Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, menegaskan bahwa apa yang dilakukan coast guard China di kawasan Natuna beberapa hari lalu melanggar kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Menurutnya, negari tirai bambu itu tidak menghargai komunikasi baik yang selama ini dibangun.

"Karenanya, saya dukung pemerintah untuk mengambil langkah tegas," kata Meutya saat dihubungi, Selasa, 22 Maret 2016.

Mantan presenter televisi swasta itu menjelaskan bahwa salah satu bentuk penyampaian nota protes Indonesia adalah dengan memanggil duta besar China.

"Ini untuk memastikan apa kita mau tetap bersahabat baik ke depan, atau bagaimana. Sampai hari ini kita juga belum mendengar permintaan maaf dari China," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan nota protes pemerintah terhadap China sangat dimungkinkan, apa lagi Komisi I DPR baru saja meratifikasi perjanjian pertahanan dengan China.

"Prinsipnya ratifikasi membuka keran kerjasama di bidang pertahanan, semisal dialog bersama dalam masalah-masalah strategis, pertukaran informasi pertahanan, kerjasama militer dan lain lain," ujarnya.

Meutya berpendapat, nota protes yang disampaikan Menteri Retno dan Menteri Susi kepada pemerintah China merupakan pesan yang cukup tegas dari pemerintah Indonesia. Jika China tidak mau merespon, lanjutnya, berarti mereka mengarah pada menutup komunikasi yang selama ini terjalin baik.[]

Sumber : VIVA.co.id