Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I, di Hotel Sultan, Jakarta, 2 Juni 2015. Salah satu keputusannya, membentuk tim perumus calon Gubernur dan Wali Kota/Bupati

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakri mengatakan, mereka yang masuk dalam tim itu antara lain, Ketua MS Hidayat, Theo Sambuaga, Syarif Tjitjip Soetardjo, Azis Syamsuddin, dan Nurdin Halid.

"Itu tugas keputusan terpenting," kata Aburizal.

Menurut dia, dalam waktu dekat ini akan melakukan rapat secara internal kader Golkar, guna membicarakan penentuan calon kepala daerah dalam waktu minggu ini.

Sementara itu, Ketua Tim Penentuan Calon Kepala Daerah MS Hidayat mengatakan, rapat ini untuk membentuk kerangka-kerangka kesepakatan sebelum bertemu dengan kubu Agung Laksono.

"Besok kami akan mulai," kata MS Hidayat.

Tapi, MS Hidayat enggan memberikan keterangan di mana lokasi pertemuan para penentu calon kepala daerah tersebut.[]

Sumber : VIVA.co.id

VIVA.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Pemerintah menyikapi pernyataan pemimpin kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menantang perang terbuka kepada TNI dan Polri.

 

"Pemerintah harus bersikap. Tantangan itu enggak boleh didiamkan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya, kepada wartawan di kompleks Parlemen di Jakarta, Kamis, 28 Mei 2015.

 

Komisi I DPR -yang membidangi pertahanan dan intelijen- segera berkomunikasi dengan Pemerintah untuk membahas langkah semestinya yang perlu diambil Presiden Joko Widodo menyikapi tantangan itu. Soalnya Pemerintah sedang berupaya mengutamakan pembangunan Papua. Gangguan keamanan di sana pasti menghambat upaya pembangunan.

 

"Dinamika sekarang menunjukan suasana, tensi di sana masih tinggi. Padahal Presiden sudah punya niat baik. Pak Jokowi kasih perhatian lebih, namun suasana dan dinamika masih tinggi di sana," katanya.

 

Legislator Partai Golkar itu menjelaskan sikap Pemerintah bukan berarti melakukan perlawanan sebagai jawaban atas tantangan OPM. "Pemerintah harus mengutamakan dialog untuk mencari penyelesaian," katanya.

 

Pekan lalu, OPM menyatakan perang terbuka. Dalam pernyataannya, mereka menganggap TNI, Polisi dan orang yang bukan dari tanah Papua sebagai musuh.

 

"Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke, yakni perang secara terbuka terhadap semua orang Indonesia yang ada di tanah Papua," ujar perwakilan OPM, Puron Wenda, dalam sambungan telepon kepada VIVA.co.id, Jumat, 22 Mei 2015.

 

Pernyataan keras OPM bukan sekadar gertakan. Para pimpinan OPM bahkan mengklaim sudah menyiapkan senjata dan amunisinya untuk mendukung perang mereka.

 

Ini juga terlihat dari kiriman foto mereka saat sedang berada di sebuah lokasi berkumpul para pejuang OPM. Tak cuma berbekal senjata, seluruh pasukan yang mengaku cuma berjuang untuk kemerdekaan Papua itu bahkan terlihat mengenakan seragam loreng ala militer. "Kami akan terus berperang untuk kemerdekaan Papua," ujar Puron.[]

 

Sumber : VIVA.co.id

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, akan menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan tim kesetjenan DPR. Di mana, PTUN memutuskan memenangkan Golkar kubu Aburizal Bakrie.

"Pimpinan DPR akan beri kebijakan yang sebaik-baiknya, supaya tidak ada kesalahan di kemudian hari. Sekarang akan segera evaluasi dari tim setjen untuk bisa tindaklanjuti masalah ini dengan baik," kata Novanto usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 18 Mei 2015.

Namun, sebagai wakil ketua umum Golkar kubu Aburizal, Novanto enggan mengomentari hasil putusan ini. Dia mengatakan, hanya akan melakukan tugas-tugasnya sebagai ketua DPR.

"Saya selaku pimpinan DPR akan selesaikan masalah-masalah dan agenda-agenda di DPR. Itu kami serahkan ke partai untuk menyelesaikan," ujar dia.

Meski demikian, Novanto mengapresiasi putusan hakim tersebut. "Apa pun putusannya saya hargai," kata dia.

Ketua Majelis Hakim PTUN Teguh Satya Bakti membatalkan SK Menteri Hukum dan HAM, yang mengesahkan kepengurusan di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Hakim juga meminta agar Menkumham Yasonna H Laoly mencabut SK tersebut.

"Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat dan menyatakan batal surat keputusan Menteri Hukum dan HAM," kata Teguh saat membacakan putusan.

Teguh juga menyatakan bahwa putusan sela yang yang sebelumnya dibacakan pada 1 April 2015 dinyatakan sah dan tetap berlaku hingga ada putusan lain atau putusan yang dianggap berkekuatan hukum tetap.

"Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp348.000," kata dia.

Sumber : VIVA.co.id

Semarang - Enam tenaga kerja Indonesia asal Provinsi Jawa Tengah yang bekerja di luar negeri terancam hukuman mati karena terbukti melakukan tindak pidana hukum.

"Sebenarnya pada awal tahun ini ada delapan TKI yang terancam hukuman mati, tapi sekarang hanya enam TKI setelah Karni dari Kabupaten Brebes dijatuhi hukuman, sedangkan Satinah dari Kabupaten Semarang terbebas dari hukuman mati karena pemerintah membayar diyat," kata Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jawa Tengah Ahmad Aziz di Semarang, Jumat.

Menurut dia, keenam TKI asal Jateng yang terancam hukuman mati itu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi.

"Dua dari enam TKI yang terancam hukuman mati itu adalah Tuti Tursilawati asal Cilacap dan Tarsini asal Brebes," ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Aziz di sela pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia 2015 di Hotel Kesambi Hijau Semarang.

Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Tenaga Kerja Guntur W. menambahkan bahwa secara nasional tercatat sebanyak 279 TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia melalui KBRI di negara setempat melakukan pendekatan informal kepada keluarga korban sebagai upaya pembebasan atau meringankan hukuman bagi para TKI yang terancam hukuman mati.

"Lobi informal pada keluarga korban menjadi kunci pembebasan dari hukuman mati, apalagi di Arab Saudi saat ini tercatat ada 36 TKI yang terancam hukuman mati," katanya.

Sementara itu, Deputi Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Agusdin Subiantoro mengungkapkan bahwa mayoritas TKI yang bermasalah masuk kategori nonformal dengan rata-rata bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

"Permasalahan sebenarnya dimulai dari perekrutan yang terkadang tidak dipenuhi aturan baku, seperti kelengkapan dokumen, pemberian penyuluhan, seleksi, pemeriksaan kesehatan hingga pelatihan untuk memastikan kompetensi sesuai dengan permintaan pengguna jasa TKI," ujarnya.

Ke depannya, kata dia, proses perekrutan TKI akan ditekankan pada peningkatan kompetensi yang meliputi keterampilan, pengetahuan, bahasa, serta kemampuan beradaptasi.

"Saat ini jumlah TKI nonformal sudah semakin menurun atau 42 persen dari angka 429 ribu dan hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yaitu pada 2017 harus 'zero' TKI pembantu rumah tangga," katanya.[]

Sumber : http://www.antarajateng.com