Jakarta - Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi tuan rumah International Conference of Political Parties (ICAPP) ke-26 yang diselenggarakan mulai hari ini hingga dua hari ke depan. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyebutkan, pertemuan tersebut juga mengundang delegasi dari Afrika, Amerika Latih dan peninjau dari Eropa. Dari pertemuan tersebut, Aburizal menambahkan, akan dicapai suatu tujuan di mana partai-partai politik ini bisa memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dunia.

Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, menegaskan bahwa apa yang dilakukan coast guard China di kawasan Natuna beberapa hari lalu melanggar kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Menurutnya, negari tirai bambu itu tidak menghargai komunikasi baik yang selama ini dibangun.

"Karenanya, saya dukung pemerintah untuk mengambil langkah tegas," kata Meutya saat dihubungi, Selasa, 22 Maret 2016.

Mantan presenter televisi swasta itu menjelaskan bahwa salah satu bentuk penyampaian nota protes Indonesia adalah dengan memanggil duta besar China.

"Ini untuk memastikan apa kita mau tetap bersahabat baik ke depan, atau bagaimana. Sampai hari ini kita juga belum mendengar permintaan maaf dari China," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan nota protes pemerintah terhadap China sangat dimungkinkan, apa lagi Komisi I DPR baru saja meratifikasi perjanjian pertahanan dengan China.

"Prinsipnya ratifikasi membuka keran kerjasama di bidang pertahanan, semisal dialog bersama dalam masalah-masalah strategis, pertukaran informasi pertahanan, kerjasama militer dan lain lain," ujarnya.

Meutya berpendapat, nota protes yang disampaikan Menteri Retno dan Menteri Susi kepada pemerintah China merupakan pesan yang cukup tegas dari pemerintah Indonesia. Jika China tidak mau merespon, lanjutnya, berarti mereka mengarah pada menutup komunikasi yang selama ini terjalin baik.[]

Sumber : VIVA.co.id

Jakarta - Menjelang Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya (Golkar), banyak nama baru yang bermunculan, terutama dari kalangan muda yang nantinya diharapkan mampu membawa perubahan besar bagi partai berlambang pohon beringin ini.

Ketua DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (Ampi) Jawa Tengah, Aminullah Yunus, mengatakan bahwa kehadiran figur-figur itu merupakan harapan baru untuk menata kembali Partai Golkar.

Menurutnya, munas kali ini tidak hanya bermakna rekonsiliasi antara Kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono.

"Tetapi, juga mempunyai makna sebagai proyeksi untuk menata kembali Partai Golkar menjadi bagian penting dalam proses membangun bangsa," ujar Aminullah dalam keterangannya, Jumat (19/2/2016).

Dia berharap ketua umum terpilih mampu mengonsolidasikan kekuatan internal secara maksimal sehingga solid dan kuat sebagaimana yang pernah terjadi.

"Kader partai ini harus mulai fokus menyusun agenda kebangsaan yang memiliki makna dan manfaat besar dalam proses pembangunan bangsa. Dengan demikian, akan mendapat kepercayaan dan simpati rakyat yang kuat di tengah masyarakat," terangnya.

Aminullah berharap Munas Golkar tidak sekadar menampilkan kontestasi pemilihan ketua umum, tetapi juga harus diiringi kontestasi pemikiran untuk menumbuhkan pikiran-pikiran baru yang lebih progresif dan visioner untuk membawa kembali kejayaan Partai Golkar.

"Tantangan demokrasi ke depan jauh lebih kompleks. Di samping perubahan sistem pemilu, dari aspek pemilih masyarakat kita juga semakin kritis. Jadi, partai harus benar-benar mampu menjadi wahana perjuangan aspirasi masyarakat," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah nama bermunculan untuk mencalonkan Ketua Umum Partai Golkar. Di antaranya, Ade Komaruddin, Setya Novanto, Aziz Syamsuddin, Erlangga Hartanto, dan Mahyuddin.[]

Sumber : http://news.okezone.com

Jakarta - Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Aburizal Bakrie, memberikan pidato penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta Convention Center (JCC), Senin 25 Januari 2016. ARB turut memberi sejumlah masukan penting bagi pemerintah maupun penyelenggara negara dalam Rapimnas itu.

Dia menyarankan agar ada perbaikan Undang-Undang terkait Pemilihan Umum. Ia menginginkan perubahan dari sistem proposional terbuka ke proposional tertutup.

"UU Pemilu yang akan dilakukan perbaikan, ada secara khusus dibicarakan usulan Partai Golkar sistem pemilihan umum yang akan datang, dapat diubah dari satu proporsional terbuka ke proporsional tertutup," kata ARB.

Menurut ARB, selama sistem pemilu dilakukan proposional terbuka maka partai politik tidak mempunyai kehormatan untuk menentukan kader-kadernya di lembaga legislatif untuk dipilih rakyat.

"Partai politik adalah pilar penting demokrasi Indonesia. Tapi partai politik saat ini tak punya satu tempat terhormat dalam penentuan calon yang dipilih untuk perwakilan rakyat baik di DPR atau DPRD," ungkap ARB.

Selain itu, Partai Golkar akhirnya memutuskan untuk memberikan dukungan pada pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Dukungan itu akan disahkan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), yang akan digelar beberapa bulan mendatang.[]

Sumber : VIVA.co.id