Semarang - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah siap membantu penyelesaian pembebasan lahan proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo seksi III ruas Bawen-Salatiga.

-// jok

Jakarta - Petinggi Partai Golkar menggelar silaturahmi nasional (silatnas) di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Slipi, Jakarta Barat, semalam. Menurut Ketua DPR, Setya Novanto, kegiatan tersebut merupakan momen persatuan partai beringin.

"Maksud dari Pak Agung dan Pak Aburizal Bakrie bahwa di dalam kehidupan Partai Golkar yang sekarang ini kita (harus) bersama-sama bersatu," kata Novanto ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 2 November 2015.

Novanto menjelaskan mengenai makna persatuan yang dia ungkapkan, yaitu seluruh partai dan seluruh anggota DPR yang ada bersatu padu untuk bisa memperkuat jaringan-jaringan dari Partai Golkar dan juga dengan pemerintah.

Menurut Novanto, Golkar ingin memberikan kontribusi besar kepada negara. Salah satu caranya kritik yang membangun. Itu bisa dilakukan ketika Golkar berada di luar pemerintahan.

"Pak Aburizal Bakrie bersama tim, bersama-sama terus memberikan kontribusi besar untuk kepentingan bersama," ujar Novanto sembari mengapreasiasi peran Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berada di pemerintahan.

Novanto menegaskan, persatuan di internal Partai Golkar juga menjadi harapan seluruh kader di Indonesia. Dengan suksesnya acara silatnas, lanjutnya, proses selanjutnya menuju rekonsiliasi tinggal masalah teknis.[]

Sumber : VIVA.co.id



Jakarta - Mahkamah Agung mengabulkan dan memenangkan gugatan kasasi Aburizal Bakrie. Namun hingga kini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, belum juga menerbitkan Surat Keputusan (SK) baru.

Situasi tersebut menjadi salah satu sebab munculnya ide digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Namun, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Tantowi Yahya, menegaskan bahwa Munaslub tersebut tidaklah perlu.

"Jika Munas Bali yang ditetapkan sebagai pemenang melalui SK Menkumham yang baru maka Munas berikutnya tahun 2019," kata Tantowi saat berbincang dengan VIVA.co.id, Senin, 2 November 2015.

"Menunda dan menunda hanya akan membuat suasana tidak kondusif."

Lalu bagaimana jika Menkumham tidak menerbitkan SK baru untuk mengesahkan Partai Golkar hasil Munas Bali, langkah apa yang bisa mereka tempuh?

"Seharusnya Menkumham sudah bisa mengeluarkan SK baru untuk pengesahkan Munas Bali. Tapi, karena masih belum inkracht di Pengadilan Tinggi-nya, Menkumham memilih menunggu," kata Tantowi lagi.

Tantowi berharap agar Menkumham sebagai sesama kader Parpol untuk dapat bijaksana. Wakil Ketua Komisi I DPR itu juga berharap Menkumham dapat bertindak lebih responsif dan tidak mengulur-ulur keputusan menyangkut Partai Golkar.

"Menunda dan menunda hanya akan membuat suasana tidak kondusif," tutur dia.[]

Sumber : VIVA.co.id

Jakarta - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPR RI mengajukan enam syarat untuk menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2016.

Syarat pertama, RAPBN harus mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Politik anggaran yang diajukan pemerintah dinilai tidak pro rakyat. Hal itu tampak pada turunnya pemasukan dari sektor pajak namun pos pengeluaran malah semakin membengkak, sehingga berimplikasi naiknya angka pengangguran.

Kedua, Golkar meminta pelaksanaan APBN 2016 dapat terawasi, salah satunya dengan segera diselesaikannya pelunasan utang negara yang telah jatuh tempo.

Ketiga, Golkar menilai tidak adanya upaya serius pemerintah untuk mengembangkan riset demi mengarahkan konsumsi energi pada sumber-sumber energi terbarukan demi mengurangi ketergantungan pada konsumsi bahan bakar minyak BBM.

“Alokasi PMN (Penyertaan Modal Negara) sangat besar untuk BUMN, sedangkan anggaran pada bidang pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan dan infrastruktur perdesaan relatif kecil. Kami meminta pemerintah tidak memaksakan PMN untuk BUMN,” kata Juru Bicara Fraksi Golkar, Firmandez, di kompleks Parlemen di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2015.

Dia menilai, justru sebaiknya alokasi dana PMN dapat dialihkan ke program-program pro-rakyat, seperti dana desa maupun pemberian subsidi bunga pinjaman untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Syarat kelima, Golkar mengingatkan perlu diperbesar fungsi kontrol terhadap penggunaan dana desa untuk menghindari potensi penyelewengan dana dan korupsi.

Keenam, Golkar meminta pemerintah mengurangi pagu atau plafon anggaran total sehingga lebih realistis. Hal tu dikarenakan pelambatan penerimaan pajak sampai akhir Oktober 2015, yang hanya mencapai 57 persen dari target Rp1.295 triliun.

“Jika pemerintah tidak melakukannya akan menyebabkan defisit anggaran membengkak,” ujar Firmandez.

Fraksi Golkar mengharapkan catatan-catatan itu diperhatikan. “Bila catatan-catatan ini bisa disepakati, Fraksi Partai Gokar menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” kata Firmandez.[]

Sumber : VIVA.co.id