Semarang – Masyarakat masih belum puas terhadap kinerja pemangku kepentingan di lingkungan Pemprov Jateng. Hal ini tampak dari penilaian buruk yang diberikan Ombudsman RI Perwakilan Jateng terhadap informasi publik di tubuh pemprov.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono. Menurutnya, jika pemerintah transparan baik terhadap anggaran maupun kebijakan yang telah diterapkan, hal itu akan memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kinerja pejabat negara.



Di antaranya terkait pencairan dana hibah, bansos, kartu tani, kartu nelayan serta program pemerintah lain. ‘’Pelayanan informasi publik kepada masyarakat adalah suatu keharusan.

Bagi SKPD yang belum memiliki sistem informasi publik transparan atau masuk zona merah, harus diperbaiki. Ini contoh dari para pejabat yang terkesan tertutup padahal masyarakat menuntut transparansi dari aparat negara,’’ tutur politikus Partai Golkar itu.

SKPD yang belum transparan, diminta segera meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu menerapkan sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Selain itu, dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana sehingga keterbukaan informasi dapat diakses oleh masyarakat.

‘’Masyarakat juga tahu, ketika terjadi penyalahgunaan wewenang bisa memengaruhi sektor yang lain. Misal, mengurus izin di SKPD dipermudah, cepat, dan tidak bertele-tele,’’jelasnya. DPRD juga meminta SKPD mengevaluasi pelayanan yang belum optimal.

Hal itu akan mengubah paradigma masyarakat terhadap pemerintah, termasuk tingkat kepuasan publik. ‘’Kalau masyarakat merasa puas, program pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat,’’ujar Ferry. Menurutnya, Pemprov Jateng telah mengakui sistem informasi publik di provinsi ini sangat buruk.

Hal itu dikatakan langsung oleh Gubernur Jateng yang mengatakan Ombudsman RI Perwakilan Jateng memberi nilai buruk terhadap informasi publik.

Laporan Surat Tertinggi

Ketua Ombudsman Perwakilan Jateng, Ahmad Zaid mengatakan, hingga akhir 2015, instansi terlapor tertinggi adalah pemerintah daerah sebanyak 54 laporan yang terdiri atas pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa.

Kepolisian 18 laporan, kantor pertanahan 13 laporan. ‘’Terkait dengan daerah instansi terlapor tertinggi Kota Semarang 57 laporan, Kabupaten Pati 10 laporan, Batang 8 laporan,’’imbuhnya.

Berdasarkan mekanisme penyampaian laporan, tertinggi dilakukan dengan cara menyampaikan surat sebanyak 66 laporan, datang langsung 54 laporan, 3 laporan dilakukan investigasi inisiatif Ombudsman (own motion investigation), telepon 1 laporan, dan email 1 laporan.

Berdasarkan klasifikasi pelapor tertinggi sebanyak 54 laporan dilakukan oleh perorangan/korban langsung, 27 oleh kuasa hukum, dan 17 laporan oleh kelompok masyarakat.[]

Sumber : http://berita.suaramerdeka.com