Semarang – Wakil Ketua DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono mendukungan rencana pengembangan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Wirasaba, Purbalingga menjadi bandara komersial

”Saya sangat mendukung pengembangan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial. Sebab, pengembangan bandara itu akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar bandara,’’katanya, kemarin. Ferry menjelaskan, dampak pembangunan bandara akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hal itu akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. ‘’Efek domino dari pembangunan Bandara Wirasaba sangat besar sehingga semua pihak harus mendukungnya. Saya yakin daerah sekitar akan cepat berkembang, hotel dan pusat keramaian akan bermunculan,’’ ujarnya.

Dia mengatakan, ke depan prospek pengembangan Bandara Wirasaba masih lebih unggul dibandingkan Bandara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap. Alasannya, lokasi Bandara Tunggul Wulung tidak mungkin dapat dikembangkan untuk penerbangan pesawat besar.

Komitmen Kepala Daerah

”Saya sependapat dengan Pak Ganjar (Gubernur Ganjar Pranowo-Red) Wirasaba harus menjadi bandara komersial. Banyak keuntungannya baik untuk masyarakat maupun dunia penerbangan,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan 7 Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen itu.

Dia menambahkan, rencana pembangunan bandara itu sudah ada komitmen bersama lima kepala daerah, yakni Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Wonosobo serta Gubernur.

Karena itu, sudah sepantasnya DPRD Jateng akan mendukung dan mendorong Bandara Wirasaba menjadi bandara komersial. ‘’Sebetulnya, sejak 2006 ketika itu Bupati Purbalingga dijabat Heru Sudjatmoko sudah merintis mewujudkan Lanud Wirasaba sebagai bandara komersial, bahkan dilakukan studi kelayakan pengembangan.

Namun, baru akhir-akhir ini sejak Ganjar menjadi Gubernur Jateng ramai dibicarakan lagi,’’katanya. Dia menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki, pada 2007 telah dikeluarkan izin pemanfaatan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial dengan surat Kepala Staf Angkatan Udara tertanggal 30 April 2007.

Menurut dia, pada 2008 disusun detail enginering design (DED). Untuk mendukung semua itu, pada 2012 dibangun Jembatan Linggamas yang menghubungkan Purbalingga dan Banyumas bagian selatan. Jembatan ini sebagai akses jalan menuju Bandara Wirasaba.[]

Sumber : suaramerdeka.com

Batam - Pengelolaan pariwisata di Jawa Tengah, khususnya pada destinasi andalan disarankan dikelola oleh sebuah badan otorita yang fokus pada pengembang pariwisata secara berkelanjutan. Dalam kunjungan Komisi B DPRD Jateng ke Batam, urgensi pembentukan badan otorita khusus pariwisata mengemuka. Batam dinilai telah berhasil menjadi tujuan wisata baik nasional maupun internasional.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Didiek Hardiana Prasetyo menuturkan, potensi pariwsata di Jawa Tengah dapat dimaksimalkan dan dikelola dengan baik melalui sebuah badan otorita yang bertugas mengkoordinasikan beragam instansi untuk menunjang kemajuan pariwisata di satu daerah.

"Kita mempunyai Karimunjawa, sebuah kepulauan di Jepara yang eksotis. Saya ingin Karimunjawa dikembangkan menjadi wisata yang dapat menarik banyak wisatawan. Salah satu keberhasilan Kota Batam menjadi destinasi wisata adalah adanya badan khusus yang mengelola wilayah tersebut. Ini harus dicontoh Jateng,” katanya, saat berkunjung ke Batam, Selasa (19/1/2016).

Wakil Ketua Komisi B, Yudi Sancoyo segera direspon usulan pembentukan badan khusus yang menangani wisata. “Saya berharap dengan adanya badan khusus, destinasi wisata andalan seperti Karimunjawa dapat menjadi destinasi wisata seperti di Kota Batam,” ujarnya.

Anggota Komisi B Ferry Firmawan  menambahkan pengembangan sektor pariwisata akan menekan angka kemiskinan di sebuah daerah. Masyarakat akan menikmati perkembangan pariwisata karena ikut andil menjadi pemain di dalamnya seperti menyediakan barang dan jasa.

“Industri sampai saat ini merupakan salah satu solusi pengurangan kemiskinan, sehingga jika Karimunjawa dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata yang luar biasa maka akan tumbuh industri yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi,” harapnya.

Pengembangan Batam

Staf Ahli Wali Kota Batam Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Investasi, Ibnu Majah ada tahun 1970 Batam dibangun oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan nama Otorita Batam. Pada tahun 2011 berganti menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam. BP Batam sendiri adalah Lembaga nonstruktural yang berbentuk Badan Layanan Umum.

Menurut Ibnu, BP Batam berhasil menjadikan Kota Batam sebagai destinasi wisata terbukti pada tahun 2015 jumlah wisatawan dalam negeri dan mancanegara mencapai 1,4 Juta orang yang berkunjung ke Batam. “Selain itu, di kota Batam terdapat sekitar 5000 industri dan pabrik yang mampu menyerap 400 ribu tenaga kerja lokal Indonesia,” katanya.[]

Sumber : http://wartalegislatif.dprd.jatengprov.go.id

Semarang - Wakil Ketua DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi terhadap target perencanaan program 1.000 embung. Ia berharap pembangunan embung tidak hanya mengejar target kuantitasnya tapi lebih pada kualitas.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya melakukan penghitungan ulang antara kebutuhan cadangan air dengan rencana pembangunan embung. Ia juga tidak mempersoalkan jika harus ada revisi RPJMD.

“Harus ada terobosan penghitungan, artinya jika kebutuhannya tidak sampai 1.000 embung misalnya cukup 500 embung, saya kira tidak masalah. Yang terpenting adalah kualitasnya,” kata Ferry, Kamis (14/01/2016).

Evaluasi penghitungan ini untuk mengetahui kebutuhan air sebenarnya. Misalnya di satu daerah hanya membutuhkan beberapa embung, maka tidak perlu dibangun melebihi kebutuhan hanya karena mengejar target.

“Dibanding hanya mengejar kualitas 1.000 embung tapi terlalu berat, sebaiknya target dikurangi namun kualitas tetap terpenuhi,” ujarnya.

Menurut politikus Partai Golkar tersebut, hal itu akan mengurangi beban kerja pemerintah. Di sisi lain, kebutuhan cadangan air untuk lahan pertanian juga sudah mencukupi.[]

Sumber : http://jateng.tribunnews.com

Semarang – Bantuan Keuangan Politik (Banpol) Golkar Jateng pada tahun 2015 dipastikan tidak akan cair lantaran konflik antara dua kubu yaitu kubu Ical dan Agung Laksono di tubuh Golkar tidak kunjung usai, yang menyebabkan Banpol untuk tahun 2015 secara otomatis dikembalikan ke kas negara.

Sekretaris DPD Golkar Jateng Ferry Wawan Cahyono mengatakan, pihaknya mengaku tidak mempermasalahkan Banpol tersebut karena menyadari konflik di internal Partai Golkar belum terselesaikan.

“Upaya dari kami anggaran kita ditopang dengan cara gotong-royong dari para anggota, Yang penting kita bisa memahami situasi partai dan program kerja bisa tetap jalan dan tercapai,” ujar Ferry yang juga menjabat selaku Wakil Ketua DPRD Jateng, Rabu (13/1).

Meski tidak mendapatkan anggaran Banpol, pihaknya tetap optimis program partai bisa tetap berjalan, karena dirinya yakin polemik internal partai akan segera berakhir.

Sesuai dengan Pergub Jateng Nomor 19 Tahun 2015, tentang Pedoman dan tata Cara Penghitungan dan Penganggaran serta LPJ Bantuan Keuangan (Bankeu) Parpol. Permohonan Bankeu diajukan pengurus parpol tingkat Provinsi dengan ditandatangani ketua dan sekretaris. Surat permohonan harus dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekjen berdasar AD/ART Parpol.

Total alokasi bantuan keuangan Parpol per tahun dalam kurun waktu 2015-2019 nominalnya sama, Rp 2,271 miliar. Parpol penerima bantuan keuangan adalah yang memiliki kursi di DPRD Jateng. Penghitungan nominal bantuan per Parpol yakni jumlah suara yang diperoleh pada Pemilu 2014 dikalikan Rp 140.

Namun untuk pencairan tiap tahunnya, harus menunggu SK Gubernur. Pendidikan Politik Peruntukan bantuan ini, sesuai Pasal 5 huruf e, harus digunakan untuk pendidikan politik minimal 60 persen dari total bantuan yang diterima.

“Anggarannya kami mendapatkan Rp 250,084 juta, mas,” tutup Ferry.[]

 

Sumber : http://kabar17.com