adalah rancangan regulasi dan kebijakan yang seharusnya ditawarkan seorang caleg untuk mengatasi persoalan-persoalan di level mikro seperti perbaikan jalan, mahalnya ongkos kesehatan, dan sebagainya.

Kedua, sering kali setelah memberikan bantuan pembangunan fisik, para caleg merasa telah melakukan kewajiban terhadap konstituen. Fungsi penting menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat, setelah seorang caleg terpilih, menjadi tidak relevan karena sang caleg merasa sudah melakukan sesuatu.

Akibatnya, kegiatan caleg yang terpilih untuk lima tahun yang akan datang menjadi tidak jelas, tanpa orientasi, dan tanpa basis representasi yang jelas. Memberi bantuan tunai/pembangunan fisik (atas nama tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif) karenanya sangat merusak mekanisme representasi.

Artinya, jika melihat kedua hal yang diuraikan di atas, bantuan yang disediakan para caleg bagi pembangunan fisik dan layanan kesejahteraan hakikatnya semata untuk menarik hati para calon pemilih.

Para caleg, dengan kata lain, sedang menggunakan bantuan-bantuan tersebut sekalipun dibungkus istilah program politik, untuk ”membeli” suara pemilih. Jelas, di balik bantuan pembangunan fisik dan layanan kesejahteraan ini ada jumlah uang tertentu yang bisa dimaknai sebagai politik uang dalam bentuk yang begitu canggih dan tidak mudah dikenali.

Politik uang dewasa ini bukan saja tampil dalam berbagai bentuk, tapi juga selalu mengalami pembenaran dengan berbagai cara. Salah satu tugas penting memberantas politik uang adalah mementahkan semua argumen yang membuat pelanggaran besar ini tampil sebagai sebuah kewajaran yang bisa dibenarkan.

Politik uang harus dilawan dengan menanggalkan semua muslihat dan manipulasi kata-kata yang membungkusnya. Agar harapan demokrasi sehat yang melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas (secara intelektual dan moral) segera terwujud dan generasi penerus terwarisi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat.

Sumber: solopos.com

Dina Hidayana adalah Pengurus DPP Partai Golkar; Caleg DPR-RI 2014 Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali; www.dinahidayana.com

Pemaknaan Kampanye: Ironi Sebuah Aturan

Oleh : Dina Hidayana
Anggota DPP Partai GOLKAR


Dalam setiap perhelatan menjelang pemilu, peraturan tentang pelaksanaan kampanye selalu menjadi isu menarik. Sementara penyelenggara pemilu selalu bersikap tegas atau setidaknya menunjukkan imej yang demikian, pelanggaran terhadap aturan kampanye hampir selalu terjadi. Karena pelanggaran-pelanggaran selalu ada, sering kali tanpa kemampuan yang memadai dari sisi penyelenggara untuk mengambil tindakan, aturan kampanye cenderung kehilangan legitimasi dan membuat peserta pemilu yang tidak melanggar kelihatan lugu secara politik. Mengapa kecenderungan ini bisa terjadi?

Antara kampanye politik & kampanye pemilu

Pertama, aturan pelarangan kampanye itu sendiri adalah sesuatu yang bermasalah. Seringkali aturan ini dibuat tanpa mengindahkan perbedaan mendasar antara kampanye politik dan kampanye pemilu. Pengabaian ini menimbulkan masalah karena kampanye politik dan kampanye pemilu memiliki makna, fungsi dan posisi yang berbeda dalam kehidupan politik suatu masyarakat. Secara garis besar kampanye adalah aktifitas mempromosikan partai, kandidat atau kebijakan tertentu untuk memperoleh dukungan masyarakat luas.

Kampanye politik, berbeda dengan kampanye pemilu, umumnya bersifat jangka panjang dan terus menerus dan hampir mustahil dibatasi. Karena kampanye ini bertujuan membangun citra politik yang spesifik tentang partai atau kandidat dalam konteks membentuk dan membina dukungan dan basis politik di tengah masyarakat yang bersifat bertahan lama dan tidak hanya dalam rangka pemilu. Kampanye jenis ini selalu dilakukan dengan cara yang lebih interaktif dan bermaksud mencari pemahaman bersama dalam rangka menghadapi dan mengatasi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Produk utama kampanye politik bukan jumlah suara, tapi pengungkapan masalah bersama, penyusunan agenda publik dan perumusan jalan keluar.

Semua proses ini di satu sisi merupakan hasil dialog dan hubungan yang cenderung setara antara partai atau kandidat dengan masyarakat. Di sisi lain merupakan upaya partai atau kandidat mengimplementasikan ideologi dan nilai-nilai yang dijunjung partai atau kandidat ke dalam masalah-masalah riil yang dihadapi masyarakat. Artinya, kampanye politik adalah aktivitas sangat penting saat partai atau kandidat menjalankan fungsi-fungsi politik paling mendasar seperti: pendidikan politik, artikulasi kepentingan dan rekrutmen politik. Kampanye ini jelas tidak boleh dilarang dan justru harus digalakkan agar partai atau kandidat benar-benar bekerja sebagai layaknya sebuah partai atau seorang kandidat pemimpin yang tidak hanya baru aktif saat menjelang pemilu.

Sebaliknya kampanye pemilu, dari namanya saja, bisa diketahui bersifat jangka pendek. Tujuannya hanya untuk memobilisasi dukungan dan menggiring pemilih ke bilik suara. Kampanye cenderung bersifat satu arah dengan memberi tekanan yang sangat besar pada harapan dan janji jika memenangkan pemilu. Produk utama kampanye ini adalah janji-janji politik di satu sisi dan dukungan di bilik-bilik suara di sisi lainnya. Hubungan antara partai atau kandidat dalam konteks ini karenanya tidak bersifat permanen, cenderung pragmatik dan sangat tergantung pada program konkrit dalam bentuk aktivitas fisik yang diberikan saat kampanye dan tidak permanen.

Berbeda dengan kampanye politik, kampanye pemilu tidak bisa dilakukan tanpa batas. Karena tujuannya yang sangat spesifik untuk memperoleh dukungan di bilik suara, kampanye jenis ini memang sejak awal dimaksudkan hanya untuk aktivitas menjelang pemilu. Persoalannya seringkali pengaturan atau pelarangan kampanye dalam waktu tertentu ini tidak disadari perbedaannya oleh penyelenggara maupun peserta. Akibatnya pembatasan yang jelas lebih tepat diterapkan untuk kampanye pemilu juga menyebabkan kampanye politik yang justru harus dilakukan terus menerus ikut-ikutan dilarang. Dalam hal ini apa yang dianggap sebagai pelanggaran dalam berkampanye bisa jadi bukan pelanggaran jika apa yang sedang dilakukan partai atau kandidat adalah kampanye politik. Kedua, sekalipun bisa disepakati bahwa kampanye pemilu perlu dibatasi, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan lebih dahulu sebelum batas dan jangka waktu kampanye ditentukan.

Pentingnya aspek dialogis ketimbang janji politik

Seringkali aturan semacam ini dibuat berdasarkan kecurigaan bahwa partai atau kandidat cenderung melakukan kecurangan yang luas dikenal dengan istilah “mencuri start”. Tapi pada dasarnya, seperti yang akan dibahas di bawah ini, aturan yang sama mengabaikan faktor-faktor seperti pentingnya tekanan pada aspek dialogis ketimbang janji-janji politik dan starting point para kandidat yang berbeda-beda. Pertama-tama aturan pembatasan kampanye pemilu perlu memperhatikan pentingnya aspek dialog dan hubungan yang cenderung interatif antara partai atau kandidat dengan para calon pemilih. Tekanan pada arti penting dialog membuat kampanye pemilu mustinya mendapat alokasi waktu yang lebih longgar.

Karena proses dialog dan upaya membangun saling pengertian antara partai atau kandidat dan pemilih sulit dibayangkan bisa dilakukan dalam hitungan tiga atau empat bulan. Sebaliknya jika masa kampanye dibuat sangat terbatas dengan berbagai aturan yang juga sifatnya membatasi partai atau kandidat, maka sudah bisa di duga banyak hal negatif bisa terjadi. Bisa dibayangkan kampanye yang serba terbatas ini akan sulit mengedepankan dialog. Jumlah pemilih yang banyak dan cakupan dapil yang luas akan semakin mempersulit proses dialog. Kampanye kemudian bisa menjadi sangat pragmatis; berisi janji-janji dan harapan yang seringkali sangat tidak mendidik; dan, sudah tentu yang paling parah dari semua ini adalah penggunaan hadiah dalam bentuk uang tunai ataupun bantuan barang dan pembangunan fisik sebagai satu-satunya cara yang paling masuk akal untuk memobilisasi dukungan.

Artinya, jika tidak berhati-hati, aturan pembatasan kampanye justru berpotensi besar membuat kampanye pemilu menjadi tidak bermutu dan terperangkap dalam politik uang yang justru ingin diperangi. Disini apa yang dikenal sebagai pelanggaran kampanye pemilu seringkali tidak lain dari upaya partai atau kandidat tertentu untuk membangun dukungan melalui proses-proses yang lebih cerdas seperti dialog dan membangun pemahaman bersama. Upaya seperti ini mudah menjadi pelanggaran karena perlu dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama dari masa kampanye yang dibolehkan. Tapi sesungguhnya model kampanye seperti ini yang perlu diapresiasi karena berpotensi meminimalisir politik uang. Selain pentingnya memperhatikan aspek dialogis, pembuatan aturan kampanye juga perlu mempertimbangkan dan bersikap adil terhadap posisi partai atau kandidat.

Bagi partai atau kandidat yang sedang berkuasa, batas waktu kampanye bisa jadi tidak menjadi masalah sama sekali. Pertama, partai atau kandidat tersebut sudah dikenal luas masyarakat karena posisinya sebagai petahana. Kedua, banyak sekali program pemerintah yang dibiayai oleh negara juga bisa dengan mudahnya di klaim sebagai program partai atau kandidat petahana sehingga menjadi semacam kampanye terselubung. Ketiga, partai atau kandidat petahana juga selalu memiliki basis sumber daya yang lebih memadai untuk melakukan kampanye pemilu dalam waktu singkat yang umumnya memerlukan biaya super besar.

Sejumlah kerugian pembatasan pemilu

Sebaliknya partai atau kandidat yang bukan petahana memerlukan waktu yang lebih lama untuk memobilisasi dukungan. Pertama, sekedar untuk memperkenalkan diri saja kepada calon pemilih dan membuat calon pemilih tidak curiga dan cenderung enggan dengan orang baru memerlukan waktu yang panjang dan bahkan tidak bisa dengan menggunakan uang sebesar apapun. Kedua, partai dan kandidat yang bukan petahana dalam posisi yang kurang menyenangkan karena akan cenderung memulai kampanye dengan bersikap kritis terhadap petahana. Seringkali sikap kritis ini bisa menjadi bumerang jika mengingat kecenderungan masyarakat yang masih alergi dengan kritik. Sekalipun kritik tersebut mengungkap hal yang benar, seperti mengingatkan kembali bahwa program-program pembangunan petahan bukan milik pribadinya.

Ketiga, bisa dibayangkan dengan semua situasi seperti ini, partai dan kandidat yang bukan petahan akan selalu memerlukan sumber daya yang sangat besar bahkan hanya untuk bersaing secara adil. Disini pelanggaran kampanye bisa terjadi karena partai atau kandidat yang bukan petahana pada dasarnya memerlukan waktu yang lebih panjang. Aturan pembatasan kampanye karenanya cenderung berpihak pada petahana. Implikasi yang lebih buruk dari ini adalah dalam struktur internal partai, pembatasan masa kampanye bisa menimbulkan hubungan yang kurang sehat antara kandidat dari partai yang sama. Kecurigaan yang besar mudah dialamatkan ke petahana. Sedangkan antara sesama kandidat yang lain, waktu kampanye yang terlalu mepet mudah melahirkan persaingan yang tidak sehat dengan menggunakan cara apa saja.

Sekali lagi, uraian singkat ini ingin menegaskan bahwa ada masalah serius dalam cara mengatur kampanye pemilu. Aturan yang ada justru bisa menjadi sebuah ironi yang sangat besar jika aturan tersebut gagal memperhatikan beberapa implikasi negatif yang ditimbulkannya. Jika implikasi-implikasi ini tidak diindahkan, dikhawatirkan cara mengatur kampanye justru bisa mendorong praktek-praktek yang ingin dihindari seperti politik uang dan diuntungkannya partai atau kandidat yang sedang berkuasa (incumbent/petahana). Dalam jangka panjang bisa dipastikan hal tersebut akan memperparah apatisme masyarakat terhadap hiruk pikuk politik dan sudah tentu semakin menjauhkan partai atau politisi ‘dalam peran dan fungsi sesungguhnya.’

Sumber : http://www.gatra.com

Pidato Politik HUT ke-49 Partai Golkar


Dibacakan pada Acara Peringatan HUT ke-49 Partai Golkar, di Kantor DPP Partai Golkar,

Jakarta, 20 Oktober 2013

 

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera buat kita semua

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannyalah kita dapat bersama-sama menghadiri Peringatan HUT Partai Golkar ke-49 ini dalam keadaan sehat wal afiat. Pada ulang tahunnya yang ke-49 ini, kita semua bersyukur bahwa Partai Golkar sebagai kekuatan pembangunan tetap dicintai rakyat dan masih diberikan kesempatan oleh rakyat sebagai partai politik besar dengan basis dukungan suara yang merata di seluruh Indonesia.

Partai Golkar sebagai partai yang terbuka, bagaimanapun merupakan representasi dari kebesaran dan kemajemukan bangsa Indonesia. Karenanya, Partai Golkar senantiasa berterima kasih kepada segenap rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan dan kepercayaannya kepada Partai Golkar.

Peringatan HUT Partai Golkar ke-49 ini memiliki makna yang strategis, karena selain usianya yang sudah mendekati setengah abad, juga karena peringatan HUT Partai Golkar ini dilaksanakan pada saat perjalanan reformasi bangsa ini, masih belum menunjukkan hasil yang maksimal, masih berlangsung dalam proses bongkar pasang, sehingga perlu segera langkah-langkah penataan secara mendasar. Selain itu, juga strategis karena merupakan peringatan HUT Partai Golkar  terakhir menjelang momentum politik nasional yakni Pemilu 2014.

Sudah menjadi komitmen dan tekad kita bersama bahwa, pada Pemilu 2014, kita semua akan bersungguh-sungguh, bekerja keras, bahu-membahu dan bersama-sama untuk memenangkan Partai Golkar. Dalam kesempatan ini, saya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar menanyakan kesanggupan kita semua untuk memenangkan Partai Golkar yang kita cintai ini pada Pemilu 2014 : Apakah saudara-saudara siap memenangkan Partai Golkar?  Terimakasih!

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Pada kesempatan yang baik ini, di tengah memperingati usia Partai Golkar yang ke-49, saya ingin kembali menegaskan bahwa kita tidak hanya berupaya untuk memenangkan Pemilu dan Pilpres 2014, tetapi juga lebih dari itu dengan kemenangan tersebut, kita ingin menegaskan komitmen kita untuk mengembalikan hakikat politik sebagai sarana untuk memperjuangkan ideologi dan cita-cita mulia.

Dengan demikian, berpolitik merupakan upaya yang mulia untuk mewujudkan cita-cita politik, untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan bersama dan kesejahteraan rakyat. Dengan memahami hakikat politik sedemikian, maka Partai Golkar mempelopori tradisi politik yang jauh dari pendekatan pragmatis-transaksional. Partai Golkar mengembangkan suatu tradisi politik yang produktif didasari oleh pemahaman yang benar, bahwa berpolitik adalah panggilan dan perjuangan untuk mewujudkan ideologi dan cita-cita politik.10379332894_a7a2fd44f7_o

Kita juga ingin merubah tradisi politik yang diwarnai oleh intrik, politiking, bahkan fitnah-fitnah politik menjadi tradisi persaingan kualitatif, yang bertumpu pada ide dan gagasan sebagai instrumen politik. Kita ingin mengembangkan tradisi politik yang memperkuat kualitas demokrasi. Itu semua kita lakukan dalam kerangka Partai Golkar sebagai the party of ideas. Karena itulah, Partai Golkar secara sungguh-sungguh menggagas konsep Visi Indonesia 2045, sebagai blue print Partai Golkar dalam merespons dan menjawab tantangan bangsa ke depan. Karenanya, kemenangan Partai Golkar adalah penting untuk memastikan bahwa pembangunan akan terus berjalan dan rakyat semakin sejahtera.

Terkait dengan itulah, saya perlu menegaskan kembali bahwa kita berjuang untuk memenangkan pemilu, tidak semata-mata untuk mengejar kekuasan demi kekuasaan, posisi, atau jabatan itu sendiri. Bagi Partai Golkar kekuasaan adalah sasaran antara, dan bukan tujuan utama. Partai Golkar adalah partai karya dan kekaryaan. Kekuasaan kita perlukan untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, untuk memberikan karya dan kemajuan yang konkret dan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kita telah bertekad untuk memberikan pendidikan yang lebih maju bagi anak-anak Indonesia, membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, rumah sakit, irigasi dan masih banyak lagi. Semua itu akan kita lakukan sambil memperkuat rumah kita bersama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dilandasi oleh Pancasila, UUD 1945, serta prinsip mulia bhineka tunggal ika.

Itulah tujuan besar kita. Itulah raison d’etre dari kerja keras kita membesarkan Partai Golkar. Partai Golkar harus menjadi tulang punggung Indonesia. Partai Golkar harus menjadi pelabuhan di hati rakyat, tempat mereka menyandarkan harapan dan cita-cita akan kehidupan yang lebih baik.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Setiap memperingati HUT Partai Golkar, maka kita kembali merenungkan pesan sejarah, bahwa kehadiran Partai Golkar, tepatnya pada 20 Oktober 1964 dengan berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) adalah untuk menegaskan komitmennya dalam menjaga dan mempertahankan ideologi Pancasila, dari rong-rongan kekuatan-kekuatan politik yang hendak menggantikannya dengan ideologi lain, terutama Komunisme.

Kehadiran Golkar juga untuk menepis mengemukanya konflik dan pertikaian politik berbasis ideologi aliran yang berlarut-larut dan menghadirkan instabilitas politik, serta memudarkan konsentrasi membangun bangsa. Di tengah-tengah situasi seperti itulah Golkar hadir sebagai kekuatan pembaharu yang mengedepankan doktrin dan gerakan karya kekaryaan sebagai kekuatan pembangunan.

Sebagai kekuatan pembaharuan dan pembangunan, Golkar telah menorehkan kontribusinya dalam sejarah pembangunan bangsa. Pada usianya yang ke-49 ini Partai Golkar juga tetap tampil sebagai kekuatan pembangunan yang mengedepankan doktrin dan gerakan karya kekaryan, yang senantiasa memperjuangkan aspirasi rakyat selaras dengan motto Suara Golkar, Suara Rakyat!

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Kita telah melakukan langkah-langkah penting dalam konsolidasi internal partai. Kita bersyukur bahwa soliditas Partai Golkar tetap terjaga. Saya melihat bahwa gairah segenap kader dan para caleg Partai Golkar demikian tinggi untuk memenangkan Partai Golkar. Saya yakin, kalau segenap pengurus, kader dan keluarga besar Partai Golkar kompak dan solid, maka apa yang dicatat oleh lembaga-lembaga polling bahwa Partai Golkar adalah pertai pemenang Pemilu 2014 akan menjadi kenyataan.

Pada pidato politik saya menyambut HUT Partai Golkar ke-46 dan 47 yang lalu dengan bangga saya mengatakan bahwa padi sudah mulai menguning, dan pada Peringatan HUT Partai Golkar ke-48, padi betul-betul sudah mulai menguning hingga ke pelosok-pelosok desa. Maka pada peringatan HUT Partai Golkar ke-49, kita harus jaga semua itu, dan kita tengah bersiap-siap untuk penen tahun depan, pada Pemilu 2014, yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke 50. Pada saat itu, padi akan menjadi beras, dan manfaatnya akan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian sebagai pengurus dan kader-kader militan Partai Golkar, telah menanam benih padi yang terus tumbuh menguning. Maka, mari kita rawat dan jaga semua itu.

Para kader dan pimpinan di daerah, serta para pengurus DPP di pusat, telah semakin menyatukan langkah, membulatkan tekad, bekerja lebih keras, untuk memungkinkan langkah-langkah kita dalam merebut dukungan rakyat dan mempersiapkan diri dengan lebih baik menuju gelanggang utama Pemilu 2014. Apakah saudara-saudara sekalian siap memenangkan Partai Golkar?  Terima kasih.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Selain masalah internal, kita juga harus terus memperhatikan perkembangan di tingkat kebijakan dan pemerintahan,  di pusat dan di daerah, serta lebih jauh lagi, kita harus terus membaca denyut nadi perkembangan side affects valium kontemporer dalam masyarakat kita. Bahkan juga, kita harus terus mencermati perkembangan global yang dapat berdampak pada dinamika kehidupan bangsa kita.

Dalam mencermati dinamika kehidupan bangsa, kita dihadapkan pada banyak isu penting. Yang paling menonjol belakangan ini adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kita semua tentu sangat prihatin menyusul peristiwa tangkap tangan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan beberapa oknum politisi serta yang lain oleh KPK. Kita tahu, bahwa setelah kejadian itu banyak sorotan yang diarahkan kepada Partai Golkar.

Pada kesempatan ini, saya tegaskan bahwa, Golkar adalah partai yang senantiasa menjunjung tinggi supremasi hukum, penegakan hukum dan keadilan. Partai Golkar memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih. Oleh karena itu, apabila terdapat kader Partai Golkar yang berurusan dengan KPK dan/atau lembaga penegak hukum lainnya, maka Partai Golkar sepenuhnya mendukung proses hukum dapat dilakukan dengan seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Ini menunjukkan bahwa Partai Golkar memiliki komitmen yang nyata dalam pemberantasan korupsi dalam kerangka supremasi hukum.

Terkait dengan isu “politik dinasti” yang marak belakangan ini, saya tegaskan bahwa Partai Golkar pada hakikatnya adalah partai yang modern dan demokratis. Partai Golkar tentu menghormati dan tidak bisa melarang setiap warga negara untuk dapat berkiprah dalam dunia politik, karena hak politik adalah bagian integral dari hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan “politik dinasti”, kita harus dudukkan permasalahannya secara proporsional, bahwa selama yang disebut sebagai bagian dari politik dinasti itu mampu tampil sebagai pejabat publik yang didukung rakyat dan mampu menjadi pemimpin yang amanah, transparan dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahan, kebijakan-kebijakannya pun bertumpu pada kepentingan publik dan kesejahteraan rakyat, maka kita tidak boleh sertamerta mengutuk apa yang belakangan ini diwacanakan sebagai politik dinasti.

Tetapi, apabila yang terjadi sebaliknya, seorang pejabat publik melakukan korupsi dan manipulasi kebijakan publik, sehingga menjauhkannya dari upaya mensejahterakan rakyat, maka tanpa menghubungkannya dengan politik dinasti pun, yang bersangkutan akan berhadapan dengan hukum. Kita hidup di negara hukum, dan selama penegakan hukum dilakukan secara adil, maka politik dinasti yang kontraproduktif akan terkoreksi dengan sendirinya. Kita setuju dengan konteks etika dan kepatutan, sebagai bagian dari kritik utama fenomena politik dinasti, tetapi bagi Partai Golkar yang paling utama adalah penegakan hukum, karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan orang per orang.

Isu penting lainnya adalah, sebagai tindak lanjut dari penangkapan Ketua MK, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU). Kita menghormati apa yang dilakukan oleh Presiden tersebut sebagai bagian dari hak yang melekat padanya. Namun, Partai Golkar memandang perlu adanya kajian lebih lanjut secara komprehensif-integral yang dilakukan oleh lembaga legislatif, sehingga solusi yang ada secara sungguh-sungguh dapat menyelesaikan akar permasalahan yang sebenarnya, di mana solusi ini merupakan bagian integral dari upaya kita untuk melakukan penataan sistem ketatanegaraan kita, sebagaimana yang juga telah dilakukan oleh Tim Kajian Sistem Ketatanegaraan yang telah dibentuk oleh MPR-RI.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Dalam konteks internasional, kita juga dihadapkan pada banyak isu penting belakangan ini. Yang cukup menonjol adalah, peristiwa politik yang terjadi di Amerika Serikat, dimana Senat dan Kongres mereka telah memutuskan untuk mengakhiri “shutdown” atau penutupan pemerintahan Presiden Barack Obama. Dampak ekonomi dari peristiwa itu, selain krisis ekonomi sebelumnya di Amerika dan Eropa, dapat kita rasakan. Kita bersyukur bahwa pemerintah Amerika Serikat sudah jalan kembali, kendatipun krisis dan kebuntuan politik masih selalu membayangi.

Selain dampak ekonomi, kita juga dapat memetik hikmah dari kasus “shutdown” Pemerintahan Amerika Serikat itu: bahwa dalam berpolitik, dalam memperjuangkan suatu kebijakan, prinsip-prinsip politik harus dipegang teguh. Namun demikian, dalam bergenosiasi politik, kita harus megedepankan konsensus dan semangat untuk mencari jalan keluar, bukan semangat untuk saling menyandera dan membuat jalan buntu. Hikmah ini relevan dengan Partai Golkar yang selama ini dikenal sebagai kekuatan politik yang senantiasa mengedepankan upaya untuk mencapai konsensus dalam dinamika politik bangsa. Itulah hakikat keberadaan Partai Golkar sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Di bidang kerjasama ekonomi global, Indonesia baru saja menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi APEC. Kendatipun kita tidak bisa mencegah globalisasi sebagai suatu kelaziman global, tetapi negara, dalam kerangka negara kesejahteraan atau welfare state, tetap mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk senantiasa mengedepankan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Orientasi pembangunan ekonomi kita, tetap harus bertumpu pada upaya kemandirian ekonomi bangsa. Dalam konteks inilah, keikutsertaan Indonesia dalam organisasi-organisasi regional dan internasional, termasuk APEC, harus betul-betul dimanfaatkan untuk orientasi kemandirian bangsa tersebut, jangan malah sebaliknya. Hal ini merupakan implementasi dari tetap pentingnya nasionalisme dalam era globalisasi, dan karena itu, betapa pentingnya konsep Nasionalisme ini, maka  saya telah tetapkan  sebagai salah satu dari catur sukses pembangunan nasional yang terurai secara rinci dalam buku Visi Indonesia 2045 : Negara Kesejahteraan, yang meliputi : Pertumbuhan, Pemerataan, Stabilitas, dan “Nasionalisme Baru”.

Terkait dengan itulah, kita juga harus menghentikan derasnya arus barang impor yang kelewat batas serta merumuskan peran asing yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita juga melihat masih tersendatnya rencana pembangunan proyek-proyek infrastruktur serta tersendatnya reformasi di sektor energi.

Semua itu harus dihadapi dan dicarikan jalan keluarnya. Potensi ekonomi Indonesia demikian besar. Partai Golkar harus menyerukan bahwa kita tidak boleh terlalu banyak membuang-buang waktu, menunda dan menunda penyelesaian masalah di kemudian hari. Kita harus berani menghadapi masalah, mencari solusi, dan berani bertindak untuk itu. Inilah hakikat kepemimpinan politik bangsa kita ke depan, dimana pemimpin bangsa akan dihadapkan pada banyak persoalan dan dituntut untuk bisa mengambil keputusan yang tepat demi kemandirian bangsa, dan memastikan arah perjalanan bangsa sudah tepat di jalannya (on the right track) guna memastikan terwujudnya cita-cita bangsa.

Tentu masih banyak lagi isu-isu aktual dan mendasar bangsa yang perlu kita sikapi dan tentu terlebih dahulu perlu ada kajian yang mendalam. Untuk itu, saya harapkan hal-hal tersebut dapat menjadi bagian dari pernyataan politik Partai Golkar pada Rapimnas ke-5 yang akan kita adakan pada tanggal 21-23 November yang akan datang.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Sekali lagi, perkenankan saya mengajak kita semua untuk bersyukur atas rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga Partai Golkar masih tetap eksis dan survive, serta siap menghadapi kompetisi politik Pemilu 2014. Marilah kita perkuat barisan, menuju kemenangan Pileg dan Pilpres 2014 yang akan datang !

Demikian, terimakasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Maju terus Partai Golkar!! Maju terus Bangsa Indonesia!!

Partai Golkar menang, bangsa maju, rakyat sejahtera!!


Wabillahitaufiq walhidayah,

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Sumber : http://icalbakrie.com/?p=2021

Menjadi Generasi Muda yang Bermanfaat



Oleh : Agustian Budi Prasetya
(Caleg DPR RI Partai GOLKAR, Dapil Jateng -5)



Bagaimana generasi muda membangun masa depannya agar bermanfaat bagi masyarakat? Salah satu cara bagi generasi muda adalah ”belajar” ngangsu kawruh dari lingkungan sosialnya. Pemikir organisasi seperti Peter Drucker, menaruh perhatian pada peranan belajar, atau learning ini. Hal tersebut dapat didefinisikan atau diartikan sebagai kecenderungan perubahan perilaku akibat  seseorang berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya.

Generasi muda oleh karena itu diharapkan tumbuh dan berperilaku merubah lingkungan terdekatnya, menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh lingkungan, membagi pemahaman kepada pihak-pihak terkait agar permasalahan dapat diurai dan ditanggulangi menuju hal yang lebih baik.

Singkatnya kemajuan masa  depan bangsa dapat diprediksi dari kegiatan sehari hari generasi muda, dalam membantu pihak lain. Berorientasi kepada orang lain merupakan kancah belajar bagi generasi muda mengantisipasi tugas-tugas kemasyarakatan yang akan dijalani kelak. Dalam kancah pembelajaran di berbagai kegiatan generasi muda, dasar utamanya adalah sukarela.

Oleh karena itu generasi muda harus menghindari mind set pragmatis. Misalnya, bekerja pada berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan utamanya bukan untuk bertujuan m e n d a p a t k a n proyek, ngobyek, menjadi calo proyek dan berbagai aktivitas dengan istilah sejenis. Oleh karena itu , simpul- simpul kegiatan sosial kemasyarakatan generasi muda tersebut harus sungguh-sungguh menjadi ajang kegiatan untuk menguji keterpanggilan diri untuk mengabdi kepada orang lain, kepada publik dan bangsa.

Imbalan yang dikejar pada kegiatan sosial kemasyarakatan yang bersifat suka rela, utamanya bukan untuk mendapatkan imbalan finansial, namun untuk imbalan pencapaian idealisme. Kaum muda harus idealis. Istilah–istilah seperti perubahan, kemajuan, inovasi, reformasi,dan sederet istilah sejenis, berangkat dari sebuah idealisme, itu hal terbaik yang dicita- citakan dan bahkan harus ditegakkan.

Bila tujuan ’bekerja’ dalam simpul-simpul kegiatan sosial kemasyarakatan semata-mata pragmatisme mengejar materi, bukan tak mungkin generasi muda kita adalah generasi pembelajar untuk ”mengambil manfaat” dari orang lain, mengambil manfaat habis-habis dari kekayaan alam, mengambil manfaat atas kesulitan orang lain, generasi yang hanya mampu mengambil manfaat sesaat tanpa mampu untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk jangka panjang. Teori pembelajaran diri adalah bahwa kemampuan, kompetensi, keahlian seseorang akan meningkat dengan sendirinya seiring dengan kesediaan jatuh bangun untuk bermanfaat bagi orang lain.

Tak heran tokoh-tokoh muda berhasil memimpin negeri adalah mereka yang jatuh bangun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Rekam jejak aktivitas kebermanfaatan generasi muda bagi masyarakat, oleh karena itu merupakan prediksi wajah ketokohannya di masyarakat kelak. Dalam kondisi menguatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pemimpinnya yang otentik, rekam jejak generasi muda dituntut menjadi relawan kemasyarakatan yang mampu sumrambah, blusukan, ngangsu kawruh di masyarakat sekelilingnya atau di luar arena nyaman kesehariannya.

Dengan demikian rekam jejak aktivitas sehari-hari generasi muda dapat menjadi dasar untuk membayangkan wajah Indonesia yang diidamkan masyarakat dan generasinya kelak.[]

Sumber : joglosemar.co