Jakarta - Ade Komarudin resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Pelantikan dipimpin Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali dalam sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 11 Januari 2016.

Setelah dilantik, Ade Komarudin membacakan pidato politik pertamanya sebagai Ketua DPR RI. "Saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak. Saya duduk di sini mewakili rakyat Indonesia. Saya akan menjalankan sesuai sumpah jabatan saya," katanya.

Ade sempat menyindir lemahnya produktivitas DPR RI satu tahun terakhir. "Legislasi kurang produktif satu tahun terakhir. DPR hanya mengesahkan tiga Undang-undang selama satu tahun," ujar Ade.

Ade mengajak semua memperbaiki lemahnya legislasi ke depan."Tentu kita harus lakukan intropeksi. Ke depan kita harus lebih prodktif," ucap Ade.

Menurutnya dengan kebersamaan lemahnya legislasi bisa diperbaiki. "Saya akan meningkatkan komunikasi dengan semu fraksi," ujar Ade.

Sidang paripurna sempat dihujani interupsi penolakan Ade komarudin sebagai Ketua DPR. Interupsi antara lain disampaikan anggota Fraksi Golkar Dave Laksono yang juga putra Agung Laksono.

Namun demikian, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin jalannya sidang tak menggubris protes tersebut. Agenda pelantikan pun berjalan sesuai rencana.[]

Sumber : VIVA.co.id

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyayangkan adanya peredaran pupuk untuk program Gernas Kakao palsu yang pengadaannya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Anggota DPR Komisi IV Firman Subagyo di Jakarta, Minggu mengatakan, produsen yang mengarahkan pupuk palsu berjenis NPK dapat dicabut izinnya. “Bisa dicabut izin usaha, karena itu pengadaan dengan APBN, pemalsuan ada unsur pidananya, ” katanya.

Secara nasional alokasi pupuk bersubsidi tahun  2016 sebesar Rp30,063 triliun untuk pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton.

Adapun di tahun 2015, seluruhnya berjumlah 9.550.000 ton. Jumlah itu terdiri dari pupuk urea sebanyak 4,1 juta ton, SP-36 sebanyak 850.000 ton, ZA sebanyak 1,050 juta ton, NPK sebanyak 2,550 juta ton dan pupuk organik sebanyak 1 juta ton.

“Dengan temuan pupuk palsu, diharapkan masyarakat melaporkan ke pihak yang berwajib,” katanya. Ia meminta Kementerian Pertanian agar menindak dengan tegas apabila ada pihak Kementan yang terlibat. “Kita harus mengawal pelaporan sampai tuntas, ” ujar dia.

Sebelumnya Irjen Kementerian Pertanian  Justan Riduan Siahaan menyatakan, pihaknya akan menurunkan tim untuk mengusut dugaan pupuk NPK Gernas Kakao palsu yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel).     “Paling lambat minggu kedua bulan ini tim Inspektorat Jenderal (Irjen) Pertanian, akan turun ke lapangan,” katanya.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, pupuk NPK yang disalurkan pemerintah melalui program Gerakan Peningkatan Mutu dan Produksi Nasional (Gernas Kakao) ke sejumlah petani di Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga pupuk palsu dengan kualitas rendah. Pemerintah pusat diminta menindak tegas produsen.

Di Kabupaten Luwu, Sulsel misalnya, petani yang menerima pupuk bantuan tersebut merasa ragu menggunakannya karena pupuk warna tanah setelah di tes dengan air ternyata tidak larut.

“Ini artinya pupuk tersebut palsu,” kata Darlis pengurus Kelompok Tani Suka Makmur 1, Desa Kamanre,  Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwuk, Sulsel.

Menurut dia, jika pupuk tersebut palsu justru akan merusak tanaman, bukan menyuburkan tanaman kakao. Oleh karena itu pihaknya berharap pemerintah pusat segera turun ke lapangan untuk memeriksa pupuk tersebut serta melihat apa pupuk palsu yang digunakan peteni tersebuti berdampak terhadap tanaman kakao.

Menurut dia, kelompok tani yang dia pimpin, menerima bantuan pupuk NPK sekitar 200 karung pupuk Gernas Kakao dengan kemasan 25 kilogram/karung yang di produksi PT Bunga Tani, Jawa Timur.[]

Sumber : http://www.suarakarya.id

Jakarta - Insiden salah tangkap terduga teroris oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri terhadap dua warga Solo, Jawa Tengah, sangat disesalkan. Agar tidak terulang, Densus 88 diminta bersinergi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendapatkan informasi teroris lebih baik.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya, BIN sesuai undang-undang menyediakan informasi intelijen yang bisa dimanfaatkan Densus 88 Polri untuk mencegah aksi terorisme di Indonesia. "Diperlukan kecermatan dalam pelaksanaan dari informasi yang diberikan," ujar Tantowi dalam pesan singkat, Kamis (31/12/2015).

Politikus Golkar itu mengaku prihatin dengan kasus salah tangkap yang kerap dilakukan Densus 88 terlebih kasus salah tangkap di Solo, Jawa Tengah, Selasa 29 Desember itu disertai dengan tindakan kekerasan. "Hendaknya ini menjadi perhatian dan pelajaran bagi Densus untuk lebih hati-hati tanpa meninggalkan kewaspadaan dan kesigapan," tandas Tantowi.

Sebelumnya, Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay mengungkap, aksi salah tangkap Densus 88 bukan kali ini saja terjadi. Setidaknya ada tiga kasus salah tangkap yang diingatnya. (Baca: Menkumham Cabut SK Golkar Kubu Agung http://nasional.sindonews.com/read/1073506/12/menkumham-cabut-sk-golkar-kubu-agung-1451533054)

Pertama, pertengahan Mei 2014, di Solo. Ketika itu yang ditangkap adalah Kadir, warga Desa Banyu Harjo. (Baca: Densus 88 Tangkap Teroris di Bekasi http://nasional.sindonews.com/read/1071893/14/densus-88-tangkap-teroris-di-bekasi-1450877033)

Kedua, pada akhir Juli 2013. Densus 88 menangkap dua warga Muhammadiyah, yaitu Sapari dan Mugi Hartanto. Ketiga, akhir Desember 2012. Densus 88 juga salah tangkap terhadap 14 warga Poso. []

Sumber : http://nasional.sindonews.com

Jakarta - Prediksi kondisi pemerintahan tahun 2016 oleh politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, dia menyebut kegaduhan di tahun mendatang, salah satunya karena adanya partai di Koalisi Merah Putih (KMP) yang merapat ke Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tahun 2016 diwarnai perseteruan internal antar partai pendukung pemerintah (KIH) terkait kursi menteri dengan masuknya PAN, dan tidak menutup kemungkinan juga akan disusul beberapa partai dari KMP, akan menjadi puncak kegaduhan sepanjang 2016," kata Bamsoet dalam prediksinya, Rabu (30/12/2015).

Saat dikonfirmasi soal ini, Anggota Komisi III DPR itu tak menutup kemungkinan partai beringin juga akan merapat masuk ke pemerintahan Jokowi. "Bisa saja," jawab Bamsoet singkat.

Terlebih, Jokowi sudah berulangkali "menggoda" partainya untuk mengirimkan kader untuk duduk di kursi kabinet. "Sering (mendapat tawaran)," kata Bamsoet.

Bamsoet berpandapat, partainya bisa saja mengirimkan kadernya ke kabinet, tapi hanya dalam bentuk "wakaf".

"Tapi kalau Jokowi membutuhkan sumber daya manusia mumpuni untuk membantu mewujudkan visinya membangun bangsa. Jika diminta, Golkar akan mewakafkan kadernya di kabinet. Tanpa perlu bergabung di KIH," ungkap Bamsoet.

SUmber : http://news.okezone.com