Jakarta – Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Mayjen TNI Djoko Setiadi, menyatakan lembaganya siap mengamankan hasil pemungutan suara Pemilu 2014 dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke tingkat pusat. Salah satu cara yang ditempuh dengan menyediakan sandi keamanan sistem informasi teknologi perangkat pemilu.

"Lemsaneg punya kompetensi memberikan jaminan dan keamanan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Yaitu melalui kriptografi data (data encrypt), mulai dari pengolahan informasi sampai dengan penyimpanan hingga ke pusat," ujar Djoko usai penandatangan nota kesepahaman dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Selasa (24/9).

Menurut Djoko, dengan sistem kriptografi data, memungkinkan perolehan hasil pemungutan suara dari TPS yang dikirimkan secara online nantinya tidak akan disadap, diretas, dimanipulasi dan diubah-ubah.

Hal tersebut dimungkinkan karena dalam kriptografi data, Lemsaneg katanya, menyiapkan sandi-sandi tertentu. Langkah ini dilakukan karena menyadari titik lemah pengamanan pemilu yang paling mudah dibobol, ketika suara usai dihitung di TPS dan dalam proses pengiriman secara berjenjang ke kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke tingkat pusat.

“Jadi hasil perolehan di titik TPS harus sama dengan yang sampai di pusat, itu yang kami jaga. Kita lakukan karena menyadari betul perolehan suara merupakan hal terpenting dalam proses pemungutan suara. Kita berusaha menjamin rekapitulasi perolehan suara di setiap tingkatan sama,” katanya.

Selain pengamanan suara hasil pemilu, Lemsaneg kata Djoko nantinya juga akan melakukan pengamanan terhadap Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU, termasuk data center KPU.

“Justru itu yang paling rawan, kan waktu 2009 ada nama partai berubah, jumlah perolehan berubah, data tidak sama. Itu yang kita jaga, jadi kontennya kita jaga sesuai dengan aslinya. Tidak ada tenaga dari asing, semua dari dalam negeri. Secara teknis kami ada tim-nya, kami menunggu dari KPU kapan mulai diperlukan. Secepatnyalah, Insya Allah ke depan lebih baik dan lebih aman,” ujarnya. []

Sumber : http://www.jpnn.com

Cilacap - Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, ada dua bentuk kampanye yang tidak diperbolehkan, yakni kampanye dalam bentuk rapat umum dan kampanye di media massa, baik cetak maupun elektronik. Tak hanya itu, kampanye yang dibungkus acara seperti halalbihalal, jumpa fans, atau memancing bersama, juga dilarang.

Hal ini diungkapkan Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Teguh Purnomo. Untuk mengetahui cara penanganan pelanggaran, lanjutnya, maka Panwaslu menggelar rapat koordinasi Panwas se-Kabupaten Cilacap, Jumat (20/9).


Selain itu, jika ada calon anggota legislatif yang berkampanye di luar jadwal, maka Panwaslu harus mengingatkan. Apabila memang tidak diindahkan, maka Panwaslu bisa melihat dan merekam acara tersebut sebagai bukti pelanggaran.

“Jika nanti ada pelanggaran kampanye, maka panwas kabupaten dan kecamatan harus segera memprosesnya,” ujarnya.

Teguh menambahkan, penanganan pelanggaran dan sengketa Pemilu Legislatif 2014 ini harus dilakukan secara preventif. Agar tercipta kondusivitas dan keamanan.


Hal senada diungkapkan Bupati Cilacap, H Tatto Suwarto Pamuji dalam sambutan yang disampaikan oleh Asisten III Bidang Administrasi, Warsono. Dalam sambutannya, bupati mengatakan peran panwascam memang sangat vital dan bukan tugas yang mudah.


“Tugas pengawasan yang dilakukan oleh panwascam memang sangat sulit. Namun ini bisa menjadi mudah apabila direncanakan dengan matang. Sehingga panwas bisa menjadi obviator, mediator, maupun negosiator,” katanya.


Selain itu, menurutnya, panwascam harus selalu berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu lainnya. Serta yang terpenting, melakukan pekerjaan dengan dilandasi kejujuran dan keadilan.


Rapat koordinasi Panwas se-Kabupaten Cilacap itu juga memanggil stakeholder terkait, seperti masyarakat, pemerintah, TNI, dan Polri agar mengetahui perannya masing-masing. Sehingga dalam pemilu mendatang bisa terjalin kerjasama yang baik.[]

Sumber : http://satelitnews.co

Jakarta - Partai Golkar meminta agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 segera ditetapkan. Seperti diketahui penetapan DPT tingkat kabupaten/kota diundur selama 30 hari. Semula menurut jadwal penetapan DPT pada 13 September 2013.

"DPT sebaiknya ditetapkan saja," kata Ketua Umum Gokar Aburizal Bakrie di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2013).

Pria yang akrab disapa Ical itu mengatakan, pengumuman DPT tak menjadi persoalan berarti jika penundaan penetapan DPT hanya disebabkan permasalahannya kecil. Atas hal itu, Ical kembali mendesak agar DPT diumumkan.

"Kalau permasalahannya cuma 1 persen, umumkan saja," ujarnya.

Seperti diketahui, kesepakatan penundaan penetapan DPT karena proses pemutakhiran data pemilih sampai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) belum akurat. Kesepakatan itu hasil kesimpulan yang diambil bersama Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri..[]

Sumber : Tribunnews.com,

Semarang - Partai Golkar akan meninggalkan cara-cara tradisional dalam konsolidasi internal maupun gaya berkampanye. Hal itu dilakukan guna mencapai target pemenangan pemilihan legislatif (Pileg) maupun pemilihan presiden (Pilpres) 2014.

Oleh karenanya setiap calon legislatif dan pengurus diminta untuk membekali diri dengan pengetahuan IT. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Sharif Cicip Su­tarjo dalam sarasehan dan konsolidasi internal Partai Golkar di Crowne Plaza Semarang, Rabu (17/7) malam.

Dalam kesempatan itu turut hadir Wasekjen DPP Partai Golkar Mujib Rohmat, Ketua DPD I Golkar Jateng Wisnu Suhardono dan sejumlah kader partai. Cicip mengatakan melalui IT, kader bisa lebih dekat dengan masyarakat.

Bahkan dengan sosial media kader dan masyarakat bisa melakukan komunikasi dua arah. Hal tersebut sangat bermanfaat untuk memperoleh masukan.

"Saya tidak ingin mendengar kader melakukan kampanye tradisional. Harus ada gaya baru yang lebih modern. Termasuk dalam IT. Seperti email maupun sosial media," kata Cicip.

Melalui IT, pemikiran, langkah dan strategi yang telah ditetapkan oleh pusat bisa segera dikomunikasikan pada semua kader. Baik yang berada di pusat maupun daerah. Hal ini sangat penting, mengingat kader yang berada di DPD I dan II merupakan ujung tombak dalam pertarungan nantinya.

Kemudian pada bulan September atau Oktober mendatang, DPP akan melakukan survei di semua daerah pemilihan (Dapil). Tujuannya untuk memperoleh data detail terkait tingkat persaingan, kekuatan media lokal maupun tokoh-tokoh yang ada di daerah.

"Melalui survei akan diketahui siapa pesaing terkuat di tiap Dapil. Dengan demikian ada langkah konkret untuk menyikapinya," lanjutnya.

Survei juga bertujuan mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat di tiap Dapil. Hal itu diperlukan untuk melakukan pendekatan yang tepat. Misalnya, masyarakat tengah membutuhkan lapangan olahraga, maka jangan sampai kader atau caleg malah membangun infrastruktur jalan atau selokan.

Langkah-langkah itu kemudian akan disusun secara matang, diimplementasikan, dilakukan monitoring serta dievaluasi per tiga bulan hingga April tahun depan.[]

Sumber : suaramerdeka.com