Jakarta - Penolakan pembiayaan saksi partai politik (parpol) di tempat pemungutan suara (TPS) oleh negara semakin menguat. Bukan hanya dari pemantau pemilu, penolakan juga datang dari kader parpol peserta pemilu, termasuk Partai Golkar.

“Tidak perlu pakai saksi. Kalau saya, lebih baik KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) membuat peraturan agar sisa surat suara yang tidak terpakai di tiap TPS digunting, atau dihanguskan. Golkar kasih solusi tanpa uang,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Leo Nababan di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2014).

Dia menilai, penempatan banyak saksi di TPS tidak serta-merta menjamin surat suara tidak disalahgunakan. Menurutnya, solusi yang paling tepat adalah menggunting surat suara.

“Selama ini kan, pencurian suara di TPS terjadi karena ada kongkalikong petugas pemungutan suara dan parpol menggunakan sisa surat suara,” lanjut Leo.

Soal sikap Partai Golkar terkait usulan itu, Leo tidak menjawab dengan tegas. “Itu rahasia partai Golkar,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membayar saksi parpol yang akan ditempatkan di setiap TPS. Hal itu untuk mengantisipasi kekurangan dana yang kerap dikeluhkan parpol.

“Pemerintah juga mengakomodir anggaran saksi parpol di setiap TPS. Ada 12 saksi parpol. Biayanya bukan dari parpol tapi dari pemerintah. Itu keluhan dari parpol, tidak bisa mendatangkan saksi karena tidak ada anggaran,” ujar Ketua Bawaslu Muhammad di Jakarta, Senin (20/1/2014).

Dia mengatakan, setiap saksi dibayar Rp 100 ribu untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. “Ini dalam rangka memastikan proses pengawasan pemilu,” lanjut Muhammad.

sumber: kompas.com

Jakarta -  Menjelang Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 23–26 Januari, Partai Golkar kian optimis bisa memenangkan Pemilu 2014.

“Tanda-tanda kemenangan ini adalah fakta yang kami temukan di lapangan melalui survei terakhir pada awal Januari di 77 Daerah Pemilihan,” kata Ketua Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) Partai Golkar, Sharif Cicip Sutarjo dalam pesan tertulisnya pada LICOM, Kamis (23/01/2014).

Baca juga: Soal Pemilu serentak, Mahkamah Konstitusi kambing-hitamkan waktu dan Putusan Mahkamah Konstitusi untungkan Golkar, PDIP, dan Demokrat

Sharif Cicip menjelaskan, survei berbasis Dapil memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibanding survei nasional. Selain bisa menangkap aspirasi masyarakat secara lebih dekat, survei Dapil juga bisa mengetahui dinamika politik lokal dan preferensi pemilih di setiap Dapil.

“Dengan jumlah responden mencapai sekitar 32.00 orang, jelas survei per Dapil lebih akurat dibandingkan dengan survei nasional yang biasanya hanya melibatkan 1.200–2.500 responden,” tandasnya.

Sharif Cicip mengungkapkan, tujuan Rakornas Partai Golkar kemudian menjadi lebih jelas sasarannya setelah survei di 77 Dapil tersebut.

“Jelas, kami sudah menangkap suara rakyat. Merasakan betul apa yang menjadi keinginan sebagian besar rakyat Indonesia sekarang. Keinginan rakyat jelas menjadi keinginan Partai Golkar juga. Maka gerak Partai Golkar berderap dengan aspirasi Rakyat,” tegas Cicip.

Sementara itu, Ketua Steering Committee Rakornas Partai Golkar, Firman Subagyo menjelaskan, Rakornas kali ini merupakan persiapan akhir partai di tingkat nasional setelah serangkaian Rapimnas yang dilaksanakan setiap tahun. Rakornas sekarang adalah konsolidasi partai akhir di tingkat nasional.

“Setelah ini kami mempercayakan kepada para Caleg dan Jurkam untuk menindaklanjuti pekerjaan di Dapilnya masing-masing. Bekerja meraih hati rakyat, menyambut kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu yang tinggal 75 hari lagi,” ujar Firman.

Menyangkut kesiapan masa kampanye yang kian mendekat, Firman menyebutkan Partai Golkar sudah menyiapkan seluruh perangkatnya.

“Jauh-jauh hari kami sudah menyusun kode etik Caleg, Juklak dan Juknis untuk para juru kampanye nasional maupun daerah. Sekarang sudah siap, tinggal pelaksanaannya,” terang Firman.

Rakornas Partai Golkar yang akan berlangsung selama 4 hari tersebut memuat banyak agenda, di antaranya yang terpenting adalah pelatihan Juru Kampanye tingkat nasional. Rakornas akan dihadiri oleh lebih dari 1.000 kader Partai Gokar seluruh Indonesia.

“Selain memberikan pembekalan untuk memantapkan langkah-langkah sosialisasi dan mobilisasi, setelah seluruh tahap konsolidasi ini selesai, kita juga sudah menyiapkan strategi kampanye yang efektif,” tandas Firman.[]

Sumber : http://www.lensaindonesia.com

Jakarta - Partai Golkar mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mewajibkan setiap lembaga survei yang ingin berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 untuk mendaftarkan diri sebagai lembaga survei yang diakui oleh KPU.

Peraturan tersebut dilakukan KPU untuk mencegah terjadinya kecurangan dan bias menjelang pemilu 2014. “Setiap hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei yang diakui KPU, tentunya dapat dipercaya, baik oleh Partai Politik sebagai peserta maupun masyarakat sebagai konstituen,” ujar Nurul Arifin Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar di Jakarta, Jumat (17/1/2014).

Menurut Nurul yang juga anggota Komisi II DPR RI, peraturan yang dikeluarkan KPU itu dapat menghindari pengaruh-pengaruh lembaga survei terhadap masyarakat untuk memenangkan parpol atau Capres tertentu. “Langkah KPU tepat, agar tidak mempengaruhi perilaku pemilih.

Nantinya hasil Pemilu itu murni karena keterikatan emosional dengan partai atau calegnya. Bukan karena hasil survei dari lembaga survei yang seringkali tidak bersifat murni juga,” kata dia. Berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 2012 mengenai Pemiliihan Umum, KPU mengeluarkan peraturan mengenai kewajiban pendaftaran bagi tiap lembaga survei yang akan berpartisipasi dalam pemilu 2014.

Sejumlah syarat administrasi telah disampaikan, di antaranya struktur lembaga, sumber pendanaan, wilayah dan metode survei yang jelas. Selain itu, lembaga survei yang terdaftar juga diberikan beberapa aturan, yakni tidak boleh memberikan hasi survei menjelang hari tenang, harus memberikan hasil hitung cepat.(quick count) paling lambat dua jam setelah pengumpulan suara, dan tidak menyertakan KPU sebagai hasil penghitungan cepat. Pelanggaran yang terjadi akan dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 1 tahun 6 bulan. Ada pun pendaftaran ini dibuka KPU hingga 6 April 2014, atau tiga hari menjelang pemilihan calon legislatif

Sumber : partaigolkar.or.id

Jakarta - Partai Golkar akan menikmati suara massa Partai Demokrat yang hengkang pasca penahanan terhadap mantan ketua umumnya, Anas Urbaningrum.

Selain itu, para pendukung Anas di Demokrat, akan memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

"Bagaimanapun, Anas adalah bekas ketua umum. Tentunya dia memiliki pendukung di bekas partainya. Buktinya, setelah Anas mundur dari Demokrat, para pendukungnya bergabung dalam Perhimpunan Pergerakan Indonesia bentukannya," kata pengamat politik LIPI Siti Zuhro, Minggu (12/1).

Pada saatnya nanti, ucap dia, PPI akan berubah menjadi partai politik. Penahanan Anas jelas berpengaruh besar pada perolehan suara Demokrat.

"Bagaimanapun, penahanan Anas seakan melengkapi jumlah politikus partai berlambang bintang itu. Padahal, pemilu sudah di depan mata," ujarnya.

Menurut Zuhro, yang paling banyak memperopleh limpahan suara dalam pileg mendatang adalah Golkar. Kemudian, sebagian lagi akan berpindah ke PDIP.

"Alasan berpindah ke Golkar karena banyak dari pemilih yang awalnya adalah warga Golkar. Sementara, alasan berpindah ke PDIP karena partai itu lebih meyakinkan. Namun kepindahan ke PDIP, akan sangat tergantung pada siapa yang akan dicalonkan," tandasnya.

Zuhro menambahkan, penahanan terhadap Anas jangan sampai dipolitisasi dan merupakan gado-gado politik dan hukum. Bagaimanapun fakta hukum harus dikedepankan daripada sekedar untuk membungkam Anas melalui tangan penegak hukum.

"Ada apa dibalik itu? Saya yakin pasti ada sesuatu. Untuk itu, tidak tertutup kemungkinan akan ada 'halaman' yang akan dibukanya, sampai-sampai Anas harus 'berterima kasih' kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," imbuhnya.[]

Sumber : suaramerdeka.com