Semarang - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Tengah memutuskan untuk mengikuti putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. Sikap itu ditempuh setelah mereka menggelar rapat pleno bersama Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, Jumat, 10 April 2015.

DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah mengadakan rapat pleno yang diperluas beserta ketua-ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah bertempat di kantor DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, Jalan Kyai Saleh Nomor 1 Semarang, pada Jumat 10 April 2015. Rapat Pleno diperluas tersebut di pimpin langsung Wisnu Suhardono, Ketua DPD Partai Golkar Jateng.

Pertama, DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah dan DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah akan tunduk, patuh dan loyal terhadap DPP Partai Golkar yang telah mendapatkan ketetapan hukum tetap (inkracht).

Kedua, dengan mendasarkan hasil keputusan sela PTUN maka peserta rapat menyepakati bahwa kepengurusan DPP Partai Golkar adalah hasil Munas Partai Golkar di Riau tahun 2009.

Oleh karena itu, DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah dan DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah tidak menerima adanya Plt (pelaksana tugas).

Kesepakatan ketiga adalah berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Kabupaten/Kota tahun 2015. Rapat pleno tersebut menginstruksikan agar DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota mempersiapkan segala langkah-langkah politik dan membangun komunikasi serta sosialisasi kepada seluruh pihak terkait dalam rangka kesuksesan Partai Golkar dalam pilkada tersebut.

Setelah mendengar masukan, pendapat dan saran peserta rapat, maka mereka akhirnya menyepakati tiga keputusan tersebut, rapat tersebut di hadiri oleh Pengurus Pleno DPD I, Ketua-Ketua DPD II Kab/ Kota Se Jateng .[]

Semarang - Jabatan Ketua DPD Partai Golkar Jateng Wisnu Suhardono dicopot oleh Ketua DPP Hasil Munas Ancol Agung Laksono dan digantikan oleh pelaksana tugas (Plt) J. Dwi Hartanto. Walaupun posisinya diambil alih, namun Wisnu cuek dan menganggap dirinya tetap Ketua DPD yang sah.

Dihubungi melalui sambungan telpon Sabtu (4/4), Wisnu mengatakan tidak ambil pusing dengan penunjukan Dwi sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Jateng. Dia menganggap dirinya tidak bisa diganti begitu saja karena diangkat berdasar hasil Munas Riau.”Ya biarkan saja gak papa, Saya kan ketua Golkar Jateng hasil Munas Riau. Prinsipnya itu aja ya,” ungkapnya.

Wisnu tidak mau berkomentar banyak mengenai kisruh yang terjadi di tubuh DPP Partai Golkar dan saat ini mulai merembet ke daerah. Bahkan kisruh ini diperkirakan akan semakin runcing karena beberapa bulan lagi akan digelar pemilihan kepala daerah dan dibutuhkan legalitas kepengurusan agar bisa mengusung calon.

Sebagaimana disampaikan Ketua KPUD Jawa Tengah, Joko Purnomo, Parpol yang bisa mengusung calon kepala daerah adalah yang pengurusnya memiliki legalitas dan ditunjukkan dengan SK dari DPP yang memiliki keabsahan dari pemerintah.”Salah satu syaratnya kan ada SK yang disyahkan oleh DPP yang diakui pemerintah dalam hal ini Kemenkumham,” tegasnya.

Kondisi ini diperkirakan akan membingungkan pengurus Golkar yang ada di 21 kabupaten/kota yang akan mengikuti Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang.

Sumber : beritajateng.net

Klaten – Koalisi lima partai yang dimotori Partai Golkar, Gerindra, PKS, PAN dan PPP bakal menantang PDIP di Pilkada. Koalisi yang dinamakan Adijaya itu bakal dideklarasikan di Monumen Juang 45, Klaten.

Ketua Tim Pemenangan Pilkada DPD PKS, Sri Widodo, mengatakan, deklarasi dilangsungkan pada Senin (6/4) besok. “Deklarasi di kompleks monumen Juang yang dipilih,” katanya, Minggu (5/4).

Menurutnya, dalam deklarasi itu akan diundang partai-partai mitra koalisi antara lain Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN dan PPP.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Klaten, Tarmuji, mengatakan, dari beberapa lokasi yang dipilih ditetapkan di Monumen Juang sebab mengandung makna untuk perjuangan bagi Klaten agar lebih baik. Menurutnya, setelah deklarasi, baru akan dibuka pendaftaran bagi bakal calon bupati dan wakil bupati.

Untuk pendaftaran calon akan disusun syarat dan kriteria para bakal calon. Dengan begitu calon yang akan terpilih tidak asal-asalan tetapi memiliki berbagai kelebihan yang dibutuhkan untuk memimpin Klaten ke depan. “Koalisi dinamakan koalisi Adijaya,” jelasnya.

Meski belum dibuka, namun menurut ketua DPC Gerindra, Mujaeroni, hingga saat ini telah ada 12 orang bakal calon yang mendekat ke koalisi besar. Mereka tetap baru akan mendaftar setelah deklarasi koalisi dikukuhkan.

Koalisi yang disebut-sebut sebagai koalisi kuat ini bahkan telah mengantongi akta notaris.


Sumber : suaramerdeka.com

Jakarta - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengesahkan kepengurusan Golkar hasil musyawarah nasional Ancol (Agung Laksono cs), ditunda. Penetapan itu dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

“Majelis hakim memerintahkan menkumham menunda pelaksanaan putusan sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap,” ujar Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum kubu Aburizal Bakrie (ARB) seperti dikutip www.suarakarya.id dari akun twitter pribadi @Yusrilihza_Mhd, Rabu (1/4).

Menkumham, diperintahkan majelis hakim, tak boleh lagi mengeluarkan segala bentuk surat keputusan menyangkut Golkar. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Semua pihak wajib mentaati putusan itu, tanpa pengecualian.

Perintah serupa ditujukan kepada kubu Agung, tidak boleh mengambil tindakan administratif maupun keputusan politik. Rencana kubu Agung mengganti pimpinan Fraksi Golkar DPR, cacat hukum.

“Keputusan ini mencakup rencana pergantian pimpinan fraksi yang rencananya akan diparipurnakan, besok,” catat Yusril.

Selanjutnya, putusan penundaan pengesahan akan menguatkan gugatan yang dilayangkan terhadap kubu Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penggugat memohon agar PN Jakarta Utara memerintahkan Agung cs mengosongkan sekretariat DPP Golkar yang mereka duduki.

Menurut Yusril, menduduki paksa sekretariat merupakan perbuatan melawan hukum. Ini termuat dalam isi gugatan yang dilayangkan kubu ARB. PN Jakarta Utara berwenang memutusan permohonan provisi itu berdasarkan putusan PTUN.

“Kami secara konsisten dan simultan melakukan perlawanan dengan menempuh cara-cara yang sah dan konstitusional melalui pengadilan,” optimis Yusril.

"Menetapkan, satu, mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan penggugat," jelas Majelis hakim yang diketuai Teguh Satya Bhakti saat membacakan penetapan sementara di PTUN Jakarta, Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jaktim, Rabu (1/4/2015).

Majelis hakim juga memerintahkan Menkum HAM menunda berlakunya SK pengesahan terhadap kubu Agung.

"Memerintahkan tergugat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menkum HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 tanggal 23 Maret 2015 tentang perubahan AD ART dan komposisi personalia pengurus DPP Golkar selama proses perkara ini berlangsung sampai putusan perkara ini mendapat keputusan tetap, kecuali ada penetapan lain yang mencabut," katanya.

Selain itu, majelis hakim Teguh Satya Bhakti yang didampingi Subur MS dan Tri Cahya Indra Permana juga memerintahkan agar kubu Agung tidak melakukan tindakan terhadap urusan tata negara lainnya.

"Ketiga, memerintahkan kepada tergugat tidak melakukan tindakan-tindakan terhadap urusan tata negara lainnya yang berhubungan dengan keputusan tata negara objek sengketa, termasuk dalam ini penertiban surat-surat keputusan tata negara yang baru mengenai DPP Munas Ancol sampai ada keputusan perkara ini ada keputusan tetap, kecuali ada penetapan lain yang mencabut," tegasnya.[]

Kubu ARB menyakini hukum masih bisa ditegakan untuk mengalahkan kesewenangan kelompok penguasa. “Kami percaya, hukum akan mengalahkan kekuasaan dan kesewenangan,” ujar Yusril.

Penundaan penegsahan, sekaligus mengembalikan kepengurusan DPP Partai Golkar kepada kepengurusan sah, ARB didampingi sekjen Idrus Marham. ARB terpilih sebagai ketua umum Golkar hasil Munas Riau pada tahun 2009.

“SK yang diterbitkan menkumham, bagi mereka hanya berlaku sejak dikeluarkan 23 Maret. Sedangkan, terhitung 1 April penetapan PTUN berlaku dan wajib dilaksanakan,” tandas Yusril.[]

Sumber : suarakarya.id