GOLKAR JATENG – Operator dan LO, merupakan wakil dari partai politik, sehingga segala informasi terkait parpol harus disampaikan kepada pengurus. Ternasuk terkait proses verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Jateng Putnawati, saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, yang dikuti oleh LO dan operator dari 35 DPD Tingkat II Partai Golkar se-Jateng, yang digelar DPD Partai Golkar Jateng di Semarang, 31 Agustus 202.

“Di regulasi kita, LO bertugas untuk menghubungkan kita, KPU sebagai penyelenggara Pemilu dengan partai politik. Sehingga segala informasi yang disampaikan KPU wajib disampaikan kepada pengurus parpol,”terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Purnawati menyampaikan jika Partai Golkar termasuk parpol yang lolos batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen, yang punya kursi di DPR RI.

“Sesuai dengan Keputusan MK No 55/2020, bagi parpol yang lolos PT 4 persen, cukup melakukan verifikasi administrasi, tidak perlu melakukan verifikasi faktual, termasuk salah satunya Partai Golkar,
” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap pengurus DPD Partai Golkar untuk bisa menyiapkan dengan baik proses verifikasi administrasi, termasuk memenuhi persyaratan yang diperlukan.

“Perlu kerja keras, terkait syarat administrasi keanggotaan karena diperlukan seribu atau seperseribu, yang clear, tidak ganda dan lainnya,” tegasnya.

Dipaparkan da tahapan dalam proses pendaftaran tersebut, dimulai dari pengajuan pemohonan pembukaan akses Sipol melalui website http://sipol.kpu.go.id, hingga pengisian data dan pengunggahan
dokumen persyaratan kedalam Sipol.

“Mengajukan pendaftaran dengan menyampaikan dokumen surat pendaftaran, surat pernyataan, serta rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik,” pungkasnya.