Jakarta - Mahkamah Agung telah memutuskan putusan kasasi terhadap dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar. Dualisme terjadi antara Munas Bali dengan Ketum Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham, melawan kepemimpinan Ketum Agung Laksono dan Sekjen Zainuddin Amali.

Seperti yang disiarkan oleh Juru Bicara MA, Suhadi, bahwa putusan sudah diambil Selasa siang ini, 20 Oktober 2015. Tidak hanya Golkar, tapi juga untuk Partai Persatuan Pembangunan.

"Putusan MA Kasus GOLKAR No.490K/TUN/2015.kabul kasasi dari Pemohon DPP Golkar diwakili Ir. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham batal putusan PT,TUN adili sendiri kembali ke Putusan PTUN. Demikian juga PPP No.504K/TUN/2015 kabul kasasi pemohon, kembali ke Pusasan PTUN.keduanya sidang hari ini mulai Jam 13.00," tulis Suhadi.

Menyikapi itu, kuasa hukum Golkar Munas Bali, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan itu berarti putusan kasasi MA memenangkan gugatan Munas Bali yang diwakili Aburizal Bakrie.

"Artinya, SK Menkumham yang mensahkan kepengurusan DPP Golkar Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono adalah tidak sah dan SK tersebut harus dicabut. Selanjutnya, Menkumham harus menerbitkan SK baru mengesahkan DPP Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin oleh ARB," ujar Yusril.

"Hal yang sama juga pada PPP yang dipimpin Djan Faridz," lanjut Yusril.

Pada putusan PTUN, Majelis Hakim mengabulkan gugatan dari Munas Bali yang diwakili Aburizal Bakrie dan Idrus Marham.

Namun, pada Pengadilan Tinggu Tata Usaha Negara (PT TUN), Majelis Hakim memenangkan Munas Ancol atas nama Agung Laksono.

Pihak Munas Bali mengajukan kasasi atas putusan PT TUN itu. Hingga Selasa siang ini diputus dan dimenangkan ARB.[]

Sumber : VIVA.co.id

Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo menegaskan Fraksi Partai Golkar (FPG) mengusulkan Rancangan Undang-undang Pertembakauan untuk melindungi petani tembakau dan industri turunannya di Indonesia.

”Sekarang FPG usulkan RUU Pertembakauan, ini untuk melindungi ribuan petani tembakau kita,” kata Wakil Ketua Baleg DPR Firman Subagyo di Senayan Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa potensi pendapatan dari pertembakauan sangat besar. Firman mengatakan dari data yang ada pendapatan petani tembakau Indonesia mencapai Rp30 triliun per tahun.

”Sementara untuk cukai cukai rokok pada tahun 2015 hingga saat ini telah mencapai Rp 72,6 triliun. Artinya potensinya sangat besar,” ujar Firman seperti ditulis Antara.

Firman juga menjelaskan dari data yang ada pendapatan pajak negara jika dibandingkan antara pajak konstruksi dan pajak industri rokok lebih besar. Pajak rokok mencapai 5,27 persen.

Artinya tambah Firman potensi pendapatan negara dalam pertembakauan ini sangat besar.

Lebih lanjut Firman menegaskan jika RUU Pertembakauan bisa diundangkan maka akan memberikan perlindungan bagi para petani.

”RUU pertembakauan ini bisa diundangkan maka akan memberikan kepastian hukum bagi para petani, tenaga kerja, maupun para pemangku kepentingan lainnya,” kata Firman.

Firman menegaskan usulan ini murni untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara. Lebih lanjut Firman menjelaskan saat ini sedang pada tahap usulan dari FPG.

Langkah selanjutnya akan dibahas di baleg DPR, baru jika disetujui maka akan dimintakan persetujuan ke sidang paripurna DPR RI.[]

 

Sumber : http://www.suarakarya.id

Semarang - Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah menetapkan pemilih sementara untuk pilkada 9 Desember di 21 kabupaten/kota berjumlah 15.546.036 jiwa.

"Data daftar pemilih sementara (DPS) tersebut berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi DPS yang dilakukan KPU di 21 kabupaten/kota," kata Ketua KPU Jawa Tengah Joko Purnomo di Semarang, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa jumlah DPS 21 pilkada itu terdiri dari 7.718.223 pria dan 7.827.813 perempuan, sedangkan jumlah tempat pemungutan suara yang dibutuhkan mencapai 33.838 TPS yang akan didirikan di 5.193 desa/kelurahan di 340 kecamatan.

"Dari DPS tersebut, jumlah pemilih pemula sebanyak 279.014 jiwa atau 1,8 persen, sedangkan pemilih yang merupakan kalangan difabel sebanyak 25.693 jiwa atau 0,2 persen," ujarnya.

Menurut dia, setelah penetapan DPS 21 pilkada ini akan dilanjutkan dengan pengumuman DPS oleh petugas pemungutan suara di masing-masing daerah pada 10-19 September 2015.

"Selama pengumuman, masyarakat diimbau untuk mencermati apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum," katanya.

Ia mengatakan bahwa pencermatan DPS itu diperlukan untuk mengetahui apakah ada data pemilih yang ganda atau yang semestinya tidak terdaftar tapi masih terdaftar.

"Jika menemukan hal-hal tersebut masyarakat diminta agar melapor ke badan penyelenggara setempat atau minta bantuan RT setempat," ujarnya.

Ke-21 kabupaten/kota di Jateng yang akan menyelenggarakan pilkada sevara serentak pada 2015 itu adalah Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kendal.

Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora.

Kemudian, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Demak, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. []

Sumber : http://www.antarajateng.com

Tegal - Dinilai melanggar dan tidak mengindahkankan instruksi DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Wakil Wali Kota Tegal, Nursholeh, diberhentikan sebagai ketua DPD Golkar Kota Tegal.

Pemberhentian Nursoleh tertuang dalam Surat Keputusan bernomor Kep-38/Golkar I/VI/2015 tertangal 13 Juni 2015 yang dikeluarkan di Semarang. Surat tersebut ditandatangani Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhandono dan Sekretaris DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono.

Nursoleh dinilai mengabaikan surat DPD I Partai Golkar Jawa Tengah nomor B.14/Golkar/I/V/2015 tanggal 22 Mei 2015. Atas alasan itu DPD I Partai Golkar Jateng memandang perlu menjatuhkan sanksi.

Dalam surat keputusan juga ditunjuk Wasmad E. Susilo sebagai pelaksana tugas ketua DPD Golkar Kota Tegal menggantikan Nursholeh.

“Saya mendapat mandat SK dari ARB (Ketua DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie) melalui DPD I Partai Golkar Jateng menggantikan Nursholeh," kata Wasmad kepada metrotvnews.com, Senin (15/06/2015).

Menurut Wasmad, SK tersebut berlaku sejak tanggal dikeluarkannya yakni 13 Juni 2015. Setelah terbitnya SK tersebut pihaknya mengaku langsung mengumpulkan pengurus DPD Golkar Kota Tegal untuk menyosialisasikan SK tersebut.

Meski demikian Wasmad menolak memberi penjelasan pelanggaran instruksi yang dilakukan Nursholeh. "Itu keputusan internal Partai Golkar, jadi kami tidak bisa menjelaskan ke publik," katanya. []

Sumber : Metrotvnews.com