Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menetapkan rekapitulasi nasional daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk Pemilu 9 April 2014 sebanyak 186.612.255. Penetapan rekapitulasi DPT secara nasional tersebut dilaksanakan oleh KPU RI melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU, Senin (4/11).

“KPU menetapkan rekapitulasi DPT secara nasional sebanyak 186.612.255 orang dan DPT Luar Negeri sebanyak 2.010.280 orang,” tegas Ketua KPU RI Husni Kamil Manik. Pemilih laki-laki sebanyak 93.439.610 orang dan pemilih perempuan sebanyak 93.172.645 orang.

KPU juga menetapkan 545.778 tempat pemungutan suara (TPS), 81.034 panitia pemungutan suara (PPS), dan 6.980 panitia pemilihan kecamatan (PPK). Untuk PPLN ditetapkan sebanyak 130 dan TPSLN sebanyak 873.

Pleno penetapan rekapitulasi DPT secara nasional dimulai sejak pukul 15.00 WIB dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),  perwakilan partai politik, Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri dan KPU Provinsi se Indonesia. DPT ditetapkan pada pukul 20.25 WIB.

Terhadap 10,4 juta data pemilih yang elemen datanya belum lengkap, KPU bersama Kementerian Dalam Negeri akan  membereskannya dalam waktu 30 hari ke depan sesuai saran dan pendapat dari Bawaslu. “Kami sudah maksimalkan usaha untuk membuktikan bahwa 10,4 juta data itu ada orangnya,” terang Husni.

Ketua Bawaslu Muhammad mendukung KPU melakukan penetapan rekapitulasi DPT dengan tidak mencoret data sebanyak 10,4 juta tersebut. Menurutnya penetapan DPT dengan mengakomodir 10,4 juta data yang elemen datanya belum lengkap merupakan langkah untuk menyelamatkan hak konstitusional setiap warga Negara yang dijamin undang-undang meski elemen data pemilihnya belum lengkap.

“Kami berpandangan agar kita tidak mencoret data 10,4 juta data yang elemen datanya tidak lengkap tersebut. Jangan terburu-buru kita mencurigai data itu tidak ada orangnya. Apalagi teman-teman dari KPU sudah menyatakan secara fisik orangnya ada, hanya saja mereka belum tertib administrasi kependudukannya,” ujar Muhammad merespons pendapat sejumlah parpol yang meminta penetapan DPT di luar angka 10,4 juta tersebut.

Muhammad mengajak semua pihak, terutama partai politik dan pemilih untuk bersama-sama membangun kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu. Menurutnya sudah ada upaya serius dari KPU untuk membereskan data pemilih agar lebih akurat. Hal ini ditandai dengan adanya koordinasi yang baik antara KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay dalam paparan sebelum penetapan rekapitulasi DPT mengatakan upaya pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih telah dilakukan dalam waktu yang cukup panjang. Persoalan nomor induk kependudukan (NIK) yang invalid, berkat kerja sama antara KPU dengan Kementerian Dalam Negeri, satu per satu dapat terurai.

Awalnya data pemilih yang NIK-nya invalid atau terdapat NIK tetapi belum sesuai standar sebanyak 20,3 juta. Setelah disandingkan lagi dengan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), sebanyak 6,4 juta data ditemukan padanannya dalam DP4. Setelah dilakukan penyandingan lanjutan, Kementerian Dalam Negeri bersama KPU berhasil menemukan lagi 2,28 juta data yang sesuai dengan DP4.

“Untuk 10,4 juta yang NIK-nya kosong, kami putuskan untuk mengeceknya lagi ke lapangan. Kami melakukan survei dengan metode sampling, ternyata orangnya ada. Kami kemudian meminta tanda tangan warga tersebut sebagai bukti. Kami juga minta surat keterangan kepala kepala desa atau lurah untuk menunjukkan warga yang ditemui itu merupakan warganya,” terang Hadar.

KPU Kabupaten/Kota kata Hadar juga diminta mengecek lagi semua dokumen daftar pemilih untuk memastikan tidak ada NIK yang tertinggal dan terlupa mencatatnya. Problem elemen data, terutama NIK, kata Hadar muncul karena sejumlah sebab yaitu pemilih tidak memiliki identitas kependudukan karena tinggal di daerah yang jauh dan terpencil sehingga belum terjangkau oleh layanan kependudukan dari pemerintah.

Selain itu terdapat pemilih pemula di pesantren dan para mahasiswa yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP), sementara dokumen kependudukannya masih ada pada orangtuanya. Begitu juga dengan para tahanan yang di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan bermasalah dalam sejumlah elemen datanya karena dokumen kependudukan para tahanan tersebut tidak ada.

“Termasuk penduduk yang bermukim di lingkungan yang ilegal. Meski mereka tak memiliki dokumen kependudukan, tetap kita data karena mereka warga Negara yang dijamin hak konstitusionalnya oleh undang-undang,” terang Hadar.

Perwakilan partai politik yang hadir dalam rapat pleno terbuka tersebut memberikan sejumlah masukan untuk peningkatan akurat DPT secara nasional. Mereka berpandangan bahwa problem administrasi yang terjadi dalam proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih jangan sampai menghilangkan hak konstitusional warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPR pada 9 April 2014.

Partai politik juga menyerahkan sepenuhnya kepada KPU untuk melakukan penetapan rekapitulasi DPT secara nasional. Parpol memahami bahwa penetapan DPT merupakan otoritas penuh KPU.[]

Sumber : http://www.kpu.go.id

Semarang – Daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Legislatif 2014 di Jawa Tengah diprediksi berkurang sekitar 63.000 orang. Jumlah tersebut masih bisa bertambah karena tiga daerah (Cilacap, Purworejo dan Banyumas) sampai dengan pukul 19.00 WIB kemarin belum mengirimkan data pemilih hasil perbaikan.

DPT yang ditunda ditetapkan pada 20 Oktober lalu sebanyak 27.280.121. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Joko Purnomo menyampaikan, terjadinya pengurangan ini dikarenakan banyak pemilih ganda yang ada di kabupaten/kota. Dia mencontohkan, ada seseorang sebelumnya tercantum di kabupaten A dan B. Setelah dilakukan verifikasi, maka dipastikan ada pengurangan pemilih di salah satu daerah itu.

”Kita tetapkan sesuai dengan alamat asli orang tersebut,” kata Joko Purnomo. KPU kabupaten/kota, lanjut dia, juga sudah melakukan perbaikan data pemilih yang tidak valid. Sistem informasi data pemilih (Sisdarlih) terkadang membaca identitas pemilih ini keliru. Misalnya, tanggal dan lahir seseorang yang sebenarnya sudah benar, ini dibaca keliru sehingga tanggal lahir dan bulan ini dibaca terbalik yang mengakibatkan invalid. ”Portal Sisdarlih di KPU pusat akan ditutup pukul 00.00.

Kami hanya tinggal menunggu hasil dari rapat pleno DPT Kota Salatiga, dan besok (hari ini) kami lakukan rapat pleno DPT,” jelasnya. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah Teguh Purnomo mengatakan, dari hasil monitoring Panwaslu di kabupaten/kota, masih ada ribuan permasalahan DPT jilid 2 yang belum ditindaklanjuti oleh KPU. Atas dasar itu, dia memprediksi penetapan DPT jilid 3 ini masih berpotensi terjadi permasalahan. ”Besok akan kami tanyakan kenapa belum ditindaklanjuti,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng Ahmadi menegaskan, DPT harus benar-benar akurat. ”Jangan sampai ada orang yang memiliki hak memilih tidak masuk. Sementara satu sisi ada orang tidak bisa memilih malah masuk,” katanya. Sementara itu, fungsionaris DPD Partai Golkar Jateng Rif’an mengingatkan, KPUD benar-benar teliti dalam menetapkan DPT. Dia berharap KPUD berkoordinasi dengan Bawaslu agar tidak muncul perbedaaan setelah penetapan.

”Jangan sampai pula ada calon pemilih yang sudah memenuhi syarat tidak masuk DPT. Atau malah ada orang yang sudah meninggal malah masuk DPT,” tegas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jateng ini. Ketua DPD Hanura Jateng Djoko Besariman mengatakan, perwakilan partai hari ini akan menghadiri rapat pleno KPU terkait penetapan DPT. ”Nanti akan kami lihat, apakah data ini ada perubahan mencolok atau tidak,” ungkapmua tadi malam.[]

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/341540

Solo - Untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar dengan memenangi Pemilu 2014 mendatang, tugas yang tidak enteng kini berada di pundak para calon anggota legislatif (caleg) yang diusung partai berlambang pohon beringin ini. Mereka dituntut bisa merangkul seluruh elemen masyarakat dengan menggelar program-program nyata.

"Bukan itu saja. Semua caleg Partai Golkar, harus bisa tampil di depan khususnya dalam membela orang-orang miskin dan tertindas," kata Bendahara Pemenangan Pemilu Jawa II DPP Partai Golkar Arianti Dewi, ketika menyantuni sekitar 600 janda tua dan anak yatim piatu di nDalem Bhayangkara, Solo, Jateng, kemarin.

Arianti Dewi yang juga caleg DPR Partai Golkar dari daerah pemilihan (dapil) Jateng V yang mencakup Surakarta, Boyolali, Klaten dan Sukoharjo tersebut, menggelar tasyakuran genap 41 tahun usianya, dengan berbagi kasih bersama para janda tua dan anak-anak yatim piatu. Yang menarik, hadir dalam acara tersebut adik kandung almarhum Gus Dur, Lily Wahid.

Dalam kesempatan itu, politisi muda Partai Golkar asli kelahiran Surakarta ini, juga menyerahkan bea siswa kepada 41 anak dari keluarga kurang mampu. Bea siswa diberikan mulai 1 Oktober 2013, untuk kepentingan pendidikan selama satu tahun. Penyerahan beasiswa disaksikan Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar Dapil Jateng V, Kus Rahardjo.

Selain beasiswa bagi anak-anak SD dan SMP, Arianti Dewi yang akrab disapa AD ini, juga memberikan hibah sejumlah becak kepada para penarik becak berdasarkan penilaian sosial. Penarik becak yang lagi ketiban untung adalah Hani (55), warga Cemani, Kabupaten Sukoharjo dan Wicoro (54), warga Palang Banaran, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.[]

Sumber : http://www.suarakarya-online.com

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Luhut Panjaitan mengingatkan seluruh kader partainya untuk tidak mengembuskan wacana terkait evaluasi Aburizal "Ical" Bakrie sebagai calon presiden yang diusung Golkar. Menurutnya, keputusan Ical menjadi calon presiden pada Pemilu 2014 tak bisa diganggu gugat.

Luhut menegaskan, dirinya tak menampik adanya perbedaan pendapat beberapa kader terkait sejumlah keputusan Golkar. Meski begitu, ia menganggap semua sebagai hal yang lumrah dan tak perlu dibesar-besarkan.

"Kalau ada beda pendapat, biasa itu, so far so good-lah. Evaluasi di internal saja, tidak perlu dibawa-bawa keluar," kata Luhut seusai menghadiri rapat internal Golkar di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (30/9/2013).

Dalam pertemuan itu, kata Luhut, dirinya juga memberi penjelasan mengenai posisi Golkar berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga. Hasilnya, Golkar akan fokus meningkatkan soliditas menyusul adanya dua pekerjaan besar yang telah menanti, yakni pemenangan di Pemilihan Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.

Lebih jauh, Luhut mengklaim bahwa elektabilitas Golkar dan Ical masih berada di posisi yang menjanjikan. Ia berharap soliditas mesin partai dapat terus mendongkrak elektabilitas partai dan calon presiden yang diusungnya.

"Tidak mesti nomor satu, tapi dari semua survei yang ada, elektabilitas Pak ARB (Ical) tidak jelek," ujarnya.

Sumber : http://nasional.kompas.com