Purwokerto – Kepengurusan Partai Golkar di Jawa Tengah baik di DPD I maupun DPD II harus mengakomodasi kader-kader muda dalam jumlah besar, termasuk mulai merangkul calon kader dari kalangan anak-anak muda potensial. Hal itu diungkapkan Ketua DPD Golkar Jateng, Wisnu Suhardono, Senin (18/7) di Purwpkerto, usai menghadiri Musda DPD II Golkar Cilacap.



“Pangsa pasar partai ini ke depan adalah anak-anak muda umur 18-40 tahun, jadi pengurus harus bisa menyesuaikan itu, karena umu 40 tahun ke atas tinggal berapa persen saja. Di Golkar itu ada struktur, kultur dan simpatisan, massa simpatisan yang paling besar dari usia itu, dan ini harus bisa dikonsentrasikan, Makanya SDM Golkar harus bisa menyesuaikan,” katanya.

Untuk menyesuaikan tren politik masa depan, kata Wisnu, pihaknya mendorong kepengurusan di tingkat II kabupaten/kota harus memberi kesempatan banyak kepada kader-kader muda potensial untuk berkiprah secara langsung dalam organisasi partai.

“Kalau pun masih melibatkan kader senior, paling tidak komposisi kepengurusannya harus imbang, bila perlu 50 persen lebih dari kalangan muda. Kalau yang sudah tua secara energi dan pemikiran kan sudah ketinggalan start, makanya agar kaderisasi berjalan baik, yang senior membantu dan memberi kesempatan yang muda untuk menyiapkan diri,” katanya.

Wisnu mencontohkan, untuk kepengurusan di Golkar Banyumas yang baru melaksanakan Musda Sabtu lalu, harus ada revitalisasi kepengurusan dan revitalisasi peneglolaan total. Ini harus dilakukan karena Golkar Banyumas akan dijadikan percontohan di Jateng, karena merupakan tanah kelahirannya.

“Kalau salah-salah wonge dewek, sedulure dewek. Kalau Banyumas sudah bagus baru ke daerah lain. Di beberapa daerah lain kepemimpinan muda sudah bermunculan dan ke depan kader-kader muda ini yang akan meneruskan regenerasi politik,” ujarnya.

Menurutnya, kepemimpinan anak muda dibawah umur 40 tahun di Jateng sudah dimula di beberapa daerah. Seperti di Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Sedangkan ketua DPD II yang masih terpilih dari kelompok kader senior, maka komposisi kepengurusan harus mensyaratkan 50 persen lebih diisi anak muda.

Untuk kasus di Banyumas dan Purbalingga, hasil Musda menempatkan ketua terpilih masih diisi dari kader senior, hal itu, katanya masih bisa toleransi. Namun untuk kepengurusan sudah disepakati dengan DPD I, bakal diisi mayoritas dari kader-kader anak muda.

“Pola komposisi kepengurusan yang banyak mengakomodasi anak-anak muda ini sudah kita terapkan di DPD I, jadi saya berharap ini bisa menular di semua DPD II, karena ini sudah saatnya estatef kepemimpinan politik masuk ke generasi anak muda maksimal 40 tahun,” kata Wisnu.

Sumber : http://berita.suaramerdeka.com