Jakarta - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai apabila benar Joko Widodo mengangkat Sri Mulyani Indrawati sebagai salah satu menteri, itu menunjukkan ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap asing.

"Ini (pengangkatan Sri Mulyani sebagai menteri) membuktikan kita tergantung asing terutama International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, padahal Jokowi ingin bertekad mengangkat ekonomi masyarakat dengan prinsip Trisakti dan Revolusi Mental," kata Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/10).

Dia menilai selama ini SMI membuat komitmen pembengkakan utang Indonesia dengan biaya tinggi sehingga dikhawatirkan kabinet Jokowi-JK terjerat utang seperti dalam pemerintahan Presiden Yudhoyono.

Bambang menilai, apabila hal itu terjadi maka Koalisi Merah Putih akan melawan dengan kuat karena diklaimnya sebagai benteng terakhir kedaulatan ekonomi Indonesia.

"Kalau benar SMI dalam kabinet atau menjadi penasihat maka itu ada peran asing terutama pengaruh IMF dan Bank Dunia. Itu akan mendapat perlawanan kuat KMP karena kami menjadi benteng terakhir kedaulatan ekonomi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Bambang menantang pembuktian Jokowi tentang komitmennya mengenai Trisaksi dan Revolusi Mental, serta apabila orientasi pada ketergantungan asing maka dipertanyakan komitmennya tersebut.

Dia menilai Jokowi harus membuktikan bahwa dirinya dan partai pengusungnya berpihak pada rakyat kecil dengan tidak mengutamakan kepentingan asing dalam kebijakannya.

Selain itu menurut dia, SMI diduga terkait dengan kasus bailout Bank Century yang melibatkan petinggi Bank Indonesia.

"Ada kasus yang menggantung pada Sri Mulyani, kami menunggu pergerakan KPK untuk meningkatkan status Boediono. Karena penyidikan Boediono terkait Sri Mulyani," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Jusuf Kalla telah melakukan pertemuan dengan Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati di Washington DC, Amerika Serikat pada pertengahan Agustus 2014.[]

Sumber : http://nasional.republika.co.id

Jakarta - Koalisi Merah Putih (KMP) kembali mengalahkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam persaingan di parlemen. Setelah sebelumnya menyapu bersih posisi pimpinan DPR, kini KMP memenangi persaingan memperebutkan posisi pimpinan MPR RI periode 2014-2019 melalui proses voting.

Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang digelar selama empat jam lebih Rabu (8/10) dini hari, KMP yang mengusung Paket B, yakni Zulkiflli Hasan sebagai calon Ketua MPR dengan wakil antara lain Hidayat Nurwahid, EE Mangindaan, Mahyudin dan Oesman Sapta Odang, menang atas Paket A yang diusung KIH. Dalam proses voting itu, KIH mengusung paket  Oesman Sapta sebagai calon Ketua MPR dengan wakil antara lain Ahmad Basarah, Imam Nahrawi, Hasrul Azwar dan Patrice Rio Capella.

Hengkangnya PPP dari KMP ternyata tak membuat koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di pemilu presiden itu kalah dari KIH. Sebab, ada suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang juga mengalir ke KMP. Dari perhitungan total, KMP unggul 17 suara dari KIH.

Total, KMP mengantogi 347 suara. Sedangkan KIH mendapat 330 suara. Adapun satu suara dinyatakan abstain.

Perhitungan suara terlihat sengit sejak awal. Perolehan suara KIH sempat unggul pada awal-awal penghitungan.

Namun, KMP sudah leading ketika perolehan suaranya sudah di atas 100. Selanjutnya, KMP terus memimpin perhitungan suara hingga akhir.

Pendukung KMP sudah bersorak ketika perolehan suara "Paket B" mencapai 340.  Satu per satu anggota KMP pun menyalami Zulkifli Hasan, mantan menteri kehutanan yang juga bekas Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN).

“Dengan demikian, pemilihan pimpinan MPR periode 2014-2019 dimenangkan oleh paket B,” kata Maemunah yang membacakan hasil pemilihan” kata anggota MPR RI, Maimunah Umar yang memimpin proses voting.

Adapun susunan pimpinan MPR RI mas Bhakti 2014 - 2019 sebagi berikut :

Ketua         : Zulkifli Hasan (PAN)

Wakil Ketua : Mahyudin (Partai GOLKAR)

Wakil Ketua : Evert Ernest Mangindaan (Demokrat)

Wakil Ketua : Hidayat Nur Wahid (PKS)

Wakil Ketua : Oesman Sapta (DPD)

Sumber : http://www.jpnn.com

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, membenarkan bahwa ada wacana pemekaran jumlah komisi di DPR. Jumlah komisi yang tadinya sebanyak 11 komisi, bisa bertambah menjadi 13 komisi.

"Ada yang mengusulkan tambah 1 sampai 2 komisi, tapi ini kan masih usulan. Kita masih kaji dan masih kita pelajari. Masih kita lihat dengan mitra-mitra kerja kita," ujar Setya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 8 Oktober 2014.

Sebagai pimpinan DPR, Setya menginginkan komisi di DPR bisa bekerjasama dengan pemerintah dan menghasilkan Undang-undang yang berkualitas.

"Makanya kita tak mau terburu-buru. Mudah-mudahan sebelum tanggal 20 Oktober (sudah terbentuk jumlah komisinya)," jelas politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan bahwa rencana pemekaran komisi itu bukanlah ajang bagi-bagi kursi pimpinan komisi.

Pertimbangan penambahan jumlah komisi, kata dia, karena pada periode lalu satu komisi bisa mempunyai 7 sampai 15 mitra kerja.

"Jadi sebenarnya ini untuk meningkatkan kinerja DPR agar lebih produktif dan fokus. Itu wacananya tapi akan kita kaji lebih mendalam dulu," ujar dia.

Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan, komisi yang akan dimekarkan adalah komisi I DPR yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta komisi III DPR yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. Menurutnya, wacana pemekaran komisi itu akan diputuskan dalam dua minggu ke depan. Penambahan jumlah komisi itu,  kata dia, juga menunggu keputusan dari presiden terpilih Joko Widodo apakah ada kementerian baru atau tidak.

"Jadi itu masih wacana saja. Karena seringkali mitra kerja kita banyak tapi nggak sesuai dengan jumlah anggota DPR yang mengawasi," jelas dia. []

Sumber : http://politik.news.viva.co.id

Jakarta - Anggapan jika politik transaksional semakin kental jika pilkada lewat DPRD, menurut Wasekjen Golkar, Nurul Arifin, tidaklah tepat. Lantaran, dalam pilkada lewat DPRD fungsi pengawasan oleh Bawaslu tetap berjalan.

“Kalau memang ada (money politic) dilaporkan. Dan pasti dicoret kesertaannya dalam pencalonan, pengawas pemilu kan tetap berjalan fungsinya,” ujarnya, di Jakarta, Senin (8/9).

Dalam RUU Pilkada dengan alternatif pemilihan tidak langsung, menurutnya telah disusun satu pasal. Tentang sanksi diskualifikasi bagi calon yang diketahui melakukan suap atau politik transaksional dalam pencalonan.

“Itu dimasukkan dalam satu pasal dalam RUU. Sanksinya diskualifikasi, dan pengawasan diperketat,” ungkapnya.

Dalam rapat konsinyering yang dilakukan tim perumus RUU Pilkada pada 2 September lalu diketahui terjadi perubahan sikap yang cukup drastis. Sebanyak lima fraksi yang mulanya mengusulkan pilkada tetap digelar langsung berubah sikap.

Lima fraksi terdiri dari Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PAN menginginkan pilkada lewat DPRD. Padahal, pada pembahasan bulan Mei mereka masih menginginkan pilkada langsung.

sumber: republika.co.id