Semarang - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Wisnu Suhardono mengancam tak akan menyetujui Anggota DPR RI Dapil Jateng yang selama ini tidak peduli pada kader di daerah, jika ingin maju lagi pada Pileg 2019 mendatang. Terdapat 11 Anggota DPR RI dari Dapil Jateng.

"Loyalah pada Dapilnya. Saya tahu anda siapa sebelum jadi anggota DPR RI. Saya tahu siapa saja yang tidak peduli Dapilnya. Jangan main-main dengan DPD I (provinsi), jangan main-main dalam Pileg yang akan datang," tegasnya saat melantik pengurus DPD Kabupaten/Kota se-Jateng,

di Merapi Ballroom PRPP Semarang, Jumat (28/10/2016) sore.

Di acara yang dihadiri Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto dan juga beberapa Anggota DPR RI dari Jateng, Wisnu menegaskan, loyalitas kader sangat penting. Lantaran, sebuah partai bisa besar jika kadernya loyal.

Oleh karena itu, ia minta pada kader Golkar, untuk melaporkan ke dirinya jika ada anggota DPR RI yang menolak memberi bantuan ke kader.

"DPD II (Kabupaten/Kota) tidak usah segan-segan melapor ke DPD 1 jika ada DPR RI tidak loyal pada kadernya. Saya siap pasang badan untuk saudara semua. Mumpung ada Ketum (Setya Novanto), sekalian biar dengar. Jangan khawatir, saya sudah kenal Ketum 20 tahun," tegasnya.

Menurutnya, sikapnya tersebut adalah untuk kepentingan partai, terlebih di Jateng Golkar bukan partai pemenang. Bahkan sejak reformasi, Golkar belum pernah menang di Jateng.

"Saya menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan DPD II yang harus saya sampaikan. Lebih baik saya salah dengan DPP dibanding saya salah dengan DPD II," sambung dia.

Menangapi hal itu, Setya Novanto mengungkapkan, keluhan Ketua DPD I Jateng akan menjadi catatan dirinya dan menjadi bahan evaluasi. Sebab saat ini DPP Golkar telah mulai menyiapkan evaluasi untuk Pileg 2019 mendatang. Bahkan Badan Pemilihan Umum dan Badan Saksi akan segera dibentuk.

"Saya sudah dapat laporan siapa saja anggota DPR RI dari Jateng," ujarnya yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI.

Namun demikian, ia juga mengingatkan pada DPD I juga harus melakukan evaluasi terhadap anggota DPRD di provinsi dan kabupaten/kota. Yaitu harus tetap peduli dengan Dapil dan Ketua DPD II masing-masing.

Sumber : TRIBUNJATENG.COM