Klaten - Politisi senior Akbar Tanjung menegaskan jika hasil Pemilihan Umum (Pemilu) baik untuk legislatif, maupun presiden seharusnya jangan dijadikan target utama partai politik (parpol). Karena jika parpol hanya berpijak pada hasil Pemilu semata, maka yang akan terjadi adalah kemandulan dalam berpolitik itu sendiri.

“Situasi negara yang kacau seperti sekarang, karena partai kebanyakan hanya berfikir masalah hasil Pemilu saja. Padahal meski itu penting, tapi sebenarnya itu bukan segalanya,” beber Akbar yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar ini, dihadapan ratusan warga desa Karangjoho, Karangdowo Klaten, dalam rangka safari Ramadan, Senin (15/7/2013) malam.

Menurut Akbar yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah pertanggung-jawaban moral dan profesionalisme pengabdian para kader partai, kepada masyarakat. Karena tolok ukur kualitas sebuah partai dilihat dari bagaimana kadernya yang terpilih, bisa membuat kemajuan positif bagi bangsa dan negara.

“Misal untuk DPR mulai dari pusat sampai daerah, masing-masing ada dua kader partai Golkar yang terpilih saja itu sudah bagus. Jangan terlalu serakah,” tegasnya.

“Jika sudah terpilih ya seharusnya tidak hanya menjadi wakil partai saja, tapi harus benar-benar bisa menjadi wakil rakyat dalam arti yang sebenarnya,” imbuh Akbar.

Di sisi lain, RM Koes Rahardjo, ketua pemenangan pemilu Partai Golkar Wilayah Kares Surakarta menegaskan jika pihaknya pun sudah menyiapkan diri untuk berlaga dalam Pemilu. Diantaranya dengan terus melakukan penggemblengan baik moral, maupun intelektual demi profesionalisme kader partai yang menjagokan diri menjadi wakil rakyat.

“Menang Pemilu itu berarti dipercaya mewakili aspirasi rakyat. Jadi kader partai yang terpilih memang harus orang yang berkualitas, dan benar-benar bisa dipertanggung-jawabkan kredibilitasnya baik secara moral, intelektual, dan profesionalisme dalam bekerja melayani masyarakat,” ungkap Koes yang juga merupakan calon legislatif DPRD Tingkat II Jawa Tengah dari Partai Golkar ini.[]

Sumber : http://www.soloblitz.co.id

Jakarta - Partai Golkar menilai, hasil yang dipaparkan Lembaga Survei Nasional (LSN) yang menempatkan partai ini di posisi teratas membuat adrenalin setiap kader bertambah. Namun, hasil survei itu dinilai masih jauh di bawah target Partai Golkar, yakni 30 persen suara pada pemilihan legislatif 2014 mendatang.

"Beberapa bulan belakangan, posisinya selalu seperti itu. Kondisi ini membuat adrenalin setiap kader Golkar bertambah untuk senantiasa ada di posisi tersebut. Meski demikian, pencapaian ini masih jauh dari target 30 persen yang sudah ditetapkan DPP," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya saat dihubungi, Rabu (17/7/2013).

Menurut Tantowi, Partai Golkar telah mencanangkan target untuk merebut 170 kursi di parlemen. Target ini dinilai bukan suatu hal yang mustahil karena elektabilitas Partai Golkar, kata Tantowi, merangkak naik dalam berbagai survei, termasuk survei internal. Jika mencapai target itu, maka Partai Golkar bisa mengajukan capresnya, Aburizal "Ical" Bakrie.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh LSN, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bersaing ketat pada Pemilu 2014. Elektabilitas Partai Golkar menempati posisi teratas dengan 19,7 persen dan PDI-P meraih suara 18,3 persen. Sementara itu, Partai Gerindra menyodok di posisi ketiga dengan 13,9 persen. Setelah itu, berturut-turut ada Partai Hanura (6,9 persen), Partai Demokrat (6,1 persen), PKB (4,8 persen), Partai Nasdem (4,6 persen), Partai Persatuan Pembangunan (4,3 persen), Partai Amanat Nasional (3,8 persen), Partai Keadilan Sejahtera (3,8 persen), Partai Bulan Bintang (1,4 persen), dan PKPI (0,5 persen). Adapun yang tidak memilih partai mana pun sebesar 11,9 persen.

Saat ditanyakan tentang saingan berat Partai Golkar, yakni PDI Perjuangan, Tantowi mengatakan, PDI Perjuangan bisa saja berkoalisi dengan partainya. Hal ini dinilainya sebagai koalisi yang paling ideal.

"Koalisi itu satu keniscayaan dalam rangka memperkuat posisi di parlemen. Sebagai partai nasionalis dan terbuka, kami bisa berkoalisi dengan partai mana pun. Kalau bisa dengan PDI-P, ideal sekali karena sama-sama nasionalis dan melihat visi pembangunan ke depan dari desa," ujar anggota Komisi I DPR ini.[]

Sumber :  http://nasional.kompas.com

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak masyarakat untuk proaktif mencermati daftar pemilih sementara (DPS) yang akan diumumkan di kantor desa/kelurahan. Masyarakat diminta untuk memastikan dirinya, keluarganya dan tetangga dekatnya sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPS.

“Panitia pemungutan suara (PPS) akan menetapkan DPS di wilayahnya pada hari ini (10 Juli 2013-red). DPS akan diumumkan selama 14 hari yakni dari tanggal 11 sampai 24 Juli 2013. Kami mengajak masyarakat untuk proaktif mencermati DPS tersebut,” terang Komisioner KPU  Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Selasa (9/7).

Menurut Ferry sikap proaktif masyarakat, selain untuk memastikan dirinya sudah terdaftar atau belum dalam DPS, juga untuk membantu memeriksa apakah masih ada data penduduk yang belum berhak untuk memilih tetapi masuk dalam DPS.

“Kami ingin daftar pemilih tetap (DPT) yang akan ditetapkan di KPU Kabupaten/Kota tanggal 7 sampai 13 September 2013 benar-benar akurat. Tidak ada lagi data ganda, anomali, apalagi data fiktif sehingga tidak menjadi persoalan dikemudian hari,” ujarnya.

Ferry juga meminta sikap proaktif pengurus partai politik di tingkat kecamatan untuk mencermati dan meneliti satu per satu DPS tersebut.

“KPU Kabupaten/Kota akan menyerahkan softcopy DPS kepada pengurus parpol di tingkat kecamatan. Silahkan datanya dibuka, dicermati, ditelaah dan dikritisi. Kami membuka diri terhadap semua masukan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas DPT,” ujarnya.

DPS dalam bentuk cakram padat itu akan diserahkan dalam rentang waktu tanggal 12 Juli sampai 15 Juli 2013.

Ferry juga meminta KPU Provinsi untuk mengoptimalkan fungsi supervisi, monitoring, dan koordinasi terhadap penetapan DPS tersebut.

Ferry mengatakan waktu untuk memberikan masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DPS tersebut cukup panjang yakni dari 11 Juli sampai 1 Agustus 2013. “Mari kita optimalkan waktu yang tersedia. Kita ajak keluarga dan tetangga kita untuk mengecek DPS tersebut,” ujarnya.

Setelah pemberian masukan dan tanggapan dari masyarakat, kata Ferry, petugas akan melakukan koreksi jika memang benar masih terdapat masyarakat yang berhak memilih tetapi belum masuk dalam DPS atau ada data yang tidak akurat dalam DPS. Hasil koreksian itu, lanjutnya, akan kembali diumumkan untuk dikritisi lagi oleh masyarakat.

“KPU sudah mendesain tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih secara maksimal agar hasilnya benar-benar berkualitas. Tapi kerja KPU akan lebih maksimal jika mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat,” ujarnya.

KPU telah melakukan serangkaian tahapan sebelum penetapan DPS yakni konsolidasi DP4, pencermatan DP4 dengan data pemilu terakhir, dan verifikasi faktual terhadap data pemilih.[]

Sumber :  kpu.go.id

Jakarta - Pemenuhan hak warga dalam Pemilihan Umum 2014 sedikit berubah. Salah satu perubahan ada pada pencentangan kertas suara, yang pada Pemilu 2009 digunakan, tak akan dipakai lagi pada Pemilu 2014, dan dikembalikan lewat pencoblosan.

"Pemberian hak suara tidak lagi dilakukan dengan cara mencentang, tapi kembali dengan cara mencoblos," ujar komisioner KPU Ida Budhiati dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com di Jakarta, Kamis (27/6/2013) malam.

Sigit Pamungkas, komisioner KPU lainnya menambahkan, sosialisai yang perlu dan penting bagi masyarakat atau pemilih, adalah datang menggunakan hak suaranya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurut Sigit, pemilih diminta tak hanya datang ke TPS, tapi harus mengetahui betul kenapa mereka mendatangi TPS. Karena, partisipasi pemilih dalam memberikan hak suaranya sangat menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan.

Karena itu, pemilih juga harus memahami dan mengerti betul kualitas calon yang mewakili mereka di kedewanan. Kualitas penyelenggaraan negara, sangat ditentukan kualitas para pemimpin yang dipilih oleh masyarakat lewat pemilu.

Untuk meningkatkan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, tutur Sigit, dalam waktu dekat KPU juga akan melaunching relawan demokrasi sehat. Mereka berasal dari anggota masyarakat yang memiliki komitmen sama dengan KPU, untuk mewujudkan pemilu lebih baik.

"Mereka akan menjadi agen sosialisasi KPU di tengah-tengah masyarakat," jelasnya.

Kepada peserta pemilu yakni partai politik, calon anggota legislatif, dan pemangku kepentingan lain seperti masyarakat, pemerintah, swasta, pegiat pemilu, pemantau, serta organisasi kemasyarakatan, diminta menciptakan suasana kondusif dalam penyelenggaraan semua tahapan pemilu.

"Mari sama-sama kita ciptakan suasana yang kondusif untuk penyelenggaraan pemilu yang berkualitas pada Pemilu 2014," ajak Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Husni mengajak peserta pemilu mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan KPU dalam pelaksanaan tahapan pemilu. KPU mengajak semua elemen bersama mencegah kecurangan, menjauhi politik transaksional, serta intimidasi dan kekerasan.

"Kita buktikan bahwa kita semua mampu menghadirkan pemilu yang aman, damai, lancar, dan berkualitas," tuturnya.

Husni juga mengingatkan penyelenggara pemilu di semua tingkatan, provinsi dan kabupaten/kota, untuk menjaga integritas dan netralitasnya. Karena, komitmen mereka untuk penyelenggaraan pemilu jujur dan adil, akan menutup ruang bagi peserta pemilu yang berbuat curang.[]

Sumber : http://www.tribunnews.com