GOLKAR JATENG – DPD Partai Golkar Jateng menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, yang dikuti oleh LO dan operator dari 35 DPD Tingkat II Partai Golkar se-Jateng.

Kegiatan yang digelar di Hotel Horison Alaska Semarang, pada Rabu 31 Agustus 2022 tersebut, juga menghadirkan pembicara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jateng.

“Rapat koordinasi ini dalam rangka menyamakan persepsi kita, terkait tugas tugas baru dalam persiapan Pemilu 2024,” papar Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Jateng Anton Lami Suhadi, saat membuka kegiatan.

Ditegaskan, LO dan operator menjadi salah satu ujun tombak Partai Golkar dalam memenangkan Pemilu 2024 mendatang, dimulai dari tahapan verifikasi parpol peserta pemilu.

“Kalau parpol tidak mendaftar, maka kita semua tidak bisa ikut pemilu. Untuk itu persyaratan dalam pendaftaran parpol peserta Pemilu ini, harus kita siapkan bersama. Termasuk dalam penataan administrasi modern, dimana semua terdata melalui data base, yang didata dan dikelola oleh KPU,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anton juga menegaskan kembali terkait KTA yang harus dimiliki oleh seluruh anggota Partai Golkar.

“Partai Golkar sudah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024 mendatang, namun ada hal yang harus kita benahi. Termasuk terkait administrai keanggotaan, misalnya ada anggota yan tercatat secara ganda, untuk itu perlu segera diselesaikan dari tingkat kabupaten kota hingga kecamatan,” tandasnya.

Selanjutnya, KTA yang dinilai ganda, khususnya bagi para pengurus pleno.

“Ini tidak boleh double atau ganda, untuk itu harus ada surat pernyataan dari personal yang ada,” lanjutnya.

Syarat selanjutnya parpol tersebut memiliki anggota sebanyak seperseribu dari jumlah penduduk kabupaten/kota.

“Dari informasi yang disampaikan internal partai, kita sudah memenuhi syarat tersebut, sehingga secara administrasi melalui IT dan saat pembuktian fisik, kita sudah siap dengan KTA,” tandas Anton.

Dirinya menegaskan, tugas selanjutnya bagi LO dan Operator partai untuk mempersiapkan kesiapan tersebut, sebab pada bulan Desember 2022 mendatang, ada proses verifikasi faktual.

“Untuk itu kita harus clean semua, terkait persyaratan administrasi yang dibutuhkan, Termasuk bagaimana kita dalam berkomunikasi secara aktif dengan KPUD, di daerah masing-masing, terkait proses verifikasi faktual tersebut,” tandasnya. ***