Pekalongan – Sosialisasi empat pilar kebangsaan terus dilakukan oleh MPR RI. Minggu (1/3) anggota MPR RI Bambang Sadono menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan di Jalan Pekajangan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan warga, utama kaum perempuan.

Di depan ratusan peserta, Bambang Sadono mengatakan, pihaknya memiliki kewajiban mensosialisaikan dasar negara yang dulu disebut dengan empat pilar kebanggsaan.

“Sekarang kita jabarkan empat pilar itu menjadi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,” ujar mantan wakil Ketua DPRD Jateng ini.


Dia menjelaskan, DPD memiliki kewajiban mensosialisasikan dasar negara ini karena pada saat ini ideologi bangsa sudah dipinggirkan. “Banyak anak muda kita yang tidak paham betul apa arti dan maknanya. Selain itu sebagai wakil rakyat yang mewakili suara mereka kami wajib memberikan contoh yang baik tentang kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.


MPR menginginkan agar seluruh elemen bangsa merenungkan kembali tentang dasar-dasar negara Indonesia. “Akibat dari rasa kurang penghayatan kita terhadap dasar negara ini maka saat ini banyak generasi penerus yang kurang menghargai perbedaan. Contohnya politik saat ini, sering adanya gejolak antar partai,” tandas Bambang member contoh.


Berkaitan dengan UUD 1945, menurut Bambang, masyarakat berharap dengan adanya reformasi ini bisa mencapai tujuan yang baik. Namun diibaratkan ketika ingin merenovasi rumah, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan awal. “Bak nasi yang sudah menjadi bubur, sulit rasanya untuk mengembalikan ruh itu seperti semula,” katanya.


MPR menilai harus ada perbaikan-perbaikan lagi dan tetap mempertimbangkan yang sekiranya penting dan tidak perlu di rubah lagi. Berkaitan dengan GBHN, Bambang membenarkan saat ini pembangunan dari tingkat pusat ke tingkat daerah seakan-akan berjalan sendiri-sendiri.


Selain itu apa yang perlu diperhatikan lagi adalah NKRI. “Negara kita terdiri dari bermacam-macam agama, ras, suku dan kebudayaan. Itu merupakan harta yang sangat berharga yang perlu kita lestarikan,” ujarnya.[]

Sumber : http://jatengpos.co

April 2015 Dimualinya Tahapan Pilkada Serentak

Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah menuturkan bahwa bulan April 2015 ini proses tahapan pilkada serentak sudah dimulai. Dia mengingatkan parpol untuk mempersiapkan diri.

"April mendatang seluruh parpol harus telah siap untuk mengikuti proses Pilkada," kata dia di Kantor KPUD Bali, Rabu 4 April 2015.

Mengenai syarat administratif partai politik yang masih memiliki dualisme kepemimpinan, Ferry mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM mengenai kepengurusan yang sah.

"Kami akan tetap mengacu di Kemenkumham baik itu PPP ataupun Golkar," ujarnya.

Mengenai dualisme kepengurusan di partai politik, ia berharap dapat diselesaikan dengan baik oleh partai tersebut.

"Pada intinya kami berharap agar Partai Golkar dan PPP segera bisa menyelesaikan konfliknya," kata dia.

Mengenai pelaksanaan pilkada serentak, Ferry mengaku KPU telah menyiapkan sepuluh peraturan dan akan diselesaikan dalam rapat pleno minggu ini.

"Ada 10 peraturan yang disiapkan dan dalam minggu ini akan dituntaskan dalam rapat pleno KPU. Kami mencoba untuk mengestimasikan sekitar awal Maret untuk dituntaskan," papar Ferry.

Kemudian, lanjut Ferry, pada minggu kedua atau ketiga KPU akan melakukan konsultasi publik. Peraturan yang disiapkan oleh KPU akan dilakukan uji publik dengan melibatkan media dan LSM. Setelah itu, pada minggu ketiga atau keempat KPU akan melakukan konsultasi dengan pemerintah dan DPR.

"Pasca dilakukan konsultasi dengan pemerintah dan DPR pada minggu ketiga atau keempat, diharapkan awal April nanti kita sudah menetapkan peraturan KPU. Sehingga, tahapan bisa berjalan sekitar pertengahan April," ujarnya.[]

Sumber : http://politik.news.viva.co.id

Jakarta - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI Meutya Hafid mendukung langkah Kementerian Luar Negeri menarik duta besar Indonesia di Brasil, Toto Riyanto. Komisi I DPR salah satunya membidangi urusan luar negeri.

"Saya dukung penuh sikap Kementerian Luar Negeri untuk menarik Dubes RI di Brasil dan mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Brasil," kata Meutya melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (21/2/2015).

Penarikan ini dipicu oleh tindakan pemimpin di Negeri Samba itu yang mendadak menunda penyerahan credentials Duta Besar designate RI untuk Brasil, Toto Riyanto.

Menurut Meutya, penundaan dan penolakan Dubes RI setelah diundang resmi, sama saja tidak menghargai representasi Indonesia di Brasil.

Politikus Partai Golongan Karya itu mengatakan tindakan pemerintah Brasil yang menunda menyerahkan credential dubes RI bisa merusak hubungan baik kedua negara.

Apalagi jika tindakan Brasil itu dipicu oleh keputusan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang menolak grasi terpidana mati karena kasus narkoba. Di mana ada beberapa warga negara Brasil yang turut dieksekusi mati.

Pemerintah Brasil lanjut Meutya, mestinya menyadari bahwa setiap negara memiliki kedaualatan. Termasuk kedaulatan di bidang hukum.

"Tindakan Brasil selain mencoreng hubungan dengan Indonesia juga dapat berpengaruh negatif dalam upaya Indonesia memberantas narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif," kata politisi yang juga Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen itu.

Kemenlu dalam rilis yang dikirim Jumat (20/2) kemarin menyatakan penyesalahn terhadap tindakan yang dilakukan Pemerintah Brasil tersebut. Tak hanya menyesalkan, Kemenlu juga menyampaikan protes keras terhadap tindakan tidak bersahabat tersebut sekaligus menyatakan nota protes.

Sumber : detikNews.com

Boyolali – Menjelang habis waktu pendaftaran bakal calon (Balon) bupati Boyolali akhir Februari ini, kandidat Partai Golkar mengerucut pada lima nama, di antaranya Wakil Bupati Agus Purmanto.

Hal ini dibenarkan Agus Ali Rosidi, anggota tim penjaringan yang juga sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPRD Boyolali akhir pekan kemarin. Menurut Agus, proses penjaringan dilakukan dari kalangan internal partai maupun eksternal. Sampai saat ini, proses penjaringan sudah mengerucut pada lima nama. Selain Agus Purmanto, nama lain yakni Sutomo yang merupakan Bendahara DPD Golkar Jateng, juga merupakan Caleg DPR RI peraih suara kedua terbanyak Golkar di Dapil V Jateng

Lebih lanjut Agus mengatakan, dari lima nama ini nantinya sebelum pendaftaran ke KPU nanti sudah diputuskan Balon yang bakal diusung. Tentunya dengan capaian enam kursi di legislatif, Golkar tetap harus menjalin koalisi untuk memenuhi batas minimal pencalonan.

Terkait koalisi ini, Agus menyatakan sangat dimungkinkan pihaknya membangun koalisi dengan merujuk pada Koalisi Merah Putih (KMP) di tingkat pusat. “Syarat pencalonan adalah 20 persen, sehingga butuh 9 kursi sehingga kami tetap akan koalisi,” terang dia.

Lebih lanjut Agus memprediksi nantinya pertarungan Pilkada hanya ada dua calon yang diusung oleh Parpol, kecuali jika ada calon independen yang turut maju. Perhitungan ini didasarkan peta perolehan kursi di DPRD, yang didominasi oleh PDIP dengan 25 kursi.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, bursa kandidat bupati mulai bermunculan seiring dekatnya waktu pendaftaran. Dari PDIP sendiri juga sudah mengusulkan sejumlah nama untuk rekomendasi ke DPP, di antaranya  Bupati Boyolali, Seno Samodro. Sementara itu Agus Purmanto sebelumnya juga melamar ke PDIP, hanya saja tidak mengembalikan berkas formulir pendaftaran.[]

Sumber : http://www.soloblitz.co.id