Jakarta - Sejak resmi menjadi wakil rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014-2019, baru dua kali menjalani masa persidangan dan dua kali reses.

Bagi Endang Srikarti Handayani, anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar, kesempatan mewakili rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi, itu harus dijalaninya secara maksimal. Karena itu, kepercayaan masyarakat Boyolali, Klaten, Sukoharjo dan Solo, yang mengantar Endang ke Senayan, tak disia-siakannya.

“Amanah itu harus dijaga dan disikapi dengan baik, sehingga bermanfaat buat kemaslahatan,” kata Endang Srikarti Handayani.

Kesungguhan menjalankan amanah, ditunjukkan perempuan kelahiran Boyolali, 18 Agustus 1963, itu ketika Komisi VIII melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP&PA), serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di mana pertanyaan kritis selalu muncul dari Endang. Bahkan, sesekali dia menunjukkan data peristiwa atau kasus dari Dapil-nya, yakni Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V. Salah satu contohnya, dia mempersoalkan masih munculnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Demikian pula ketika Komisi VIII melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat Eselon I Kementerian, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), lembaga, badan dan lain-lain, daya kritis ibu dua anak dari pernikahannya dengan Soenyoto ini terus mengalir. Kepada Kepala BNPB, Endang mempertanyakan tentang penanganan pascabencana yang perlu dituntaskan karena kerap terlambat dan tambal sulam.

Sebagai anggota Komisi VIII yang aktif mengikuti rapat-rapat dengan mitra kerjanya, kiprah Endang tak berhenti di situ saja. Masuknya nama Endang di Panitia Kerja (Panja) BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) membuatnya kian leluasa mengkritisi usulan pemerintah tentang BPIH. Misalnya, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan BPIH 2015 sebesar Rp59.975.000,- dengan rincian direct cost Rp38.605.000,- dan indirect cost Rp21.370.000,-

Menurut Endang, BPIH masih bisa diefesiensikan dengan mengurangi biaya penerbangan, sebab biaya avtur turun. Namun demikian, ujar Endang, “Efesiensi anggaran penyelenggaraan ibadah haji tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan, proporsionalitas, dan keadilan.”

Wajar, jika kemudian, alumnus S2 Magister Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), ini seolah menjadi trendsetter di ruang rapat-rapat Komisi VIII. Dia mampu memengaruhi suasana rapat, dari suasana tegang menjadi cair bersahabat, dari suasana mengambang menjadi jelas lebih terarah. Selain itu, komitmennya sebagai wakil rakyat tampak pada sikapnya yang terbuka, dialah satu-satunya anggota DPR RI yang mengutarakan secara terbuka di ruang-ruang rapat (Raker dan RDP) bahwa ruang kerjanya terbuka untuk siapa saja. “Monggo.. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertukar pikiran atau silaturrahmi dengan saya, silakan datang ke ruang 1322,” demikian kata salah seorang pendiri Kantor Advokat Soenyoto SH & Rekan.

Bagi Endang, semua orang yang berada di ruang rapat-rapat Komisi VIII, mulai dari anggota DPR, mitra kerja, tenaga ahli, sekretariat komisi dan lain-lain, adalah keluarga besarnya. “Saya selalu mendudukkan bahwa mereka adalah sahabat, bahwa mereka baik dan secara interpersonal merasakan kenyamanan. Dengan begitu kan kita semua akan merasakan kenyamanan batin. Jadi kepercayaan antar sahabat harus dibangun,” terang alumnus S1 hukum Universitas Borobudur itu.

Nama Endang yang cukup populer di Komisi VIII, ternyata berjalan seirama di ruang lain. Di ruang publik, nama perempuan energik itu dikenal luas di Dapil-nya. Sebab, baginya, hari libur itu tidak ada. Dalam sepekan, dia habiskan waktu untuk bekerja di kantor Dewan dan bekerja di Dapil. Dan, ketika datang masa reses, dia malah lebih sibuk karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk konstituen dan masyarakat.

“Saya tidak kenal hari libur. Sebab, saya dipilih masyarakat untuk membawa aspirasi mereka, yang tidak memungkinkan saya untuk libur,” ujar Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (PP KPPG) Pengurus Pleno Jakarta, 2004-2009 dan 2009-2015.

Blusukan ke tengah masyarakat bukanlah sekadar menjalankan tugas formal sebagai anggota DPR RI. Bagi Endang, berhubungan dengan konstituen dan masyarakat adalah kewajiban yang harus dijalaninya. Oleh sebab itulah, bertemu dengan pemilihnya dan masyarakat di Dapil, dia lakukan secara terus menerus. Bahkan, ketika Endang tak sempat ke Dapil, konstituen dan masyarakat dipersilakan menyambanginya ke Jakarta.

Hasilnya, meskipun baru memasuki bulan ke-6 menjadi anggota DPR RI, kinerja Endang tampak produktif. Dalam hubungannya dengan masyarakat di Dapil, dia mengenal dan dikenal seluruh lapisan masyarakat: mulai dari konstituen, para kepala desa, camat, bupati dan wali kota, serta beberapa aparatur lain (termasuk guru) dan anggota Dewan Paerwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dengan demikian, Endang merasa mendapatkan jalan mudah untuk mendekatkan konstituen dengan program. Apalagi, dari pengalamannya menemui petani, buruh, pegawai, pengusaha, pelaku UKM, aktivis masyarakat dan tokoh masyarakat, mereka semua mendukung Endang untuk mendekatkan konstituen dengan program-program mitra kerja Komisi VIII DPR RI.

Intensitas Endang bertemu dengan konstituen dan masyarakat luas, membuat program-program Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BNPB, dan lain-lain, cepat tersebar diketahui masyarakat. Contohnya, kini masyarakat Boyolali, Klaten, Sukoharjo dan Solo, sudah siap mengajukan daftar Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan merespons program-program lainnya untuk rakyat. “Alhamdulillah, mereka memahami pentingnya mendekatkan konstituen atau masyarakat dengan program. Sebab, disitulah intinya pembangunan,” kata perempuan yang pernah aktif di Wanita Pembangunan Indonesia, Targati Bela Negara dan Wantanas.

Fungsi controlling, budgeting, legislation, telah dipadukan dengan aspirasi yang datang dari masyarakat luas. Endang mengaitkan fungsi pengawasan yang harus dibarengi dengan penyerapan, kebutuhan masyarakat harus diperjuangkan melalui program di pemerintahan, dan pengadaan anggaran harus sesuai dengan kebutuhan. Demikian pula dengan legislasi, harus bertanya kepada pelaku yang akan menjalani aturan, sebab hal itu menyangkut hajat hidup orang banyak.

Mendekatkan konstituen dengan program juga akan menimbulkan sinergitas antara kebutuhan masyarakat (aspirasi) dengan program yang dicanangkan. Karena itulah mengail aspirasi juga penting bagi anggota DPR RI. Endang melakukannya, antara lain dengan cara tatap muka dengan konstituen, apa yang harus disampaikan di forum rapat DPR, rapat Komisi, lalu menyerap aspirasi apa yang mereka butuhkan, dan barulah dibawa dalam rapat komisi dan seterusnya.

Untuk memudahkan berkomunikasi dengan konstituen dan masyarakat luas dari berbagai lapisan, Endang mendirikan Rumah Komunikasi di Solo dan Sukoharjo. Di rumah itu, seluruh aspirasi dari semua kebutuhan untuk membangun daerah, baik pembangunan fisik maupun nonfisik, dibicarakan dan ditampung.

Selanjutnya, perempuan yang pernah menjalani profesi advokat, 2009-2013, ini memperjuangkan aspirasi rakyat itu supaya masuk ke dalam program yang dicanangkan mitra kerja di komisinya. “Niatan saya masuk ke Senayan itu memang untuk menyalurkan aspirasi rakyat sesuai kebutuhannya,” kata pendulang 48.547 suara di Dapil Jawa Tengah V, pada Pemilu Legislatif 2014 lalu. []

Sumber : http://politik.news.viva.co.id

Semarang - Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahap pertama akan digelar pada Desember tahun ini. Di Jawa Tengah, beberapa daerah juga bakal ikut pilkada serantak tahun ini.

Namun, ada lima daerah di Jateng yang belum mengalokasikan anggaran untuk pengawasan pilkada. Lima daerah itu adalah Kabupaten Pemalang, Grobogan, Demak, Sragen dan Pekalongan.

Menurut Koordinator Pengawasan dan Humas Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo, pemerintah di lima kabupaten itu sama sekali belum menyiapkan anggaran untuk pengawasan pilkada. ”Karena itu, dalam waktu dekat Badan Pengawas Pemilu Jateng akan melakukan audensi dengan lima kepala daerah, sekretaris daerah, serta DPRD," katanya seperti dikutip Jateng Pos, Kamis (12/3).

Teguh menambahkan, khusus untuk anggaran pengawasan pilkada daja dibutuhkan sekitar Rp 4 miliar-Rp 6 miliar di setiap daerah. Angka itu tergantung pada jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang ada.

“Jika dianggarkan, paling memungkinkan dimasukkan dalam APBD Perubahan. Karena sesuai peraturan menteri dalam negeri, menjadi kewajiban sekretaris daerah untuk menganggarkan selama sekretariat panwas belum terbentuk," ujarnya. []

Sumber : http://www.jpnn.com

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana membentuk panitia adhoc guna menjaring petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan, 19 April mendatang. Langkah ini bagian dari tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung yang akan digelar Desember mendatang.

“Secara simultan bulan April sampai Mei, kami akan melakukan pembentukan panitia Adhoc PPK dan PPS,” ujar Komisioner KPU, Ida Budhiati, di sela-sela uji publik sejumlah rancangan Peraturan KPU yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pilkada, di Jakarta, Rabu (11/3).

Menurut Ida, pembentukan panitia adhoc PPK dan PPS dimungkinkan, setelah nantinya KPU menetapkan sejumlah Peraturan  KPU yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pilkada. Setelah itu, tahapan dilanjutkan dengan menerima penyerahan syarat dukungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada 20 Mei 2015.

Sementara penyerahan dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota direncanakan agar mulai dilaksanakan pada 7 Juni 2015.

“KPU merencanakan jadwal pengolahan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) pada 9-24 Juni. Tahapan ini akan berlanjut dengan pemutakhiran data pemilih pada 24 Juni sampai 6 November 2015,” katanya. 

Menurut Ida, pendaftaran calon kepala daerah baru akan dimulai 22 Juli 2015. Berbagai rangkaian test dilakukan kepada calon seperti test kesehatan, administrasi dan lain sebagainya. Jika calon dinyatakan lolos, maka calon akan ditetapkan ikut serta dalam Pilkada, pada 24 Agustus 2015.

"Jadi kami akan menetapkan pasangan calon kepala daerah pada 24 Agustus," ujarnya.

Dalam rancangan PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada, KPU juga merencanakan akan jadwal kampanye pilkada 2015, digelar mulai 28 Agustus hingga 6 Desember 2015.

Sementara  pemungutan suara direncanakan akan berlangsung pada 9 Desember 2015. Setelah itu, KPU secara berjenjang akan melakukan tahapan rekapitulasi dari tingkat kecamatan hingga provinsi mulai 10 Desember hingga 17 Desember 2015.

KPU memberikan tenggang waktu sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, 16 Desember hingga 29 Februari 2015. Sedangkan PHP Gubernur dan Wakil Gubernur dimulai 17 Desember hingga 1 Maret 2015.

Untuk jadwal penetapan pasangan bupati/wali kota terpilih hasil pilkada 2015, KPU berencana menetapkannya pada 29 Februari 2016. Sementara untuk pasangan gubernur terpilih, 1 Maret 2016. []

Sumber : http://www.jpnn.com

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, Partai Golkar didirikan pada tahun 1964 untuk melawan pihak-pihak yang pada waktu itu berniat untuk mengganti ideologi dasar negara Indonesia dari Pancasila ke ideologi lainnya.

Semangat itu, kata Ical, sapaan Aburizal, terus digalakkan sebagai dasar perjuangan Golkar di masa kini.

"Bersama-sama dengan partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih, kita terus berupaya agar sila-sila di dalam Pancasila bisa ditegakkan kembali," ujar Ical di hadapan para pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I dan DPD II yang menghadiri rapat konsultasi nasional partai itu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Maret 2015.

Ical secara khusus mengamanatkan kepada 91 anggota fraksi Golkar di DPR untuk selalu berlandaskan kepada semangat itu dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Di tahun 2015, kata dia, DPR sudah bersepakat untuk memasukkan pembahasan mengenai Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Migas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Jangan sampai perubahannya menyimpang dari preambule, mukadimah dari undang-undang dasar. Kita harus memperbaikinya supaya tetap sesuai dengan Pancasila yang merupakan dasar dari negara Indonesia," ujar Ical.[]

Sumber : VIVA.co.id