Konten lokal ini penting utuk menumbuhkan usaha kreatif di Jateng, agar lebih banyak rumah-rumah produksi lokal yang terlibat, dalam pembuatan konten-konten lokal baik di televisi atau radio

JAKARTA – Komisi A DPRD Jateng bertemu dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait dengan rencana Peraturan Daerah (Perda) tentang penyiaran yang menjadi inisiatif komisi A DPRD Jateng (7/2/2022) kemarin

Ketua Komisi A dari Fraksi Golkar Jateng, M Saleh menuturkan ada beberapa hal yang mereka bahas dengan KPI, terkait rencana pembuatan Perda Penyiaran tersebut.

“Kita bahas terkait muatan lokal atau konten lokal, dalam penyiaran yang ada di Jateng perlu dikembangkan. Konten lokal ini penting utuk menumbuhkan usaha kreatif di Jateng, agar lebih banyak rumah-rumah produksi lokal yang terlibat, dalam pembuatan konten-konten lokal baik di televisi atau radio,” terangnya.

Selain itu, juga perlunya pengawasan terhadap media penyiaran berbasis internet.

“Komisi A juga bermaksud mengatur media sosial seperti Youtube, Facebook dan Instagram dimana untuk saat ini banyak radio yang sudah melakukan streaming melalui media sosial, yang belum tercover di UU Penyiaran,” terangnya.

Termasuk, perlunya diatur sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar undang-undang ataupun perda penyiaran, baik sanksi administrasi maupun sanksi denda.

“Keresahan kita di daerah adalah tidak ada satupun yang bisa mengawaasi sehingga dampaknya sangat luar biasa di masyarakat,” imbuh M Saleh.

Selain itu, Jateng juga harus mengantisipasi terkait ASO (analog switch Off), seiring beralihnya semua TV dari siaran analog ke digital, yang akan dimulai bertahap bulan April 2022 dan terakhir November 2022.

Terkait dengan hal tersebut, Komisi A DPRD Jateng sudah melakukan berbagai upaya konsultasi dan pencarian data. termasuk diantaranya dengan melakukan konsultasi ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Sementara, Wakil ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo menjelaskan tentang pelaksanaan Analaog Switch Off yang sudah mendesak, yaitu peralihan jaringan analog ke digital.

“Untuk ini, pemerintah tidak akan lagi mengulur-ulur waktu untuk melakukan ASO ini, karena dapat mengangkat ekonomi kreatif dan perkembangan internet di Indonesia,” terangnya. ***